Daerah Jadi Sapi Perahan DPR

KASUS suap terkait alih fungsi hutan lindung di Bintan menunjukkan kepada kita bahwa para (oknum) politisi Senayan selama ini menjadikan daerah sebagai sapi perahan. Tanpa malu-malu mereka meminta uang hingga miliaran rupiah dari pejabat di daerah agar untuk memperoleh rekomendasi. Lucunya lagi, cewek pun mereka minta dari pejabat di daerah!

Itu terungkap melalui bukti rekaman percakapan hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diputar di Pengadilan Tipikor saat sidang kasus suap Sekda Bintan Azirwan kepada anggota Komisi IV DPR Al Amin Nur Nasution.

Selain minta uang dan perempuan, ketika berkunjung ke daerah, para anggota Dewan yang terhormat itu juga meminta pelayanan terbaik. Lihat saja permintaan Al Amin kepada Azirwan. Berikut potongan percakapan itu:

Azirwan: Tapi saya sudah persiapkan semuanya. Tapi hotel dan  perempuan di Bintan, khususnya di hotel terkenal, yaitu Hotel Bintang Permata di Tanjungpinang (ceweknya) tidak se-fresh di Jakarta.
Al Amin: Tapi itu yang paling bagus kan?

Ya, Al Amin menuntut diinapkan di hotel terbaik. Bahkan meminta sejumlah uang dan bonus perempuan!

Dan pada percakapan lainnya, Al Amin meminta tambahan uang dari yang telah disepakati sebelumnya. Seperti diungkapkan Sagita Hariudin, petugas KPK yang bertugas menyadap telepon Azirwan sejak 20 Juni 2007.

Dari SMS, Azirwan menyatakan sanggup menyediakan Rp 2,1 miliar untuk persetujuan alih fungsi, Rp 75 juta untuk biaya empat anggota DPR ke India dan untuk biaya kunjungan Komisi IV ke Bintan sebesar Rp 150 juta.

Rupanya itu masih kurang, sehingga Al Amin minta tambahan lagi. Akhirnya, biaya empat anggota DPR ke India dinaikkan menjadi Rp 100 juta (dari sebelumnya Rp 75 juta) dan kunjungan 25 anggota Komisi IV ke Bintan menjadi Rp 240 juta, dari sebelumnya Rp 150 juta.

Terungkap pula bahwa Azirwan pernah mengutus stafnya, Edi Pribadi, mengantar uang Rp 100 juta ke kediaman Al Amin di Kalibata, Jakarta.Total, para oknum di Komisi IV itu sudah menerima sekitar Rp 4 miliar dari Azirwan. Walah…. rakus betul…!

Apakah semua itu untuk Al Amin sendiri? Tentu saja tidak. Konon uang itu dibagi-bagikan kepada konco-konconya di Komisi IV.  Pada sidang di Pengadilan Tipikor, Sagita bilang sebelumnya Wakil Ketua Komisi IV DPR tahun 2007, Hilman Indra (PBB), yang ditugasi berhubungan dengan Azirwan. Namun karena kesulitan menghubungi Azirwan, makanya dia mengalihkan “tugas” itu kepada Al Amin.

Sulit dibantah bahwa pemerasan terhadap Pemerintah Kabupaten Bintan itu dilakukan oleh segerombolan orang di Komisi IV. Ada beberapa nama lain yang terungkap dalam sidang di Pengadilan Tipikor, yakni Wakil Ketua Komisi IV DPR (2007)  Hilman Indra (Golkar), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Syarfie Hutauruk (Golkar), anggota Komisi IV Sujud Sirajuddin (PAN), dan Azwar C Putra (Golkar).

***
Perilaku korupsi para wakil rakyat itu tentu saja memalukan diri sendiri, partai, dan rakyat yang mereka wakili. Mereka telah mengkhianati kepercayaan rakyat yang berharap aspirasinya bisa diperjuangkan.

Bahkan Azirwan sendiri merasa sakit hati terhadap DPR karena merasa dirinya tak bermaksud menyuap, tapi dipaksa memberi suap. Mungkin Azirwan salah karena telah memberikan uang suap itu. Tapi kalau dirunut berdasar akar masalah, saya yakin sumber masalahnya memang dari DPR.

Lagipula (tanpa bermaksud membela Azirwan), kepentingan Sekda Bintan ini adalah untuk memuluskan pembangunan ekonomi di daerahnya. Karena seorang pemimpin pasti bangga apabila di era kekuasaannya dia bisa membangun sebuah tonggak bersejarah.

Sebab, Kabupaten Bintan memang belum memiliki ibukota atau pusat pemerintahan sendiri. Dan berdasar PP 38/2004, ibukota Kabupaten Bintan akan dibangun di Kecamatan Teluk Bintan. Di situ juga akan dibangun pusat bisnis (center business district/CBD). Jika ini berhasil, maka masa pemerintahan Bupati Bintan Ansar Ahmad bakal dikenang masyarakat setempat sampai dunia kiamat. tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan.

Tapi sayang, lantaran lahan itu berada dalam hutan lindung, maka harus dialihfungsikan dulu sebelum pembangunan dimulai. Dan ini harus ada rekomendasi dari Komisi IV yang membidangi pertanian, kelautan, dan kehutanan.

Rupanya peluang itu dimanfaatkan oleh para anggota Dewan yang terhormat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Karena memang mereka memiliki kekuasaan untuk melakukan hal itu.

Dalam sidang 30 Juni 2008, Azirwan mengatakan dirinya sakit hati karena harus membayar sejumlah uang demi pembangunan di daerahnya. Untuk memajukan daerah, pemerintah setempat harus membayar dengan uang. Padahal itu demi kemajuan daerah, demi kepentingan rakyat Bintan.

Menyedihkan memang. Makanya, pada pemilu 2009 nanti, jangan sembarang pilih wakil. Tapi….. apakah masih ada wakil yang bisa dipercaya? Ugh…entahlah….(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s