Masa Bulan Madu Sudah Berakhir

INDAHNYA hidup saat pesta demokrasi berlangsung. Kerinduan rakyat untuk bisa dekat dan selalu disapa pemimpinnya, terobati setelah dua kali kampanye untuk dua jenis pemilu. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

Ibarat masa bulan madu. Rakyat mendapat begitu banyak perhatian dari ribuan calon anggota legislatif saat kampanye legislatif. Rakyat juga begitu dekat dengan enam calon presiden dan calon wakil presiden bersama para tim suksesnya di masa kampanye.

Dalam dua masa kampanye itu, rakyat mendapat begitu banyak kemewahan.  Para pedagang di pasar becek, para pedagang di lapak-lapak pasar tradisional, para petani di tengah kebun dan sawah, hingga para pemulung yang sedang mengais sampah di tengah gunung sampah, bisa bersua, bercakap-cakap, bahkan berpelukan hangat dengan orang-orang besar.

Tapi itu semua sudah berakhir. Akankah kemewahan itu masih bisa mereka nikmati setelah ini? Akh…. kita tentu belum lupa pada kebiasaan mereka selama ini. Sudahlah…. ayo bangun! Itu, ayam jago sudah berkokok pertanda sang mentari telah terbit. Sekarang saatnya bagi kita semua kembali ke kehidupan nyata. Anggap saja yang kemarin itu cuma mimpi.  Dan mimpi seperti itu baru akan kembali empat setengah tahun lagi.

Oh iya, itu utang untuk bantuan langsung tunai (BLT) sudah dilunasin blom? Nggak apa-apa, nanti rakyat yang lunasi kok. Satu lagi, pendidikan gratis sudah sampe di mana? Sudah benar-benar gratis blom? (*)

Saatnya Perbaiki Administrasi Kependudukan

ANGGAP saja SBY-Boediono sudah memenangkan pilpres ini, kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan hasil resmi pada 18 Juli 2009 mendatang. Catatan pentingnya, Pemilu 2009 merupakan yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia sejak pemilu pertama digelar 1955 silam.

Penyebab utama amburadulnya pelaksanaan pemilu adalah buruknya data kependudukan di Indonesia. Pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda sangat jamak, setiap orang memiliki beberapa nomor identitas yang berbeda- beda pula. Misalnya dia punya nomor KTP, nomor Surat Izin Mengemudi (SIM), nomor rekening bank, nomor paspor, dan entah nomor apa lagi.

Akibat banyaknya nomor identitas setiap warga negara, membuat sistem administrasi kependudukan negeri ini kacau balau. Seandainya setiap warga negara hanya memiliki satu nomor identitas, tentu memudahkan untuk berbagai kebutuhan. Orang yang sudah mati tak mungkin lagi terdaftar sebagai pemilih, satu orang tak mungkin terdaftar dua kali sebagai pemilih. Juga bermanfaat ketika seseorang mengajukan kredit ke perbankan, serta banyak lagi kegunaan lainnya.

Menjadi tugas presiden dan wakil presiden terpilih untuk menata sistem kependudukan dalam lima tahun ke depan. Sudah saatnya kita menggunakan single identity number (SIN), misalnya mempercepat penggunaan KTP SIAK (Sistem Administrasi Kependudukan).

Sebenarnya program KTP SIAK sudah berjalan sejak lama, namun tersendat-sendat lantaran tidak dijalankan secara serius. Bahkan, seperti di Batam yang sudah memberlakukan KTP SIAK, ternyata ada yang memiliki KTP SIAK palsu. KTP ganda, bahkan paspor palsu pun sangat jamak di sana.

Bila pemerintahan kali ini bisa memperbaiki sistem administrasi kependudukan dalam lima tahun ke depan, persoalan kisruh DPT sebagaimana Pilpres 2009 kemungkinan besar tidak terulang pada Pilpres 2014.(*)

Cuci Tangan Dulu Akh….

Tadi aku baru selesai makan ikan panggang. Ikannya dilumuri kecap manis dan saus tomat. Dimakan dengan nasi putih yang masih hangat. Makannya juga pakai tangan. Uenak tenan. Abis makan, tanganku bau amis. Maklum, itu ikan karang jadi memang lebih amis dari ikan pada umumnya.  Tapi bukan persoalan, tinggal cuci tangan pake sabun dan bau amisnya langsung hilang.

Cuci tangan memang sangat penting. Bukan sekadar menghilangkan bau amis akibat makan ikan panggang, tetapi bisa mencegah banyak sekali penyakit akibat virus dan bakteri. Misalnya agar terhindar dari wabah virus flu babi (H1N1) yang sudah menjadi pandemi. Para ahli kesehatan juga telah menganjurkan agar kita mencuci tangan minimal tiga kali sehari sebagai tindakan pencegahan.

Jadi cuci tangan itu memang sangat penting dan bermanfaat bagi kesehatan kita. Cuci tangan seperti yang diamksudkan di atas adalah makna harfiah, atau makna sebenarnya. Tapi cuci tangan juga memiliki makna  kiasan, yakni sikap seseorang atau sekelompok orang untuk melepaskan diri dari sebuah kesalahan/tanggungjawab akibat perbuatan mereka.

Sikap “cuci tangan” atau lepas tanggungjawab sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila tindakan itu hanya merugikan satu atau dua orang, mungkin tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau berdampak secara massal, tentu sangat berbahaya. Misalnya pemerintah yang sedang berkuasa, melakukan kesalahan, atau melepas tanggungjawab atas sebuah keputusan yang seharusnya dia ambil sebagai pemimpin tetapi tidak dilakukan.

