Bantuan Langsung Tunai “Plus”

KEPUTUSAN pemerintah sudah bulat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, alias mengurangi nilai subsidi pemerintah atas BBM yang dikonsumsi masyarakat. Dari berbagai informasi yang beredar, kemungkinan besar harga BBM akan naik sebesar 30 persen dari harga saat ini.

Konsekuensi dari menaikkan harga BBM adalah melonjaknya harga berbagai produk dan jasa. Ini mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kaum miskin akan lebih terperosok lagi.

Menjawab persoalan itu, pemerintah menggelar program bantuan langsung tunai (BLT) sebagaimana yang pernah dilakukan saat menaikkan harga BBM pada 2005 lalu. Bedanya, BLT kali ini diembel-embeli “Plus”.

Dengan program tersebut, sebanyak 19,1 juta rakyat miskin di negeri ini akan mendapat jatah uang tunai sebesar Rp 100 ribu per bulan. Lantas, yang disebut ,Plus” adalah adanya pembagian beras untuk orang miskin alias raskin, bantuan operasional sekolah (BOS), jaminan kesehatan masyarakat, serta penyaluran minyak goreng dan kedelai bersubsidi.

Belum ada penjelasan terbuka mengenai sampai kapan program karitatif itu akan berlangsung. Apakah hanya enam bulan, satu tahun, atau hanya sampai usai pemilu 2009 saja. Hanya ada pernyataan Menko Perekonomian Boediono bahwa “kemungkinan” program itu akan berlangsung sampai akhir 2008. Ini belum pasti.

Penjelasan itu penting, karena itu bisa sekaligus menjadi ,janji” pemerintah mengenai kemampuan memulihkan kondisi ekonomi sebagai dampak kenaikan harga BBM. Jika program BLT ditetapkan enam bulan, artinya dalam enam bulan pasca kenaikan harga BBM, pemerintah sudah bisa mengembalikan kondisi perekonomian sehingga masyarakat tidak lagi menderita akibat tekanan lonjakan harga kebutuhan.

Artinya, setelah menaikkan harga BBM, pemerintah harus berupaya keras mengurangi angka pengangguran dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, menarik lebih banyak investasi asing, menggenjot pertumbuhan ekonomi, sehingga berujung pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Jangan sampai pemberian BLT Plus hanya bertujuan untuk meredam gejolak di masyarakat. Atau sekadar bersifat analgesic, hanya mengurangi rasa sakit sesaat, tapi kemudian, setelah program dihentikan maka masyarakat kembali terpuruk. Apalagi tahun depan ada perhelatan pesta demokrasi (pemilu).

Pemerintah harus bisa menjamin bahwa setelah menaikkan harga BBM, negara akan mampu memperbaiki kehidupan rakyat miskin (sebagai golongan yang paling terpukul) dengan menjamin dari segi ketersediaan pangan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak mereka.

Pemerintah tentu memiliki para menteri dan tenaga ahli yang pintar-pintar sehingga telah memikirkan semua itu. Namun, belum tentu menjadi jaminan mereka akan menjamin hal tersebut, mengingat tak selamanya keputusan politik pemerintah benar-benar berlandaskan sebuah kemauan yang benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Akan sangat disesalkan apabila ternyata keputusan pemerintah untuk menyelamatkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya supaya kondisi makro ekonomi terlihat kinclong dan pasar uang menjadi bergairah, sementara kondisi riil masyarakat berdarah-darah. Lapangan pekerjaan tetap saja nihil.

Apa boleh buat bila pemerintah sudah tak mungkin membatalkan rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun soal program BLT Plus, perlu dipertimbangkan sekali lagi. Karena program karitatif semacam ini diyakini banyak pihak, bukan merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Lagipula keberhasilan program seperti ini sangat sulit diukur. Yang terjadi justru orang saling berkelahi, saling bunuh, saling injak saat berebut “hadiah” dari pemerintah itu. Banyak orang akan mengaku miskin dan ini bakal memicu konflik bila mereka tidak kebagian jatah BLT.

Selain itu, aparat negara juga harus bisa berhemat anggaran. Semua pejabat negara harus bisa menekan pengeluarannya. Tidak adil rasanya bila rakyat yang penghasilannya rendah dipaksa menanggung beban hidup melampaui kemampuannya, sebaliknya pejabat dan aparat negara tak punya sense of crisis. Menghambur-hamburkan uang negara, bahkan melakukan korupsi dalam berbagai rupa.

Para wakil rakyat (DPR/DPRD) pun jangan hanya bisa berkoar-koar mengkritik, tapi ketika rakyat sedang menderita, mereka malah studi banding ke luar negeri sambil membawa istri segala. Sama saja mereka berdiri di atas penderitaan rakyat.

Unit-unit usaha milik negara, yakni BUMN dan BUMD harus bisa bekerja efektif dan untung guna membantu negara segera keluar dari krisis. Sebab, selama ini unit-unit usaha pemerintah justru merugi dan menyedot uang negara.(*)

Iklan

One thought on “Bantuan Langsung Tunai “Plus””

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s