Menanti Suara Dari Daerah

ISU ekspor pasir dan granit yang terus menghangat antara Indonesia dan Singapura hanya berhembus dari pemerintah pusat, TNI AL, media massa, dan sejumlah pengusaha lokal Kepri. Persoalan serius ini ternyata belum mendapat tanggapan di level para pengambil kebijakan lokal.
Dewan dan pemerintah daerah seolah menutup mata terhadap kerusakan lingkungan di Kepri yang sudah sangat mengkhawatirkan. Mereka bungkam, meski sudah 70 pulau rusak parah akibat penambangan pasir dan granit.
Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di wilayah Kepri memilih diam. Tidak ada follow up terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No 02/M- DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah, dan Top Soil.
Apabila dewan kabupaten/kota benar-benar merupakan representasi dari rakyat, semestinya juga mendesak pemerintah pusat untuk mempermanenkan peraturan larangan ekspor pasir. Kalau perlu dijadikan undang-undang sehingga ketika estafet kepemimpinan berganti, tidak ada lagi alasan untuk membuka kembali ekspor pasir.
Tidak seperti Instruksi Presiden No 2 tahun 2002 berisi larangan ekspor pasir laut untuk reklamasi pantai Singapura yang hanya seumur jagung. Dengan mudahnya dicabut dan digantikan Keppres Nomor 33/2002, tanggal 23 Mei 2002, yang memberikan izin pembukaan kembali kegiatan penambangan pasir laut di Riau. Atau SK larangan ekspor pasir melalui SK No 117/MPP/Kep/II/2003 tanggal 28 Februari 2003. Namun, dicabut lagi gara-gara berbagai tekanan dan lobi Pemerintah Singapura.
Sayangnya, kalaupun angkat bicara, para pemangku kepentingan justru lebih fokus pada hilangnya pendapatan asli daerah serta hilangnya mata pencaharian “beberapa” masyarakat setempat. Padahal, sudah disadari bahwa pendapatan itu tidak sebanding dengan keuntungan yang diraup perusahaan penambang yang notabene perusahaan asing milik Singapura. Apalagi dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Pengambil kebijakan lokal lebih menitikberatkan pada hitung-hitungan ekonomi yang sama sekali tak memenuhi kaidah ekonomi. Singapura sudah puluhan tahun mengeruk pasir laut dan darat dari Kepri dan meraup keuntungan ekonomi luar biasa. Membeli pasir dari Kepri hanya seharga 7 dolar Singapura per meter kubik dan menjual seharga 40 dolar Singapura per meter kubik. Mereka untung antara Rp 5-6 miliar per hari, sementara daerah hanya dapat remah-remah sebesar Rp 12-17 miliar per bulan.
Sungguh ironis. Dari harga yang berlipat ganda itu, keuntungan terbesar tetap berada di pihak Singapura. Karena hampir semua perusahaan penambangnya berasal dari sana. Otomatis rakyat Indonesia sesungguhnya hanya menjadi buruh. Bagai buruh tani yang bekerja di lahan milik sendiri.
Sehingga pemerintah lokal Kepri harus segera menghentikan “bisnis” aneh bin ajaib ini.
Janganlah membiarkan diri terus dibodohi. Pun tak boleh membiarkan kerusakan lingkungan berlanjut dan semakin parah. Sudah semestinya pemerintah dan dewan bisa mem-break down peraturan menteri perdagangan untuk dituangkan dalam perda di masing-masing wilayah kabupaten/kota. Sebuah perda untuk melindungi kelestarian lingkungan.
Jika kita cermati, seolah-olah tidak ada pengawasan terhadap penambangan pasir dan granit. Pemda seolah menyerahkan sepenuhnya kepada TNI AL yang hanya bisa menangkapi tongkang-tongkang pengangkut pasir ketika bertolak ke Singapura.
Pertanyaannya, apa mungkin penanganannya hanya seperti ini? Hanya sibuk menangkapi tongkang- tongkang ketika hendak menyelundupkan pasir? Bukankah upaya penyelundupan itu bisa dicegah sejak mereka mengeruk pasir di darat?
Penambangan pasir dan granit termasuk hasil tambang galian C yang kewenangannya berada di tangan pemerintah kabupaten/kota. Artinya pemerintah dan dewan di kabupaten/kota lah yang bertanggungjawab menerbitkan perda untuk menghentikan pengrusakan lingkungan sekaligus mencegah penyelundupan.
Rakyat Kepri pun sudah saatnya bersatu-padu melawan pengrusakan lingkungannya sendiri. Rakyat Kepri punya hak menuntut Singapura untuk mempertanggungjawabkan kerusakan lingkungan akibat penambangan. Rakyat bisa membuat pernyataan kepada Menteri Luar Negeri untuk diteruskan kepada Pemerintah Singapura. Mendesak mereka mereklamasi pulau-pulau yang tenggelam, menutup lubang-lubang peninggalan tambang pasir dan granit. Bahkan meminta bagian yang setimpal dari hasil reklamasi di negeri Merlion.
Luas negara kecil itu pada tahun 1960 masih 580 km2. Ditargetkan reklamasi akan mencapai 760 km2 atau sampai tahun 2010 wilayah teritorialnya akan bertambah 160 km2 dari kondisi asalnya. Wilayah Singapura Singapura semakin luas, sementara pulau-pulau di Kepri bopeng-bopeng dan tenggelam.(edy)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s