Sikap “cuci tangan” seperti itu merupakan cikal bakal rusaknya moral. Pemimpin yang suka “cuci tangan”  kurang baik bagi perjalanan sebuah bangsa. Kita khawatir suatu hari nanti, ketika di masa kepemimpinannya terjadi banyak penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, banyak kegagalan dalam manajemen pemerintahan, dia akan dengan entengnya menyorongkan kesalahan dan tanggungjawab kepada pihak lain. Tetapi ketika berhasil, dia akan menepuk dadanya dan mengatakan,”Itu keberhasilan saya.” Atau yang paling halus, dia bisa mengatakan, “Itu keberhasilan kita bersama.” Pernyataan kedua, bila dicermati, balik-baliknya akan mengarah kepada pemimpin itu sendiri.

Saya khawatir, bila kita mendapatkan seorang pemimpin yang sukanya “cuci tangan” akan memperburuk citra bangsa ini di level pergaulan internasional. Kita akan semakin tidak direken oleh bangsa-bangsa di dunia. Kita akan semakin terpuruk, tertinggal secara ekonomi dibanding negara-negara lain.

Tapi, ketika sang penguasa turun takhta, dia akan mengatakan, “Itu bukan kesalahan saya. Itu merupakan kesalahan si itu, si ini, si dia, dan sebagainya. Atau minimal dia akan berkata, “Itu merupakan kesalahan kita bersama!” Bayangkan, kita yang tidak tahu apa-apa, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, kita yang sangat jauh dari kekuasaan pun akan kena getahnya. Karena kesalahan itu menjadi kesalahan kita bersama.

Mudah-mudahan presiden terpilih dalam Pilpres 8 Juli 2009 adalah kandidat terbaik yang tidak doyan “cuci tangan”. Sebaliknya, presiden terpilih adalah orang yang benar-benar suka cuci tangan (dalam arti harfiah), sehingga rakyat menjadi sehat sejahtera, terhindar dari berbagai penyakit akibat virus dan bakteri.

Selamat mengikuti pesta demokrasi. Berikanlah kepercayaan Anda kepada calon pemimpin yang benar- benar bisa dipercaya supaya negeri kita yang tercinta ini cepat maju, sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang sudah duluan maju. Jangan mencoblos, contreng saja…!!!!.

Aduh, asyik nulis, aku sampe lupa cuci tangan. Cuci tangan dulu akh…. (*)

Ada Comberan di Mulut Rizal Mallarangeng

SAYA tidak habis pikir menyaksikan perilaku Rizal Mallarangeng. Dalam pandangan saya, orang ini sangat berbahaya. Mulutnya sangat tajam dan tak segan-segan melukai perasaan orang lain. Dia juga sangat tega mengeksploitasi isu agama demi kepentingan politik.

Kasus penyebaran tulisan pada Tabloid Monitor Indonesia ketika kampanye Jusuf Kalla di Medan, Sumatra Utara, benar-benar dimainkan oleh Rizal. Dia memaintenance berita tabloid tersebut bahwa istri Boediono, Ny Herawati, sebagai penganut Katolik.

Rizal terus-menerus menyodorkan isu tersebut kepada publik. Dia mati-matian mempertahankan isu itu. Dia seolah-olah sedang memperjuangkan keberagaman. Dia mengira masyarakat Indonesia terlalu bodoh sehingga tak memahami maksud di balik sikap dan ucapan-ucapannya.

Terakhir, Juru Bicara Timkamnas SBY-Boediono itu melontarkan ucapan sangat kasar terhadap media massa. Ucapan Rizal sebenarnya tidak pantas dilontarkan oleh seseorang bergelar doktor lulusan Amerika Serikat.

“Monitor Indonesia itu kan comberan. Itu koran kuning. Saya berkeberatan jika comberan bisa masuk ke acara Pak JK, yang juga wapres, dan tidak ditegur,” ujar Rizal di Makassar, Rabu (1/7/2009).

Rizal juga terus-menerus menuntut permintaan maaf dari Jusuf Kalla (JK). Alasannya, JK membiarkan Adi Ginting menyebarkan fotokopian berita di Monitor Indonesia saat kampanye tertutup. “Kami masih menunggu permintaan maaf dari penanggung jawab tertinggi acara, yaitu Pak JK,” tegasnya.

Rizal bahkan mendesak JK untuk segera minta maaf saat jumpa pers di Hotel Imperial Aryaduta, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu.  “Katanya JK bisa lebih cepat, kok lama sekali pertanggung jawabannya. Kenapa hal segampang ini ia tidak mau menjelaskan, bagaimana saya bisa percaya dia mampu memimpin negeri ini,” ungkap Rizal.

Sungguh sesuatu yang aneh, mengapa Rizal tidak melaporkan pemberitaan Monitor Indonesia ke Dewan Pers untuk diproses sesuai UU Pers? Menurut saya, Rizal tidak akan melaporkan tabloid tersebut, karena Rizal dan kelompoknya memang sengaja me-maintenance isu tersebut. Makanya ketika ditanya soal mengapa tidak menggunakan hak jawab, dia justru berkelit dengan mengatakan tabloid itu comberan.

“Ketika comberan (tabloid Monitor) itu masuk ke ruang wapres dan mengotorinya, saya sebagai warga negara ini merasa keberatan,” kilah Rizal.

Di sini terlihat bahwa Rizal seolah-olah menghormati JK sebagai wapres, namun kenyataannya dia terus menyudutkan dan memaksa JK meminta maaf untuk sesuatu yang tidak diketahui dan sama sekali tidak diperbuat oleh JK. Saya kira media massa harus berhati-hati terhadap orang ini jika tidak ingin disebut comberan. (*)

Presiden Halal

TIM kampanye pasangan capres-cawapres tertentu menghendaki pemilihan presiden hanya berlangsung satu putaran saja. Ada keyakinan luar biasa bahwa target tersebut pasti akan tercapai. Selain itu, pilpres satu putaran bisa menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun. Hal ini wajar saja dan sama sekali tidak menyalahi undang-undang.

