Komersialisasi Pendidikan

PENDIDIKAN adalah hak mendasar setiap warga negara. Itu dijamin undang-undang di negara ini. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi hak setiap warganegara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Terutama pendidikan dasar sembilan tahun sebagai program pemerintah untuk memerangi kebodohan, mencerdaskan segenap warga negara Indonesia sebagaimana dimanatkan Pembukaan UUD 1945.
Sungguh disayangkan. Niat baik pemerintah tidak dijalankan dengan rasa tanggungjawab. Bahkan amanah UUD 1945 dan UU No 20/2003 diciderai para penyelenggara pendidikan, terutama di tingkat sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Di mana-mana para orangtua mengeluh, biaya masuk sekolah mahal. Mereka harus bayar ini itu, mulai dari seragam, uang bangku, uang buku, dan banyak lagi. Tak hanya bagi yang baru masuk, yang naik kelas pun kena biaya daftar ulang.
Rabu (11/7/2007), harian Kompas mengutip keluhan seorang ibu tukang jahit di Sulawesi Tengah. “Bagaimana (anak-anak) kami bisa pintar kalau biaya pendidikan semahal itu…?
Ibu bernama Cut Jamilah (42) itu terpaksa harus meminjam uang ke sana kemari untuk memenuhi biaya pendaftaran sebesar Rp 1,5 juta agar anaknya bisa masuk ke sebuah SMA. “Saya berdosa kalau tidak bisa menyekolahkan anak-anak saya. Apalagi mereka selalu rajin dan semangat belajar,” kata Cut.
Sayang, sejumlah sekolah di Tanah Air, tak terkecuali di Kepulauan Riau, termasuk Batam, masih saja memungut macam-macam biaya dari calon siswa. Padahal pemerintah sudah menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi entah bagaimana pengelolaan dana tersebut sehingga masih dirasa kurang oleh para penyelenggara sekolah.
Peringatan keras bahkan sudah dikeluarkan menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo agar jangan lagi ada pungutan. Mendiknas bahkan mengancam akan memecat kepala sekolah yang menarik pungutan karena dana pengiriman BOS sudah cukup. Kenyataannya, telinga para kepala sekolah seolah tertutup rapat. Mereka tetap memungut biaya macam-macam dari para orangtua calon siswa. Bebal!
Seperti yang terjadi di Batam, kemarin. Sebuah sekolah menengah pertama masih memungut biaya pendaftaran sebesar Rp 500 ribu kepada orangtua calon siswa. Kelakuan pihak sekolah itu terjadi di hadapan banyak orang, termasuk wartawan. Menyedihkan.
Kondisi-kondisi seperti itulah yang membuat berang Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan. Sehingga Komisi X yang mengaku terkaget-kaget dengan adanya pungutan, menyarankan orangtua murid yang dirugikan untuk melapor ke pemerintah daerah setempat.
Komisi X juga mendesak pemerintah daerah mengusut sekolah atau oknum guru yang memungut sumbangan saat penerimaan siswa baru. Juga mengusut ke mana aliran dana itu. Sehingga jika terbukti ada penyimpangan, kepala sekolah dan oknum guru yang masih memungut biaya pendaftaran untuk dipecat saja.
Memang, saat ini tengah terjadi anomali di dunia pendidikan di Indonesia. Saat negara semakin besar menganggarkan dana pendidikan untuk menghindarkan masyarakat dari pungutan, justru makin banyak orangtua mengeluh dikenai banyak pungutan saat mendaftarkan anaknya ke sekolah. Tampaknya di negeri ini tengah terjadi komersialisasi pendidikan secara tak bertanggungjawab.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s