Dewan Kawasan FTZ Hanya Ganti Nama

  • Abidin: Kami Capek Bicara PP 63/2003

BATAM, Bintan, dan Karimum (BBK) sudah berstatus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau FTZ, namun hingga kini PP 30/2005 tentang perubahan atas PP 63/2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) di kawasan berikat Pulau Batam, masih berlaku di pelabuhan.

Hal itu menjadi sorotan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Kepri dan Batam, untuk secepatnya dibenahi oleh Dewan Kawasan (DK) yang telah terbentuk. PP tersebut dirasa menghambat gerak para pengusaha di Batam dalam menjalankan bisnisnya.

PP 63/2003 yang mengatur tentang perlakuan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah di kawasan berikat (bonded zone) daerah industri Pulau Batam. Dengan PP tersebut, segala jenis kendaraan bermotor, elektronik, rokok dan hasil tembakau serta minuman beralkohol dikenakan PPN dan PPnBM.

“Dewan Kawasan itu hanya ganti nama, tapi statusnya masih terlalu kental dengan otonomi. Ini menghambat dunia investasi. Otonomi terlalu memikirkan diri sendiri, terlalu banyak perda,”kritik Ketua Apindo Kepri dan Batam, Abidin Hasibuan yang ditemui di Sekretariat Apindo, kawasan Pelita, Batam, Senin ( 2/6/2008 ) pagi.

Kendati sudah ketok palu, namun Apindo menilai DK FTZ yang dipenuhi birokrat minus pengusaha, justru bakal menghambat laju investasi di kawasan FTZ BBK.

Padahal, menurut Abidin, yang paling tahu soal hambatan birokrasi adalah pengusaha. “Kami (pengusaha) yang tahu di mana hambatan birokrasi. Kalau brokrasi (yang duduk di DK FTZ), malahan semakin dihambat lagi,” kata bos PT Sat Nusapersada, tbk itu.

“Kupas semua birokrasi yang menghambat. Contohnya kita bongkar gula satu kontainer butuh waktu satu jam. Kalau bongkar 10 kontainer saja menghabiskan waktu 30 jam. Kita juga harus melewati banyak pintu dan setiap pintu pasti ada amplopnya,”beber Abidin, yang kerap menjadi tempat curhat para pengusaha di Batam dan Kepri.

Dia mengusulkan agar segera dibentuk tim pengawasan yang bertugas menilai kinerja DK, apakah efektif atau sebaliknya. “Jangan praktiknya tidak sesuai aturan,”tegas Abidin.

Sehingga dia mendesak pemerintah, khususnya DK FTZ, untuk mengupas tuntas hambatan birokrasi yang terjadi selama ini. “Ini bukan lagi zamannya korupsi. Sekarang eranya pembangunan. Kalau masih menghambat, korupsi, sama saja gali lubang sendiri. Kami harap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) ada di daerah. Dengan ketentuan petugasnya dirotasi paling lama setiap tiga bulan sekali,”kata Abidin.

Dia sekaligus mengingatkan para koruptor untuk jangan coba-coba. “Korupsi saat ini ibaratnya orang menambang emas di hutan. Sudah dapat berton-ton emas, tapi bagaimana membawa keluar?” ujarnya bertamzil.

Dia menambahkan, lebih baik jangan lagi korupsi dan sama-sama memajukan negara ini. “Kita semua sama-sama Merah Putih. Sama-sama orang Indonesia. Sehingga kita harus memajukan ekonomi negara ini secara bersama-sama,” imbau Abidin.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s