Dengan dukungan hasil berbagai survei yang menempatkan persentase elektabilitas sangat mencolok terhadap capres lain, semakin mempertebal keyakinan (sekaligus menyampaikan kepada publik) bahwa pilpres pasti bisa berlangsung satu putaran untuk kemenangan capres tertentu. Hal ini juga wajar, apalagi survei tersebut merupakan sebuah hasil kerja ilmiah

Namun pasangan capres lainnya menganggap ambisi itu sebagai upaya penggiringan opini publik agar memilih capres tertentu. Hasil survei dianggap sebagai skenario pembenaran bila akhirnya pilpres benar- benar dimenangkan oleh capres tertentu hanya dengan satu putaran. Kecurigaan seperti ini juga harus dipandang sebagai sesuatu yang wajar, apabila benar survei yang dimaksud bermuatan kepentingan dari capres tertentu.

Bagi kami, satu putaran atau dua putaran tidak masalah. Toh undang-undang pemilu membolehkannya. Asalkan pilpres berlangsung jujur dan adil, mulai dari proses, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Agar hasil pilpres benar-benar legitimate, mewakili mayoritas rakyat Indonesia.

Sebaliknya, jika capres tertentu atau tim suksesnya melakukan segala cara (termasuk cara-cara curang) untuk memenangkan pilpres, dan pada akhirnya menang, maka presiden terpilih bisa disebut “presiden haram”. Haram, karena dia menduduki kekuasaan melalui cara-cara kotor. Haram karena sebenarnya mayoritas rakyat  Indonesia tidak memilih dia sebagai pemimpin mereka.

Agar pilpres menghasilkan ‘presiden halal’, maka dari proses, pelaksanaan pemungutan, hingga penghitungan suara harus berlangsung jujur dan adil. KPU sebagai pelaksana dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus bekerja secara independen dan sama sekali terbebas dari tekanan pihak mana pun.

Kegagalan lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan dan mengawas pilpres, akan mengakibatkan kegagalan bagi seluruh negeri ini karena salah memilih pemimpin.  Demikian pula para capres-cawapres bersama tim sukses masing-masing. Menggunakan cara-cara tidak elegan, curang, manipulatif, mulai dari proses hingga pelaksanaan pilpres, hanya akan menghasilkan “presiden terpilih” yang tidak kredibel dengan legitimasi semu.

Kepada pemerintah yang tengah berkuasa saat ini, juga diharapkan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk mempengaruhi hasil pilpres. Mengingat dalam tubuh pemerintahan saat ini terbagi dalam dua gerbong. Di sinilah dibutuhkan peran KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan kepolisian, menjalankan tugasnya secara independen dan profesional. Kasus pilkada di Jawa Timur dan di berbagai daerah lainnya,  kisruh daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilihan legislatif, dan banyak pelanggaran lainnya selama pemilihan legislatif,  jangan sampai terulang pada pilpres 8 Juli 2009.

Kita berharap rakyat hati-hati dan cerdas menggunakan hak pilihnya. Bukan pekerjaan mudah, karena masih banyak pemilih yang tidak benar-benar memahami dan mengenal secara baik seperti apa karakter dan kemampuan capres-cawapres yang akan dipilih. Memilih karena faktor emosi, ikut-ikutan,  ataupun kedekatan-kedekatan tertentu. Dan yang paling  menyedihkan adalah mereka yang memilih karena mendapat imbalan uang atau hadiah lainnya dari pihak-pihak tertentu.

Uang sering dipakai untuk menaklukan hati pemilih. Kandidat pemimpin yang melakukan politik uang (money politics), adalah calon pemimpin yang melecehkan rakyat, menganggap rakyatnya bisa dibeli dengan uang. Padahal, sejatinya suara rakyat tak bisa dibeli. Ingat, vox populi, vox dei atau suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan dijadikan vox populi, vox argentums atau diobral demi gemerincing uang atau .

Jangan sampai kita menyerahkan negeri ini dan segala cita-cita luhurnya ke dalam tangan sang “presiden haram.”(*)

Alumni SD Indonesia Jadi Presiden AS

* Celetukan Segar Jusuf Kalla

BUKAN Jusuf Kalla namanya kalau tidak melontarkan joke-joke segar yang mengundang tawa. Seperti ketika bertemu bos Kompas-Gramedia, Jakob Oetama, di mabes Kompas, Jl Palmerah Selatan, Jakarta, Kamis (25/6) siang.

JK melontarkan joke, saat santap siang bersama Pak Jakob dan jajaran petinggi Kompas, yakni Redaktur Senior Agus Parengkuan, Pemimpin Redaksi Rikard Bagun, Wakil Pemimpin Redaksi Taufik Miharja, Redaktur Pelaksana Budiman Tanuredjo, dan Wakil Redaktur Pelaksana Andi Suruji.  Sambil menyantap hidangan, JK memuji kualitas pendidikan Indonesia.

“Jangan pandang enteng pendidikan di Indonesia. Alumni SD di Jakarta saja bisa jadi Presiden Amerika. Alumni SD di Amerika enggak bisa jadi presiden di sini,” ujarnya disambut derai tawa peserta makan siang.

