Hentikan Premanisme

PERSELISIHAN antar warga Base Camp Batuaji dengan pengembang akhirnya berujung bentrok massa, menyebabkan korban luka-luka dan sejumlah aset milik pengembang rusak dibakar massa yang mengamuk.

Peristiwa itu juga menyebabkan warga sekitar lokasi yang tidak tahu apa-apa, ikut menjadi korban. Setidaknya kenyamanan mereka terusik karena rumah mereka juga digedor-gedor orang tak dikenal. Timbul ketakutan karena bisa saja mereka menjadi sasaran amuk massa.

Kasus tersebut bermula dari upaya penggusuran yang dilakukan sebuah pengembang perumahan. Namun warga yang sudah bertahun-tahun mendiami lahan tersebut meminta ganti rugi. Ada indikasi pola penggusuran yang digunakan tidak menggunakan prosedur standar.

Kabarnya pengembang menyewa kelompok preman untuk memaksa warga meninggalkan lokasi. Warga melawan dan pecahlah kerusuhan antara warga dan preman sewaan pengembang. Bila ditelusuri, pecahnya konflik di Base Camp bukan persoalan tunggal. Mengapa pengembang terpaksa melangkahi prosedur, kemudian menggunakan jasa preman untuk melakukan penggusuran? Bisa jadi pengembang tak mampu mengikuti “syarat” yang diminta oleh pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam upaya penggusuran.

Menurut informasi, pengembang harus membayar hingga Rp 30 juta kepada institusi tertentu agar mau dilibatkan dalam kegiatan penggusuran. Sementara kalau menggunakan preman, biayanya jauh lebih murah. Ini perlu diurai dan diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Pemicu kedua adalah tidak optimalnya institusi yang mengurusi lahan di Batam. Ada semacam pembiaran terhadap tumbuhnya permukiman liar, kendati lahan telah diserahkan kepada pengusaha untuk dikembangkan. Padahal pengusaha telah membayar kewajibannya. Pengembang terpaksa rugi dua kali, karena harus menyediakan ganti rugi.

Sebaliknya warga juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan, karena mereka menempati lahan tersebut karena menyangka itu lahan kosong. Sementara warga sendiri, karena keterbatasan ekonomi, tidak mampu memiliki lahan sendiri.

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian pengelola Pulau Batam, entah Otorita Batam maupun Pemerintah Kota Batam sebagai upaya antisipatif ke depan.

Pertama, melakukan inventarisasi terhadap lahan-lahan yang saat ini masih kosong maupun yang telah menjadi permukiman liar. Amankan lahan kosong dari permukiman liar. Lakukan pendekatan dengan cara musyawarah agar warga di rumah liar (ruli) mau keluar secara baik-baik.

Kedua, harus ada prosedur penggusuran yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Pihak mana saja yang boleh terlibat dalam kegiatan penggusuran. Dan apabila ada biaya yang harus diserahkan kepada institusi resmi milik pemerintah, jelaskan secara terbuka ke publik.

Kasus Simpang Base Camp harus menjadi yang terakhir. Sebab, akibat menggunakan kelompok preman yang tak terlatih dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, akhirnya menimbulkan korban di kedua belah pihak. Terjadi tindak kekerasan dan pelanggaran hak-hak warga. Hentikan premanisme sekarang juga.

Apalagi Batam segera menerapkan free trade zone (FTZ). Bila konflik-konflik seperti itu terdengar oleh para investor, tentu akan menimbulkan keraguan bahkan ketakutan untuk menanamkan modalnya di Batam. Tentu kita semua tak menginginkan hal itu terjadi.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s