Bukti yang Harus Berbicara

* Catatan Tentang FTZ Batam dan Karimun (2-Habis)

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengunjungi Batam, Kamis (2/8/2007). Ia melontarkan kabar gembira bahwa pemerintah pusat sudah setuju menerapkan kawasan perdagangan bebas menyeluruh atau free trade zone (FTZ) penuh di Pulau Batam. Peraturan Pemerintah yang mengatur hal itu akan terbit dalam bulan Agustus ini. Paling lambat awal September 2007. Hmmm…..
Menurut Kalla, sejak zaman BJ Habibie memimpin Otorita Batam, pulau ini sudah didesain menjadi FTZ menyeluruh. Kawasan industri ada di mana- mana, termasuk di dalam kota. Sehingga Batam harus dikembalikan ke kondisi sebagaimana yang diterapkan Habibie dulu.
Itulah kabar yang ditunggu-tunggu sebagian besar masyarakat di Batam. Karena rata-rata warga berharap status tersebut akan membuat perekonomian di pulau ini kembali bergairah. Apalagi orang-orang yang sudah lama hidup di Pulau Batam, mereka tentu tahu persis bagaimana enaknya hidup di era perdagangan bebas sebelum penerapan PP 63 Tahun 2003.
Ekspektasi positif langsung terasa. Bahkan, bos PT Sat Nusapersada Abidin Hasibuan langsung berjanji akan menambah investasi besar-besaran. Kebahagiaan Abidin bahkan dua kali lipat dibandingkan kebanyakan investor. Sebab, dengan FTZ penuh, dia tidak perlu memindahkan lokasi usahanya yang sudah sejak tahun 1990 berada di tengah permukiman, di kawasan Pelita.
Abidin menyebutkan angka-angka yang cukup fantastis yakni menggenjot nilai produksi hingga Rp 2,4 triliun. Ini tentu akan menyerap lebih banyak tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran. Belum lagi jika perusahaan lainnya, baik asing maupun dalam negeri, juga meningkatkan kapasitas produksi. Selain itu, investor asing yang selama ini menantikan kepastian hukum, juga bisa membuat keputusan untuk menanamkan investasinya di Batam. Banyak tenaga kerja yang akan terserap.
Kendati begitu, kepastian Wapres Jusuf Kalla masih dalam tataran ‘janji’. Sebuah janji yang masih harus dibuktikan. Sebab, sudah banyak kabar gembira yang dilontarkan orang Jakarta, namun selalu terbentur oleh berbagai kepentingan politik.
Sementara bagi Karimun dan Tanjungpinang, Wapres menegaskan hanya akan menerapkan FTZ enclave atau terkotak-kotak. Tentu pernyataan Wapres membuat kecewa pemerintah dan warga di kedua wilayah itu. Sebab, selama ini mereka berjuang agar wilayahnya juga berlaku perdagangan bebas.
Kendati begitu, alasan yang dikemukakan Wapres Jusuf Kalla layak dipertimbangkan para pemimpin dan warga di Tanjungpinang dan Karimun. Menurut Wapres, jika Tanjungpinang dan Karimun juga diberlakukan FTZ penuh, dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan daerah lain di Indonesia. Mereka juga pasti akan menuntut perlakuan istimewa. Padahal, jika terlalu banyak wilayah menjadi kawasan perdagangan bebas maka pendapatan negara dari pajak akan seret. Lantas, pemerintah mau menyelenggarakan negara dengan anggaran dari mana?
Lagipula, Wapres menegaskan bahwa Pulau Batam adalah daerah yang pertama dan terakhir mendapat perlakuan istimewa itu.
Nah, daripada tidak satu pun daerah di provinsi ini mendapat status istimewa, lebih baik keputusan itu diterima. Toh, pada akhirnya pendapatan dari Batam bakal terdistribusi juga ke daerah lainnya di Kepri.
Namun, sekali lagi, menurut saya, pernyataan Wapres masih harus dibuktikan. Karena warga di Batam sudah kenyang dengan janji-janji. Yang diharapkan warga adalah bukti. Istilahnya, “Bukan bicara yang jadi bukti, tapi bukti yang berbicara. Wapres Jusuf Kalla harus membuktikan janjinya.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s