Tentu saja yang dia maksudkan adalah Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yang pernah menghabiskan masa sekolah dasarnya di sebuah SD negeri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Tak hanya itu, JK juga berhasil mengocok perut awak Kompas saat meramalkan nasibnya sendiri terkait Pilpres 8 Juli 2009 mendatang. JK menerawang nasibnya menggunakan nomor polisi mobilnya.

“Waktu pertama jadi menteri perdagangan, pelat nomor saya B 21, lalu jadi Menkokesra B 12, setelah jadi wapres B 2 (RI 2), tinggal B 1 (RI 1) saja yang belum,” kata JK disambut tepuk tangan meriah semua orang yang hadir di lantai 6 Gedung Kompas Gramedia. “Jadi hidup saya begitu, tinggal dibolak-balik saja,” sambungnya sambil terus tersenyum lebar.

Tak berhenti sampai di situ. Keyakinannya untuk meraih kursi RI 1 pun dapat dilihat dari lokasi kantornya selama menduduki jabatan di pemerintahan. Menurutnya, saat pertama kali menjadi menteri, ia memegang jabatan sebagai menteri perdagangan yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur, depan Stasiun Gambir.

Lalu, pada kesempatan selanjutnya, ia mendapat kepercayaan menjadi menteri koordinator kesejahteraan rakyat yang kantornya berdiri di Jalan Medan Merdeka Barat. Saat ini, ketika menjalani tugas sebagai wakil presiden, Kalla berkantor di Jalan Medan Merdeka Selatan. “Jadi setelah ini, tinggal Medan Merdeka Utara yang belum,” ujarnya sambil kembali tertawa.

Di Jalan Medan Merdeka Utara, berdiri Istana Merdeka yang kini menjadi kediaman dinas Presiden RI, yang kini sedang dikejar oleh JK. “Jadi semua sudah terlihat,” katanya sambil terus bercanda.(sumber:kompas.com)

Pemekaran Bukan Solusi Utama

HARI-HARI belakangan ini muncul desakan dari beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mendirikan provinsi baru. Bila pemekaran wilayah terwujud, Provinsi Sulut berpotensi terpecah menjadi empat provinsi, yakni Provinsi Sulut, Minahasa Raya, Nusa Utara, dan Totabuan.

Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Minahasa Raya hendak bergabung membentuk Provinsi Minahasa Raya. Sangihe Talaud yang terdiri atas Kabupaten Talaud, Kabupaten Sangihe, dan Sitaro, ingin membentuk Provinsi Nusa Utara. Bolaang Mangondow (Bolmong) yang terdiri atas Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Bolmong, dan Kotamobagu, ingin mendirikan Provinsi Totabuan.

Alasan yang mengemuka adalah rendahnya kesejahteraan rakyat akibat tidak meratanya pembangunan di Provinsi Sulut. Menurut para tokoh masyarakat  yang menghendaki pemekaran tersebut, selama ini pembangunan di Sulut hanya terkonsentrasi di beberapa kabupaten/kota saja. Sementara daerah lain cenderung terisolir dan tertinggal karena nyaris tak tersentuh pembangunan infrastruktur.

Kritik itu sangat masuk akal. Faktanya memang masih banyak daerah terisolir di Sulut. Sehingga para tokoh dari daerah-daerah tertinggal merasa bahwa pemekaran wilayah merupakan solusi atas ketidakadilan ekonomi yang selama ini dihadapi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Pertanyaannya, apakah pemekaran wilayah merupakan satu-satunya solusi bagi persoalan ketidakadilan ekonomi dan untuk peningkatan kesejahteraan  rakyat di daerah tertinggal/terpencil?

Pertanyaan itu penting untuk dijawab sejak sekarang. Perhatikan baik-baik daerah-daerah yang sudah berdiri sendiri sejak bergulirnya UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang diperkuat dengan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak sedikit daerah yang gagal mengangkat kesejahteraan rakyat.

Hal-hal yang wajib dipertimbangkan sebelum membentuk daerah otonom telah diatur dalam PP No 129/2000 sebagai turunan dari UU No 22/1999. Ada tujuh syarat mutlak bagi setiap daerah yang ingin berdiri sendiri, yakni kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Tujuh syarat itu mutlak dipenuhi. Bila enam syarat sudah terpenuhi tapi satu tidak, maka daerah tersebut dinyatakan tidak layak berdiri sendiri, terpisah dari daerah induk.

Selain itu, para tokoh juga perlu ikut memikirkan keterbatasan anggaran daerah induk dan anggaran negara, mengingat pemekaran membutuhkan biaya besar. Pemekaran wilayah terbukti sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita.

Penelitian DSF Indonesia tahun 2007 bertajuk “Biaya dan Manfaat dari Pembentukan Daerah Baru di Indonesia” membeberkan data bahwa hingga tahun 2007 saja, total biaya pemekaran telah mencapai Rp 76 triliun! Penelitian itu mendefinisikan pemekaran sebagai `penurunan belanja pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah  daerah (kecuali daerah baru) selama tahun  2001-2005 yang disebabkan oleh pemekaran  selama periode tersebut’.

Hasil analisa terperinci  terhadap keuangan pemerintah pusat dan lebih dari 300 pemerintah daerah menyimpulkan  bahwa perkiraan biaya pemekaran selama tahun  2001-2005 mencapai sekitar Rp 9,1 triliun. Dengan kata lain, akibat pemekaran maka  investasi di bidang pelayanan publik berkurang Rp 9,1 triliun jika dibandingkan dengan kondisi `tanpa pemekaran’. Tentunya biaya pemekaran saat ini sudah lebih mahal dibanding ketika itu.

