FTZ di Batam Tidak Implementatif

Kadin: Dahulukan BPK di Bintan dan Karimun

IMPLEMENTASI kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ) di Batam,Diskusi bersama Kadin Provinsi Kepri Bintan, dan Karimun (BBK), hingga kini belum bisa dilakukan. Hal ini lantaran masih ada hambatan dari sisi hukum dan perundang-undangan.

Pengusaha di kawasan ini terus menunggu, kendati mereka menyadari bahwa hal itu tak akan mudah dan cepat setelah PP 46, 47, dan 48 tahun 2007 telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 20 Agustus 2007 silam.

Terutama FTZ di Batam, implementasinya akan lebih rumit lagi karena hingga kini PP 63/2003 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM) masih tetap berlaku. Padahal, menurut UU No 36/2000 secara jelas menempatkan FTZ di luar kawasan pabean atau dibebaskan dari pajak tersebut. FTZ juga masih berbenturan dengan UU Otonomi Daerah.

Selain itu, urusan pengalihan aset-aset dari Otorita Batam (OB) ke Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan 4 pada PP 46/2007, belum bisa dilaksanakan karena harus menunggu landasan hukumnya. Sebab, aset dan karyawan OB tidak bisa dialihkan begitu saja karena lembaga tersebut dibentuk berdasar Keputusan Presiden.

Hambatan–hambatan tersebut hanya sedikit dari berbagai hambatan implementasi FTZ di Pulau Batam, yang diungkapkan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri dalam diskusi bersama tim redaksi Tribun di kantor redaksi, Kompleks MCP Batuampar, Batam, Selasa ( 24/6/2008 ) pagi.

Pengurus Kadin yang hadir dalam diskusi tersebut adalah Jadi Rajagukguk, Yanuar Dahlan, Rahmansyah, Abdoellah Gosse, dan Ampuan Situmeang, SH.

Menurut mereka, lantaran banyaknya hambatan dihadapi pengusaha di lapangan akibat kepastian hukum yang belum jelas dan tegas, maka sebaiknya Dewan Kawasan (DK) FTZ mem bentuk dulu BPK di Bintan dan Karimun supaya FTZ bisa segera dijalankan.

“Mengapa Karimun dan Bintan tidak segera jalan dulu? Padahal kedua daerah itu relatif tidak ada persoalan terkait status hukum sebagaimana di Batam. Sehingga sebaiknya BPK di kedua wilayah itu dibentuk duluan,“ ujar Ampuan Situmeang SH selaku kuasa hukum Kadin Kepri.

Soal hambatan infrastruktur, menurut Kadin, bisa dibenahi sembari menjalankan FTZ. Toh Batam pun masih menghadapi masalah infrastruktur, di antaranya kondisi kelistrikan yang belum stabil.

Para pengurus Kadin juga meminta DK menyusun sebuah kajian mengenai rencana pengembangan FTZ di BBK, segera menyiapkan kantor yang representatif agar pengusaha lokal maupun investor luar tahu di mana mereka bisa menghubungi DK untuk kelancaran urusan bisnis mereka. DK juga diminta memberi penjelasan mengenai perkembangan kerja DK sejauh ini.

Diskusi Tribun bersama Kadin KepriSebab, menurut Jadi Rajagukguk selaku Wakil Ketua Kadin Bidang Pariwisata, banyak hal-hal ’kecil’ terkait birokrasi dan perilaku aparat masih senantiasa mengganggu kelancaran bisnis pengusaha. Dia menyebut beberapa contoh hambatan para pengusaha yang telah disampaikan kepada Kadin.

Rahmansyah yang juga Wakil Ketua Kadin Kepri menambahkan, pada kenyataannya FTZ di Batam sejauh ini tidak implementatif jika melihat berbagai aturan yang berbentur satu sama lain. Padahal, kata dia, pengusaha sangat mengharapkan kebijakan yang sinergis.

“Kami ingin kompetisi dengan negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Tapi dengan kepastian hukum yang tidak jelas, kita tidak bisa bargaining,”ujar Rahmansyah.

Hal menarik lainnya yang dilontarkan oleh pengurus Kadin adalah mengenai pendanaan DK FTZ. Darimana sumber pembiayaan DK? Apakah dari APBD atau APBN? Menurut Ampuan, jika mengacu kepada UU 36/2000, maka angaran DK FTZ bersumber dari APBD.

“Dengan demikian berarti Ketua DK harus bertanggungjawab kepada DPRD. Maka jangan kaget bila DPRD tiba-tiba menggelar rapat untuk membahas perda mengenai FTZ,“ cetus Ampuan.

Padahal, kata dia, idealnya anggaran DK berasal dari APBN, sebagaimana yang telah diterapkan di Otorita Batam. Bukan menjalankan model FTZ seperti di Sabang, Aceh, yang justru mandeg akibat sumber pembiayaannya dari APBD.

Dengan struktur pelaksana yang masih kacau, aturan hukum yang tumpang tindih, dan sumber pembiayaan yang lemah, maka Kadin Kepri menyimpulkan bahwa FTZ di Batam belum implementatif sehingga sebaiknya DK mendahulukan Bintan dan Karimun. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s