Tarik Ulur FTZ

BARU pada tanggal 21 Agustus 2007 lalu masyarakat di Batam, Bintan, dan Karimun dibuat gembira bukan kepalang. Karena sehari sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani PP 46, 47, dan 46 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas untuk ketiga wilayah itu.
Sekarang, masyarakat dan pemerintah setempat kembali dibuat gamang. Bahkan tak sedikit orang di ketiga wilayah itu mulai waswas…. jangan-jangan gagal maning….ugh… Jangan-jangan batal lagi.
Soalnya tarik ulur kali ini terbalik dari kondisi yang hampir sama tahun 2003 hingga 2004 silam. Waktu itu, DPR sudah setuju pemberlakuan free trade zone (FTZ) di Batam, tapi Pemerintahan Megawati menolaknya. Sekarang, justru pemerintah yang berinisiatif, malah DPR yang tidak setuju. Menariknya, Fraksi PDIP yang kebetulan ketua umum partainya Megawati yang paling ngotot menolak Perppu 1/2007 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI).
DPR ngotot membatalkan Perppu tersebut dengan alasan tidak ada kondisi darurat yang mendesak pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang memang seharusnya dikeluarkan ketika ada situasi genting atau mendesak.
Namun, jika DPR mau melihat lebih jauh kepentingan di balik diterbitkannya Perppu tersebut, mungkin akan lebih baik bila mereka setuju dahulu dengan Perppu ini. Kondisi darurat bisa diterjemahkan dalam konteks tingginya angka pengangguran di Indonesia. Hal mana bila tidak segera diatasi dengan penyediaan lapangan kerja secara besar-besaran, akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran dan masyarakat miskin.
Apalagi, peraturan itu bukan saja untuk kepentingan Batam, Bintan, dan Karimun di Kepulauan Riau saja. Tetapi juga untuk kawasan lainnya di Indonesia sebagaimana telah dicalonkan pemerintah sebagai kawasan ekonomi khusus, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Bojonegara (Banten), Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.
Perlu diingat bahwa Batam, Bintan, dan Karimun hanyalah pilot project atau proyek percontohan. Jika ini sukses, tentu daerah lainnya yang disebutkan itu juga bisa menerapkannya.
Sayangnya, daerah-daerah tersebut seolah masa bodo, sehingga membiarkan Pemerintah Provinsi Kepri yang berjuang habis-habisan melobi pemerintah pusat dan DPR. Seandainya seluruh wilayah yang telah dicalonkan sebagai kawasan ekonomi khusus itu sama-sama berjuang dengan Pemprov Kepri, mungkin hasilnya akan beda. Sebab, tekanannya pasti akan lebih kuat sehingga lebih berpengaruh terhadap pertimbanganDPR dalam memutuskan untuk meluluskan Perppu 1/2007.
DPR juga mestinya berpikir lebih luas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Karena dengan special economic zone (SEZ), akan memecah konsentrasi industri yang selama ini hanya bertumpuk di Pulau Jawa. Dengan kawasan ekonomi khusus yang tersebar, akan merangsang penyebaran perkembangan industri ke daerah-daerah lainnya di Indonesia. Artinya akan terjadi pemerataan pertumbuhan industri yang mendorong munculnya sentra-sentra ekonomi baru guna menopang perekonomian nasional. Sekaligus mencegah kencangnya arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang kian padat.
Pertanyaannya, apakah dengan SEZ, investor akan tertarik juga ke daerah lainnya selain Pulau Jawa dan Kepri? Menurut saya, bisa. Sebab, di SEZ diberlakukan ketentuan khusus di bidang kepabeanan, perpajakan, perizinan, keimigrasian, dan ketenagakerjaan. Dengan insentif seperti ini dan penerapan di lapangan yang dipermudah, saya yakin investor akan lebih mudah masuk.(*)

Rancangan Perppu 1/2007 tentang KEK
(Tiga pasal yang diubah dari UU 36/2000)

Pasal 2
Batas-batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas baik daratan maupun perairannya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 3
Di dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Pasal 2) dilakukan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, seperti sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 4
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pembentukannya dengan Peraturan Pemerintah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s