Pada prinsipnya kami tidak menentang aspirasi sejumlah daerah kabupaten/kota di Sulut yang menginginkan pemekaran wilayah. Namun kita berharap adanya sebuah kajian mendalam atas kesiapan daerah-daerah tersebut, sebagaimana tujuh syarat mutlak yang disebutkan di atas. Kita tidak mengharapkan setelah berhasil menjadi daerah otonom, tetapi para pengelola daerah bersangkutan gagal mengangkat perekonomian rakyat, kemudian harus gabung lagi ke daerah induk atau ke daerah lainnya. Ini sesuai PP No 78/2007, yang selain mengatur pemekaran wilayah, juga mengatur penghapusan dan penggabungan wilayah. Bila ini terjadi, sama saja kita telah memboroskan triliunan rupiah uang rakyat secara cuma-cuma.

Perlu juga dipikirkan dampak lebih luas dari pemekaran wilayah. Antara lain akan terjadi eksploitasi kekayaan alam secara berlebihan yang mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Sehingga yang perlu diperjuangkan saat ini adalah bagaimana agar terjadi pemerataan pembangunan di Sulut. Kita memiliki sejumlah universitas yang dipenuhi para ilmuwan. Kalangan universitas tersebut bisa diajak ikut memikirkan solusi bagi pemerataan pembangunan di daerah ini.

Kami juga berharap agar usulan pemekaran wilayah di Sulut tidak semata atas kepentingan politik kelompok tertentu demi meraih jabatan politik. Mudah-mudahan proses pemekaran wilayah di Sulut tidak “mencontoh” apa yang terjadi di Sumatera Utara, manakala demonstrasi massa yang mendesak pembentukan Provinsi Tapanuli mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat, awal Februari 2009 lalu.(*)

Debat Tanpa Berdebat

Megawati, SBY, dan JK

MERUPAKAN hal baru dan sebuah kemajuan besar pada pentas demokrasi di Indonesia. Ada ‘debat capres’ dalam Pemilihan Presiden 2009 yang menjadi agenda khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Masyarakat di seantero Indonesia menanti-nantikan acara tersebut dengan jantung berdebar lebih kencang dari biasanya. Betapa tidak, tiga orang calon presiden atau capres yang selama ini terlibat ‘perang’ statement melalui media massa, akan berhadap-hadapan muka dengan muka dalam satu forum. Berdebat pula..!

Masyarakat membayangkan akan ada semacam debat terbuka antarcapres karena acara itu disaksikan langsung oleh ratusan orang dan disiarkan langsung melalui televisi sehingga ratusan juta pasang mata rakyat Indonesia bisa menyaksikannya secara real time. Terbayang sebuah debat sengit mengenai beragam topik dan persoalan bangsa, manakala moderator melontarkan sebuah isu kepada ketiga capres untuk diperdebatkan sesuai platform dan visi-misi setiap kandidat.

Ternyata, debat capres bertema “Penegakan Supermasi Hukum dan Tata Kelola Negara yang Baik dan Bersih” di Studio Trans TV, Jakarta, Kamis (18/6/2009) malam, kurang greget. Acara selama dua jam itu berlangsung sangat kaku dan terkesan seperti lomba pidato atau bahkan mirip “lomba cerdas cermat”.

Rektor Universitas Paramadina Anis Baswedan selaku moderator melontarkan pertanyaan dan dijawab oleh setiap capres yang  berdiri di podium. Regu A: Megawati Soekarnoputri, Regu B: Susilo Bambang Yudhoyono, dan Regu C: Muhammad Jusuf Kalla. Bedanya, panitia tidak menyediakan bel yang boleh dipencet saat “babak rebutan”.

Tidak ada debat di antara mereka yang “berdebat”. Ketiga capres terlihat lebih sering saling melengkapi jawaban yang disampaikan rival politiknya. Misalnya soal penanganan alutsista, persoalan hak asasi manusia (HAM), pungutan liar, dan lainnya. Hal-hal ideologis mendasar terkait penegakan hukum dan tata kelola pemerintah (sesuai tema debat itu), tidak muncul secara substantif dari ketiga capres. Tidak ada argumentasi-argumentasi lincah dan cerdas dari tiga kandidat yang “berdebat”.

Ide-ide orisinil, cemerlang, dan progresif  untuk pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan, yang disusun oleh capres dan tim sukses masing-masing, tidak tersampaikan secara leluasa lantaran tersandera oleh pengaturan acara yang kaku. Terjebak oleh sebuah formalitas yang memasung kebebasan berekspresi. Apalagi diselingi iklan komersil dari televisi yang menyiarkan langsung acara itu.

Padahal, kita berharap sebuah debat yang kental nuansa ideologis sekaligus berisi proposal kebijakan publik dari setiap calon pemimpin bangsa ini. Kita berharap debat itu menjadi sebuah komunikasi politik dengan publik sebagai calon pemilih mengenai visi-misi dan bagaimana mereka menerjemahkan itu dalam tindakan ketika terpilih sehingga menjadi semacam obligasi yang harus dilunasi dan bisa ditagih karena disampaikan langsung dari mulut calon pemimpin.

Kita juga berharap karakter asli para calon pemimpin kita itu keluar secara spontan, agar bisa sedikit mengeliminir politik pencitraan yang dilakukan oleh para tim sukses mereka melalui iklan di media massa, maupun saat berkampanye di hadapan publik yang cenderung satu arah. Karena apa? Karena setelah merdeka 64 tahun, negeri ini bergerak lamban seperti siput sehingga disalib oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga kita membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki banyak ide dan akal serta kemampuan memecahkan persoalan melampaui manusia kebanyakan.

