Pemerintah Bingung soal Dewan Kawasan

Catatan Diskusi Tribun, Pemerintah, dan Pengusaha (2)

Kendati peraturan pemerintah mengenai free trade zone (FTZ) untuk Batam, Bintan, dan Karimun sudah diteken Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ternyata pemerintah masih mencari-cari bentuk yang ideal bagi Dewan Kawasan yang akan mengelola kawasan ekonomi khusus tersebut.

PEMBENTUKKAN Kawasan ekonomi khusus (KEK) tetap harus dalam konsep dan semangat otonomi daerah. Hal ini terus diperjuangkan Pemerintah Kota Batam kepada pemerintah pusat agar tegas dalam hal ini. Demikian pernyataan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Syamsul Bahrum.
Pernyataan itu tersirat bahwa KEK atau special economic zone (SEZ) harus berada di bawah pengendalian pemerintah kabupaten atau kota. Artinya wali kota atau bupati yang harus menjadi `komandan’ dalam pelaksanaan free trade zone (FTZ) di masing-masing wilayah.
Namun pemerintah belum tahu betul seperti apa nantinya bentuk Dewan Kawasan (DK) yang akan mengelola kawasan ekonomi khusus. Pemerintah masih bingung. Bahkan belum tahu persis siapa dan dari kalangan mana saja yang paling pas duduk dalam struktur DK. Menurut Syamsul, pemerintah masih mencari bentuk ideal bagi Dewan DK yang bakal dibentuk. Namun dia menegaskan, para pengusaha sebaiknya jangan masuk DK karena merupakan lembaga regulator atau pembuat kebijakan, yang artinya harus pemerintah.
Kalau pengusaha masuk dalam susunan DK dikhawatirkan bisa terjadi conflict of interest, karena bagaimana pun pengusaha sulit mengawasi dirinya sendiri secara objektif. “Tidak mungkin pengusaha duduk dalam lembaga yang akan mengatur mengenai mereka sendiri. Sehingga sebaiknya pengusaha tidak masuk dalam Dewan Kawasan,”tegas Syamsul.
Menurut praktisi hukum Ampuan Situmeang SH, status DK itu pun tidak jelas. Sebab, belum ada undang-undang yang mengaturnya. Bahkan UU No 36/2000 pun tidak ada aturan mengenai DK. “Jadi, nanti kepada siapa Dewan Kawasan bertanggungjawab? Lantas, bagaimana mungkin DPRD dan wali kota duduk satu meja di Dewan Kawasan? Nanti siapa yang mengontrol siapa? Ini kongkalikong namanya,”tukas Ampuan.
Ketua Kadin Kepri Johanes Kennedy menegaskan, pengusaha tidak punya keinginan masuk dalam struktur DK. Pengusaha hanya menginginkan agar Batam, Bintan, dan Karimun dikembangkan sedemikian rupa dengan infrastruktur dan suprastruktur yang bisa meningkatkan nilai keekonomian wilayah. Apalagi, walapun nanti FTZ jadi diberlakukan, bagi John, belum tentu investor akan langsung masuk. Sebab, “Itu baru awal. FTZ hanyalah satu tools,”kata John.

Infrastruktur belum memadai
Menurut John Kennedy, infrastruktur yang masih belum memadai saat ini harus segera dibenahi. Seperti pelabuhan Batu Ampar yang hingga saat ini tidak mamadai.
“Industri bertambah, space area di kawasan industri makin tinggi, tapi bagaimana dengan infrastruktur? Bagaimana dengan palabuhan Batu Ampar? Kondisi jalan, penyediaan dan distribusi air bersih, listrik, semuanya masih belum memadai,”beber John.
Khusus listrik, John mengritik soal harga listrik yang masih mahal. Sementara pengalihan bahan bakar dari BBM menjadi batubara maupun gas belum juga terwujud. “Pembangkit PLN di Tanjung Kasam pun belum menghasilkan listrik dari energi Batubara. PLN lamban mengubah dari minyak ke gas dan batubara sejak kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu,”tegas John.
“Padahal PLN pusat sudah melimpahkan wewenang kepada PLN Batam,”tambahnya.
Ia menilai kondisi infrastruktur di Batam mengkhawatirkan dan sekarang malah kalah jauh dengan Iskandar Development Region (IDR) di Johor, Malaysia. Satu-satunya keunggulan Batam dibanding IDR hanyalah upah buruh yang lebih murah.
Sehingga dia menyarankan agar FTZ harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur yang memadai dan murah agar ada sinergi dalam membentuk daya saing wilayah yang punya nilai keekonomian tinggi.
Menjawab soal infrastruktur, khususnya kelistrikan, Kepala Managemen Risiko PLN Batam Ida Bagus Mardawa mengatakan, kendati penyediaan listrik di Batam belum sempurna, namun PLN tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanan.
“Intinya PLN melihat hal positif untuk bagaimana mendukung FTZ dari bidang kelistrikan,”kata Mardawa. Ia menambahkan, soal krisis listrik di Karimun dan Bintan, itu di luar kewenangan PLN Batam.(*)

Iklan

One thought on “Pemerintah Bingung soal Dewan Kawasan”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s