Pengangguran di Kepri Meningkat

INI kabar buruk. Angka pengangguran di Provinsi Kepulauan Riau meningkat drastis hingga 16,98 persen dari tahun sebelumnya. Kini angkanya mencapai 71.914 orang. Ternyata rencana penerapan special economic zone (SEZ) di Batam, Bintan, dan Karimun belum memberikan ekspektasi positif bagi pertumbuhan sektor riil yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja.
Selain masih rendahnya penyerapan tenaga kerja, tutupnya sejumlah perusahaan yang sudah lama beroperasi di Kepri semakin menambah jumlah pengangguran di daerah ini. Sebut saja PT Livatech di Batam yang merumahkan lebih dari 3.000 karyawannya, menyusul tidak beroperasinya PT Karimun Granite di Karimun sehingga sekitar 7.000 pekerja harus menjadi pengangguran. Belum lagi rencana PHK terhadap 2.670 karyawan PT National Garmens Bintan (NGB) yang berlokasi di kawasan industri Lobam, Bintan.
Padahal, sebagai daerah yang akan diset menjadi kawasan ekonomi khusus, mestinya muncul ekspektasi positif terhadap para pengusaha untuk mengembangkan usaha maupun menjadi daya tarik bagi para investor baru untuk menanamkan modalnya di Kepri.
Lantas, apa yang salah? Hanya para pengambil kebijakan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut. Pemerintah selalu mengeluarkan rilis-rilis kepada pers mengenai masuknya investor baru dengan penyerapan jumlah tenaga kerja sekian ribu orang. Kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, angka pengangguran malah terus meningkat.
Semua ini dikembalikan kepada pemerintah. Rencana penerapan SEZ sudah didengungkan hampir satu tahun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tapi sampai sekarang belum menampakkan dampak positif. Yang terlihat justru tarik ulur antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah.
Masyarakat dan pengusaha sampai bosan menunggu payung hukum dari pemerintah pusat. Padahal, program tersebut diharapkan bisa menarik banyak investor asing sehingga menyerap banyak tenaga kerja.
Para pengambil kebijakan dan level pelaksana di daerah pun semestinya melakukan introspeksi. Apakah layanan yang diberikan kepada para pengusaha sudah memadai atau belum.
Karena pada kenyataannya, masih sangat banyak keluhan dilontarkan para pengusaha ketika mengurus perizinan atau urusan lainnya menyangkut bisnis yang mereka jalankan. Beberapa pengusaha bahkan tak bosan-bosannya mengeluh soal biaya-biaya siluman yang harus mereka bayar. Maka wajar saja bila investor baru enggan masuk dan yang sudah ada memilih hengkang sehingga makin memperbanyak angka pengangguran di Kepri.
“Mereka tunggu kepastian hukum, itu penyakit kita,” kata Riginoto Wijaya, pengamat ekonomi Batam. Lantas kapan kepastian hukum itu diberikan?
Jika ditunda lebih lama lagi, Kepri akan menghadapi ledakan pengangguran yang sudah mulai kelihatan saat ini. Jika angka pengangguran terus bertambah, pasti akan disusul oleh beragam persoalan sosial. Tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, perdagangan narkotik, dan sebagainya pasti ikut meningkat. Pemerintah justru akan lebih repot mengatasi beragam persoalan yang semakin rumit itu. Sehingga akan lebih baik bila aturan hukum yang pasti bagi pelaksanaan SEZ diterbitkan, prosedur usaha dipermudah, dan tidak menyusahkan pengusaha dengan pungutan yang aneh-aneh. Bila investor dan pengusaha nyaman berusaha, setidaknya penambahan angka pengangguran bisa ditekan.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s