Betul bahwa kita membutuhkan kesantunan dari para capres sehingga berharap “debat capres” juga berlangsung santun. Tapi bukan sebuah kesantunan yang justru melenyapkan substansi persoalan. Justru akan muncul kesantunan yang orisinil, manakala mereka diperhadapkan pada situasi yang menguras pikiran dan emosi. Ketika itulah kita sebagai pemilih semakin mengenal siapa sebenarnya yang paling layak disodorkan kepercayaan untuk memikul dan menjawab harapan setiap insan bangsa ini lima tahun ke depan, melalui pemungutan suara pada 8 Juli 2009 mendatang.

Semoga acara debat serupa pada 25 Juni 2009 bisa lebih memenuhi ekspektasi publik.(*)

Tiga Hari Penuh Badai, JK! (Tempo, 26 Desember 2005)

HALAMAN 32 Majalah Tempo Edisi Khusus Akhir Tahun (26 Desember 2005), menuliskan sebuah “drama” luar biasa dengan pemeran utama Muhammad Jusuf Kalla, saat tsunamin membongkar Aceh pada  26 Desember 2004.  Berikut kisah tersebut, yang saya kutip dari sebuah postingan di Kompasiana.

Inilah kisah di pusat kekuasaan selama tiga hari pertama setelah tsunami. Mengenang setahun tragedi itu, beberapa sumber termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri Komunikasi dan Informasi Sofjan Djalil menuturkan kenang-kenangan mereka kepada Tempo.

****

Baru duduk di jok mobilnya, telepon seluler Jusuf Kalla berdering-dering. Staf pribadinya melaporkan: “Pak, di Aceh ada tsunami. Dahsyat sekali.” Pagi itu, 26 Desember 2004, Kalla hendak menghadiri halal bihalal warga Aceh di Senayan, Jakarta. Kalla lalu mengirim pesan pendek ke telepon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pagi itu berada nun jauh di Nabire, Papua. Presiden menemui korban gempa yang melumat Nabire sehari sebelumnya.

Presiden membalas: “Saya sudah dengar. Tolong koordinasikan.” Kalla lalu menelepon Azwar Abubakar, Wakil Gubernur Provinsi Aceh. Gubernur Abdullah Puteh saat itu telah ditahan di penjara Salemba karena dugaan kasus korupsi.

Kalla juga mengontak Kapten Didit Soerjadi, pilot pesawat pribadinya. Didit sedang beristirahat. “Kau segera mandi dan berangkat ke Aceh,” perintah Kalla. Semuanya serba buru-buru. Perintah terus mengalir saat Didit mandi. “Lucu juga, saya mandi sambil terima telepon Pak Wapres,” kenang sang pilot. Wapres menggegas semua stafnya menelepon semua pejabat di Aceh. Sial, tak satu pun menyahut. Kalla mulai cemas.

Di Aceh, dunia berhenti pagi itu. Bumi berguncang dengan kekuatan 8,6 pada skala Richter, air laut tumpah ke daratan. Beberapa keluarga sempat mengabarkan soal air bah kepada kerabat di Jakarta. Cuma sebentar. Lalu telepon putus total.

Halal bihalal warga Aceh di Senayan dibuka pada pukul sembilan lebih, berlangsung dalam suasana tegang sekali. Berita tsunami sudah menyebar. Banyak yang sibuk menelepon. Beberapa orang berlinang air mata. Ada yang histeris, gusar kian-kemari. Kalla berpidato sekenanya. Hampir tak ada yang mendengar. “Orang-orang ingin acara itu cepat kelar,” tutur Kalla kepada Tempo. Turun panggung, Kalla menggelar rapat mendadak di situ.

Dia memerintahkan Sofjan Djalil memimpin rombongan pertama ke Aceh. “Pakai pesawat saya saja,” kata Wapres. Anggota rombongan 30 orang, antara lain Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Azhari, Azwar Abubakar, dan beberapa tetua Aceh. Kalla membekali Sofyan uang Rp 200 juta dan sebuah telepon satelit. “Begitu kau tiba di Aceh, langsung telepon saya,” perintahnya. Mereka menjadi rombongan pertama pemerintah yang terbang ke Aceh di hari pertama tsunami.

Pesawat berputar dua kali di langit Banda Aceh. “Dari udara Aceh terlihat hancur total,” tutur Kapten Didit. Menara bandara retak. Tak satu pun petugas di menara. Untung, pesawat mulus mendarat, sekitar pukul enam sore.

Anggota rombongan membeli beras dan mi instan di beberapa toko dekat bandara, lalu beranjak ke pendapa kantor gubernur sekitar pukul tujuh malam. Jalanan sunyi senyap. Gelap gulita. Satu-satunya penerangan cuma lampu mobil. Sungguh mengerikan. Mayat bergelimpangan di jalan, di kolong rumah, tersangkut di dahan pohon. Beberapa ekor anjing berlari ke sana kemari. Anggota rombongan mulai menangis sesenggukan.

Malam itu ratusan orang menumpuk di pendapa kantor gubernur. Banyak yang luka parah. Puluhan mayat dijejerkan di latar depan pendapa. Aceh lumpuh total. Koordinasi tak jalan karena aparat pemerintah pusing mencari sanak keluarga. Kepala Polres Banda Aceh hanyut ditelan tsunami.

Azwar Abubakar, Wakil Gubernur Aceh, bisa memimpin. Namun, dia sedang galau. Rumahnya di Blang Padang hancur. Ia tak tahu nasib anak-anaknya. Wakil Gubernur ini pulang ke rumahnya ditemani Sofjan Djalil, Jusuf Azhari dikawal dua tentara. Mobil melaju dalam gelap, menghindari mayat-mayat yang direbahkan di kiri-kanan jalan. Mobil berhenti kira-kira 50 meter dari rumah Azwar sebab sampah menggunung menutup jalan.

