Aturan FTZ Kecewakan Masyarakat Kepri

* FTZ-BBK Berlaku Efektif 1 April 2009 KETUA Dewan Kawasan Free Trade Zone (DK FTZ) Ismeth Abdullah tampaknya tidak terlalu bergairah menyambut terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Free Ttrade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun. Dia menilai KMK yang merupakan turunan dari PP 2/2009 yang memuat regulasi dan [...]

Tidak Ada FTZ-BBK

TIDAK ada Free Trade Zone di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Tumpang tindih aturan yang ada terkait FTZ, jelas menggambarkan sikap ambivalen pemerintah pusat. Lebih dari itu, sikap aparat  Bea Cukai di lapangan juga dinilai berlebihan dalam menerapkan aturan. Ini menimbulkan kecurigaan berbagai kalangan. Ada apa? Ini berdasar tindakan aparat Bea Cukai yang memeriksa kapal [...]

Pelabuhan Sekupang Perlu Pembenahan

KOMISI I DPRD Kota Batam yang antara lain membidangi soal Keamanan dan Ketertiban serta Kehumasan/Pers, menggelar acara dengar pendapat di kantor DPRD Batam, Kamis (19/2/2009).  Saya menghadiri hearing tersebut bersama kawan-kawan wartawan lainnya dari PWI, AJI, PFI, serta para jurnalis televisi di Batam. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi I DPRD Batam Ruslan Kasbulatov, menghadirkan antara lain [...]

Harapan Setelah PP 63 Dicabut

WAPRES Jusuf Kalla mendesak pencabutan PP 63/2003 yang mengatur soal pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan menerbitkan peraturan pengganti dan semua kelengkapannya dalam dua minggu ke depan, sejak Kamis 1 Januari 2009, agar implementasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) di Batam bisa berjalan. Kabar itu tentu menggembirakan [...]

FTZ Hanya Program Setengah Hati

* Pengusaha Kesal, Bea Cukai Ngotot Kalau dalam FTZ tidak dimasukkan UU Kepabeanan sehingga kami tidak bisa melakukan pengawasan, lebih baik kami keluar dari FTZ dan pindah ke daerah pabeanan Indonesia lainnya. Kami tidak haus kekuasaan. Karena kalau sedikit yang kami awasi, lebih senang. KALIMAT di atas dilontarkan oleh  Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar [...]

FTZ-BBK Sudah Kehilangan Momentum

INILAH kekhawatiran yang terus-menerus dilontarkan oleh para pelaku usaha dan pengamat ekonomi di Kepulauan Riau (Kepri) dan Batam. Mereka terus-menerus mendesak pelaksanaan free trade zone (FTZ) dipercepat. Karena jika lambat dan berlarut-larut, Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) bisa kehilangan momentum menarik investor. Kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan. Kondisi finansial global saat ini membuat dunia investasi [...]

Ganti Konflik dengan Konsensus

BADAN Pengusahaan Kawasan Free Trade Zone (BPK-FTZ) Batam telah terbentuk, menyusul BPK Bintan dan Karimun. Dengan demikian, lengkap sudah lembaga pelaksana FTZ di ketiga wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tersebut. Terbentuknya BPK Batam sudah sesuai PP 46/2007 bahwa Otorita Batam (OB) harus berubah menjadi  BPK. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan konsep FTZ ke dalam [...]

Salah Nama Wakil Ketua BPK Bintan

SEBUAH kesalahan yang cukup fatal. Tim Percepatan Free Trade Zone (FTZ) salah mengumumkan nama untuk posisi Wakil Ketua Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) FTZ Bintan. Bukan persoalan serius jika sekadar salah penulisan nama. Tapi yang terjadi adalah salah orang. Menurut Bupati Bintan Ansar Ahmad, nama yang diusulkan sebagai Wakil Ketua BPK Bintan adalah M Henry, tapi [...]

Cara Berutang Gaya Baru

SAAT ini total utang Indonesia mencapai sekitar Rp 1.300 triliun. Namun pemerintah tetap harus berutang untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2008 yang mencapai Rp 94,5 triliun atau 2,1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk menutup defisit, pemerintah diperkirakan masih akan menambah utang luar negeri dari Bank Pembangunan Asia (ADB) [...]

FTZ di Batam Tidak Implementatif

Kadin: Dahulukan BPK di Bintan dan Karimun IMPLEMENTASI kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), hingga kini belum bisa dilakukan. Hal ini lantaran masih ada hambatan dari sisi hukum dan perundang-undangan. Pengusaha di kawasan ini terus menunggu, kendati mereka menyadari bahwa hal itu tak akan [...]

Dewan Kawasan FTZ Hanya Ganti Nama

Abidin: Kami Capek Bicara PP 63/2003 BATAM, Bintan, dan Karimum (BBK) sudah berstatus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FTZ, namun hingga kini PP 30/2005 tentang perubahan atas PP 63/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) di kawasan berikat Pulau Batam, masih berlaku di pelabuhan. Hal itu [...]

Apindo Usul Bangun Pelabuhan di Pulau Sambu

ASOSIASI Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri dan Batam mengusulkan agar pemerintah membangun pelabuhan di Pulau Sambu atau Belakang Padang, guna mendukung penerapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) di Batam. Usulan itu dicetuskan Ketua Apindo Kepri dan Batam, Abidin Hasibuan, menanggapi lambannya pengembangan pelabuhan kargo Batu Ampar di Pulau Batam. Apalagi [...]

Pemko Batam Mulai Kecewa

PEMERINTAH daerah mulai kecewa terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Sejumlah program yang dicanangkan pemerintah pusat mulai dipandang justru menyusahkan rakyat. Terakhir pemerintah berencana menerapkan program penghematan bahan bakar minyak (BBM) melalui smart card atau “kartu pintar”. Rencana penerapan program tersebut, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro bakal diterapkan antara April atau Juni [...]

Investor Pergi Tanpa Permisi

“Datang kelihatan wajah, pergi kelihatan punggung.” Artinya, saat datang permisi, saat pergi pun harusnya permisi. TAPI pepatah itu tak berlaku bagi beberapa investor asing yang menanamkan modalnya di Batam. Ketika masuk mereka cukup dipermudah, namun ketika keluar, mereka minggat begitu saja tanpa permisi. Padahal mereka berbisnis di Indonesia, sebuah negara yang menjunjung adat ketimuran (masihkah [...]

Polemik UMK dan Pungli di Batam

POLEMIK soal upah minimum kota atau UMK Batam dimulai lagi. Inilah persoalan yang selalu terjadi setiap tahun. Pemerintah, wakil pengusaha, dan wakil pekerja kembali harus ‘adu urat leher’ untuk mempertahankan nilai yang ditawarkan dan argumennya masing-masing. Sebab, sudah tujuh kali pertemuan dan belum ada titik temu. Pengusaha mengajukan Rp 872.040 sebagai angka yang dinilai paling [...]