Urusan Dinas Azirwan dan Al Amin

DUA nama itu belakangan ini menyedot perhatian masyarakat Kepulauan Riau dan Lampung. Azirwan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan. Sedangkan Al Amin berasal dari Lampung dan kini menjadi anggota Komisi IV DPR (Komisi Kehutanan dan Pertanian).

Nama Al Amin mungkin sudah cukup dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dia tak lain adalah suami dari aktris penyanyi dangdut Kristina. Sidang cerai keduanya yang akhirnya berujung rujuk, sering menghiasi layar televisi pada acara infotainment dan berita-berita gosip di berbagai media massa. Singkatnya, nama Al Amin sudah menasional bak seorang entertainer.

Sebaliknya Azirwan, hanya dikenal oleh sedikit masyarakat di Kepri. Bahkan terbilang jarang ditulis oleh media massa lokal Kepri sekalipun. Namun sejak Rabu, 9 April 2008, hampir setiap hari nama Azirwan nongol di koran dan televisi. Bukan karena dia menjuarai “Indonesian Idol”, melainkan itulah tanggal di mana Azirwan tertangkap basah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketika sedang memberikan uang suap senilai Rp 71 juta kepada Al Amin di Hotel Ritz Charlton, Jakarta.

Sejak itu, nyaris tak ada media massa di negeri ini yang tidak memberitakannya. Khusus di Kepri, saya sangat yakin Azirwan bakal meraih predikat sebagai news maker, alias orang yang paling sering diberitakan media massa di bulan April 2008.

Lantas, untuk apa Azirwan menyuap Al Amin? Menurut KPK, ini terkait erat dengan posisi keduanya di lembaga masing-masing.

Azirwan, selain sebagai Sekda Bintan, dia juga dipercaya sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Ibukota Kabupaten Bintan, yang menurut rencana akan dibangun di kawasan Desa Bintan Buyu, Teluk Bintan. Namanya juga “ketua tim percepatan”, maka Azirwan bertugas mempercepat proses pembangunan itu.

Apalagi sudah ada investor yang siap mengembangkan Bintan Buyu. Selain sebagai pusat pemerintahan, di sana juga akan dijadikan pusat bisnis. Nilai proyeknya bisa mencapai ratusan miliar, atau bahkan triliunan rupiah. Karena yang akan dibangun adalah sebuah megaproyek infrastruktur yang cukup spektakuler. Bintan Buyu akan disulap menjadi sebuah kota mandiri yang bakal bernama Bandar Sri Bintan.

Bila proyek itu terlaksana, sudah dapat dibayangkan berapa besar uang yang mengalir ke sana, dan entah berapa banyak uang yang nyantol di kantong-kantong mereka yang terlibat dalam proyek itu.

Sayangnya lokasi seluas lahan 7.300 hektare tersebut berada dalam kawasan hutan lindung. Tentu saja tak mudah membangun di hutan lindung, karena harus ada proses alihfungsi lahan, sebagaimana amanat undang-undang kehutanan. Dan ini butuh izin dari Menteri Kehutanan dan DPR, khususnya Komisi IV yang membidangi Kehutanan dan Pertanian.

Kita sama tahu bahwa urusan seperti ini tak bisa lolos dengan mudah di DPR, kendati pemerintah (Menteri Kehutanan) sudah setuju. Pasti menguras banyak waktu dan energi. Posisi tawar DPR sangat kuat karena proyek itu akan “menabrak” UU yang merupakan domain mereka. Departemen Pertanian harus mendapat rekomendasi dari Komisi IV untuk mencabut status hutan lindung tersebut.

Banyak jalan menuju Roma. Kendati tetap harus melewati jalur resmi, artinya melewati tahapan yang benar, kuncinya toh tetap berada di tangan DPR. Boleh jadi DPR butuh sedikit “pelumas” supaya putaran kunci untuk membuka jalan itu menjadi lebih lancar. Biasanya pelumas itu berbentuk “angpauw” bagi para anggota DPR supaya urusan ketok palu menjadi lebih ringan. Pola seperti ini mirip kasus yang juga tengah bergulir di KPK saat ini, yakni aliran dana Rp 100 miliar dari Bank Indonesia (BI) kepada DPR untuk melancarkan pembahasan UU BI.

Dan akhirnya tersibak ketika KPK menyergap Azirwan saat memberikan uang suap kepada Al Amin Nasution. Jumlah uangnya memang kecil untuk ukuran orang-orang seperti mereka. Hanya Rp 71 juta. Tapi belakangan diketahui bahwa masih ada Rp 3 miliar yang dijanjikan akan diberikan kemudian.

Cukup aneh bila kasus itu hanya melibatkan Azirwan dan Al Amin. Diyakini kasus ini melibatkan dua pihak, yakni Pemkab Bintan bersama stakeholder-nya dengan Komisi IV DPR. Aneh bila Azirwan seorang diri melakukan penyuapan. Dan tentu saja Komisi IV isinya bukan hanya Al Amin seorang. Artinya, kedua orang itu mewakili lembaganya masing-masing. Patut dicurigai bahwa keduanya tertangkap KPK ketika sama-sama menjalankan “urusan dinas” dari lembaganya masing-masing. Kita tunggu saja perkembangannya.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s