Wakil Gubernur turun ditemani seorang tentara. Dipandu nyala senter, mereka mengendap-endap. Sofjan menunggu dengan cemas. Setengah jam berlalu, Azwar pulang. “Di rumah banyak mayat, tapi anak-anakku tak kelihatan,” katanya penuh kecemasan. Mereka lalu balik ke pendapa.

Berkali-kali Sofjan menelepon Jusuf Kalla di Jakarta. Tak bersahut. Di Jakarta, Wapres menggelar sidang kabinet darurat di rumah dinas Jalan Diponegoro pada pukul 21.30 WIB. Sembilan menteri dan Panglima TNI hadir. Sembari rapat, Kalla berkali-kali pula mengontak Sofjan. Tak bersambung juga. “Sofjan itu bawa telepon satelit kok tidak sambung-sambung,” kata Kalla.

Di Aceh, Sofjan memutuskan mengirim kabar lewat Orari Angkatan Udara di Aceh. Orari Jakarta meneruskan pesan itu ke telepon seluler Jusuf Kalla. Ini laporan pertama Sofjan dari wilayah bencana: “Pak, korban sekitar 5.000 hingga 6.000.” “Astagfirullah, astagfirullah,” kata Kalla berkali-kali sembari mengusap wajah. Sejumlah menteri tertunduk. Hening menyapu ruang rapat.

Kalla melanjutkan pesan ke Presiden Yudhoyono yang malam itu sudah tiba di Jayapura. Presiden menyampaikan belasungkawa kepada korban bencana. Besoknya, Presiden terbang menuju Aceh.

Pukul sepuluh malam, telepon satelit Sofjan sukses menembus Jakarta. “Eh, ini Sofjan,” ujar Kalla kegirangan. “Apa yang terjadi? Kenapa kau tak telepon-telepon?” tanya Kalla dengan suara keras. “Saya stres, Pak. Di sini gelap sekali,” sahut Sofjan dari seberang. “Besok aku susul ke sana,” ujar Kalla. Percakapan ditutup.

Malam itu Kalla mematangkan persiapan ke Aceh. “Saya minta Anda menyediakan dana sepuluh miliar uang kontan,” perintah Kalla kepada Menteri Keuangan Jusuf Anwar. Jusuf tertegun. “Pak, kalau segitu tak ada,” jawabnya. “Saya tidak mau tahu. Itu urusanmu,” kata Kalla. Rapat bubar larut malam.

Di larut malam itu, pendapa kantor gubernur di Banda Aceh masih gaduh. Warga yang luka parah dirawat seadanya. Koordinasi sulit karena aparat sibuk mencari keluarga masing-masing. Kepala Polda Aceh Bahrumsyah datang ke pendapa dengan terengah-engah. Wajahnya letih. Si Kapolda cuma mengenakan pakaian dinas tanpa alas kaki alias nyeker. Orang hilir-mudik di pendapa membikin Sofjan bingung menjaga uang Rp 200 juta yang dia bawa dari Jakarta. Ia meminta seorang anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera menjaga uang itu. “Orangnya berjenggot. Uang pasti aman,” ujar Sofjan.

Sang Menteri lalu merebahkan badan di atas karpet. Belum lagi mata terpejam, terdengar pekikan, “Gempa! Gempa!” Orang-orang berlari. Sofjan ikut kabur. Setelah bergoyang beberapa menit, bumi kembali tenang. Warga kembali ke pendapa. Tak berapa lama, teriakan gempa terdengar lagi. Semua berhamburan, termasuk Pak Menteri. Malam itu gempa datang berkali-kali. Lama-lama, Sofjan putus urat takutnya. Saat orang-orang kabur, ia terlelap. “Sudah jam dua pagi, masak lari-lari terus. Saya lelah sekali,” kenangnya. Besoknya, orang ramai menggunjingkan kehebatan nyali Pak Menteri.

*****

Hari kedua, 27 Desember. Entah bagaimana caranya, Menteri Keuangan berhasil menyediakan uang kontan pagi itu. Jumlah Rp 6 miliar. Menjelang siang, Kalla terbang ke Aceh membawa serta uang satu peti. Petang hari, Presiden Yudhoyono mendarat di Lhokseumawe. Wajahnya sedih. “Tadi pagi saya meninjau Nabire. Sore ini saya di Lhokseumawe menemui saudara-saudara yang tertimpa musibah lebih besar lagi,” katanya.

Setibanya di Banda Aceh, Kalla memerintahkan stafnya memborong beras, mi instan, dan aneka makanan lain. Karena berasnya kurang, Kalla bertanya, “Eh, berasnya sedikit sekali. Mana beras dari Dolog?” Seseorang menjawab, pintu Dolog digembok. Si pemegang kunci tak diketahui rimbanya. Wakil Presiden menyergah dalam nada tinggi “Buka! Kalau tak bisa, tembak gerendelnya. Apa perlu tanda tangan Wapres untuk buka pintu Dolog?” Suasana tegang. Beberapa polisi bergegas membidik gembok. Beras pun mengalir.

Rombongan Kalla berlalu ke pendapa kantor gubernur. Di Lambaro, mereka menyaksikan ratusan mayat berjejer di depan toko. “Masya Allah,” ucap Kalla. Badannya lemas. Di pendapa ia menggelar rapat, lalu keliling kota bersama Mar’ie Muhammad, Ketua Palang Merah Indonesia, yang datang sehari sebelumnya. Kota itu lautan mayat.

