FTZ (Lebih) Berpeluang Gagal

* Catatan Tentang FTZ Batam dan Karimun (1)

RENCANA penerapan status free trade zone atau FTZ menyeluruh di Batam, Karimun, dan Karimun Kecil, lebih berpeluang gagal.
Kenapa? Karena bakal menimbulkan pertentangan di antara para anggota DPR, mengingat penerapan FTZ menyeluruh itu rencananya menggunakan dasar hukum peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No 1 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Lazimnya, perppu diterbitkan pemerintah apabila negara dalam kondisi darurat. Karena ini menyangkut ekonomi, maka seharusnya perppu diterbitkan apabila negara dalam kondisi darurat ekonomi, seperti kondisi krisis ekonomi tahun 1998 silam.
Sementara negara kita saat ini tidak dalam kondisi darurat ekonomi yang perlu disikapi dengan aturan darurat seperti Perppu 1/2007 itu. Apalagi, perppu itu juga bertentangan dengan UU No 36/2000, khususnya menyangkut penetapan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
Sehingga apabila pemerintah SBY-JK ngotot menggolkan Perppu 1/2007, sama artinya eksekutif menabrak kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif. Tentu saja hal ini bakal membuat gerah para wakil rakyat, terutama partai politik yang selama ini menyatakan diri sebagai oposisi pemerintah.
Untuk diketahui, Perppu 1/2007 telah ditandatangani Presiden SBY pada 4 Juni 2007 dan telah disetor kepada DPR pada 21 Juni 2007. Jika Perppu tersebut merupakan sebuah peraturan darurat, mestinya segera diserahkan kepada DPR, bukannya menunggu hampir sebulan baru diserahkan.
Mungkin itu juga yang membuat peraturan itu mangkrak di meja Senayan. Padahal, supaya perppu itu bisa diberlakukan, maka haruslah mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini sesuai mandat pasal 22 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen.
Pasal 22 ayat 2 berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat dalam persidangan yang berikut. Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”
Karena itu, bila warga Batam dan Karimun saat ini berharap FTZ lekas disyahkan, tampaknya harus bersabar lebih lama. Setidaknya selama satu sampai dua tahun lagi. Karena Perppu 1/2007 sebagai landasan FTZ berpeluang besar ditolak oleh DPR.
Jika pemerintah sungguh-sungguh ingin cepat menerapkan FTZ menyeluruh, maka yang harus dilakukan saat ini adalah mengajukan revisi terhadap UU 36/2000 yang selama ini menjadi landasan penerapan FTZ di Indonesia. Karena Perppu 1/2007 tidak bisa menggantikan UU 36/2000.
Perbedaan mendasar antara draf Perppu kawasan ekonomi khusus dengan UU No 36/2000 adalah masalah kelembagaan, perizinan, pemberian fasilitas keimigrasian, serta fasilitas fiskal dan nonfiskal. Dalam UU No. 36/2000 tidak disebutkan penangguhan bea masuk dan pembebasan pajak penghasilan.
Tapi ada cara lain yang bisa ditempuh pemerintah bila benar-benar ingin mempercepat pemberlakukan FTZ di Batam dan Karimun. Misalnya melakukan lobi secara intensif dengan DPR. Lobi-lobi tersebut juga sebaiknya melibatkan para pemangku kepentingan di Kepri, baik pemerintah daerah, Dewan provinsi, kabupaten/kota, dan asosiasi-asosiasi pengusaha seperti Kadin, Apindo, dan lainnya. DPR perlu diberi penjelasan (meski mereka pun sudah paham) bahwa tahun ini atau paling lambat awal tahun 2008 adalah momentum yang pas bagi penerapan FTZ untuk menarik masuk investasi asing.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s