Mayat-mayat harus segera dikubur karena bau busuk menikam hidung. Untung, ada seorang ustad. Kalla minta ustad itu mendoakan tumpukan jenazah sebelum dikuburkan. Tapi siapa yang menjamin sahnya pemakaman? “Saya jamin,” kata Kalla. Ia mencorat-coret di atas kertas, lalu membubuhkan parafnya. “Tolong keluarkan ayat yang pantas-pantas saja,” pintanya kepada ustad.

Sore hari Kalla terbang dengan helikopter ke Lhok Nga untuk menjatuhkan mi instan dari udara. Helikopter itu tak punya sabuk pengaman. Setiap pesawat memutar, tubuh Kalla serong ke kiri, serong ke kanan. Rombongan Kalla terbang ke Medan pukul tujuh malam. Sofjan Djalil yang sudah dua hari di Banda Aceh minta ikut pulang. “Baru dua hari sudah minta pulang. Kau tetap di sini,” jawab Kalla. Malam itu Sofjan pusing tujuh keliling menjaga uang satu peti yang dibawa Kalla. Takut uang itu dicolong, Menteri Sofjan dan kawan-kawannya tidur mengitari peti itu.

*****

Hari ketiga, 28 Desember. Presiden Yuhdoyono terbang dari Lhokseumawe menuju Banda Aceh. Kalla yang sudah berada di Medan mendapat kabar Meulaboh rata tanah. Ia memerintahkan stafnya mencari pesawat ke Meulaboh. Dapat pesawat Angkatan Udara. Dari udara, Meulaboh tampak seperti tanah gusuran. “Astagfirullah,” ucap Kalla berkali-kali.

Kalla meminta pilot terbang lebih rendah. Pilot mengangguk. Kalla minta lebih rendah lagi. Kali ini pilot bilang, “Tak bisa, Pak. Bahaya.” “Kau ini orang mana?” tanya Kalla. “Saya orang Makassar, Pak,” jawab si pilot. “Ah, orang Makassar kok penakut,” sergah Kalla. Pilot mengalah, pesawat melayang cuma beberapa meter di atas pucuk kelapa. Untung saja arahnya ke laut.

Setelah berkali-kali memutar di atas Meulaboh, pesawat kembali ke Medan. Kalla langsung rapat dengan Gubernur Sumatera Utara Rizal Nurdin-kini sudah almarhum. Dia memerintahkan Gubernur mengirim makanan ke Meulaboh. Keduanya sempat bersoal-jawab.

+ “Bagaimana caranya, Pak?” tanya Gubernur.
- “Lewat udara, buang dari pesawat,” jawab Kalla.
+ “Kalau dibuang nanti pecah, Pak.”
- “Tidak apa-apa, toh sampai di perut pecah juga.”
+ “Ya, tapi nanti basah Pak.”
- “Bungkus saja pakai plastik.”
+ “Pak, nanti jatuh ke GAM,” Gubernur berusaha menjelaskan.
- ” Tidak apa-apa. GAM juga manusia. Perlu makan,” nada Kalla mulai meninggi.
Beberapa orang membisiki Gubernur supaya jangan membantah.
+ “Jadi, bagaimana, bisa atau tidak?” tanya Kalla.
- “Siap, Pak,” jawab Gubernur.

Pesawat pemasok makanan melayang ke Meulaboh. Presiden dan Wakil Presiden kembali ke Jakarta pada hari ketiga.

Lalu, bantuan kemanusiaan mulai mengalir dari segenap penjuru dunia..(*)

Ayah David Merasa Dicueki SBY

KETIKA kematian David Hartanto Widjaya di kampus Nanyang Technology University (NTU) Singapura, suhu politik di Indonesia belum sepanas sekarang. Waktu itu Pemerintah Indonesia seperti lepas tangan sehingga keluarga David dan beberapa pihak yang bersimpati harus menghadapi sendiri kasus tersebut. Kondisi seperti itu masih berlangsung sampai sekarang.

Berbeda dengan kasus Manohara, Siti Hajar, dan Prita, yang dizolimi oleh Malaysia dan oleh sebuah rumah sakit. Tiga kasus terakhir mendapat “sambutan” luar biasa dari para pemimpin kita. Setelah saya perhatikan, bukan saja karena ketiga kasus itu diberitakan luas oleh media massa sehingga mendapat perhatian para pejabat negeri ini. Karena kasus kematian David pun diberitakan luas. Bahkan rentang waktu pemberitaannya lebih panjang di media massa.

Kini kasus kematian David sedang dalam proses sidang di pengadilan koroner Singapura, untuk membuktikan apakah David bunuh diri atau dibunuh oleh dosen pembimbingnya, Prof Chan Kap Luk kemudian merampashasil temuan David yang brilian. Pemerintah belum juga mau campur tangan, sebagaimana terhadap Manohara, Siti Hajar, dan Prita.

Ayah kandung David, Hartono Widjaya, akhirnya mengungkapkan uneg- unegnya ketika bertemu Prabowo Subianto di Restoran Nelayan, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (13/6/2009). Kepada Prabowo, Hartono mengungkapkan bahwa mereka dicueki oleh Pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Saya sudah teriak-teriak di sini, juga dibantu media. Tapi, tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Bahkan, tidak ada komentar dari Presiden SBY. Sedangkan kasus Manohara, kasus TKI, langsung dikasih komentar. Kasus keluarga kami yang sudah tiga bulan tidak diberi perhatian,”beber Hartono.

Padahal, bila Pemerintah Indonesia secara resmi meminta Singapura bertindak adil dalam kasus tersebut, mungkin Pengadilan Singapura tidak berani merekayasa kasus tersebut. “Mungkin saja, kalau ada komentar dari Pak SBY pengadilan bisa berbuat adil,” ujar Hartono.(sumber:kompas.com)