Rela Patungan Bangun Kelas

PULUHAN orangtua mendatangi DPRD Kota Batam agar memperjuangkan anak-anaknya bisa masuk sekolah negeri. Tentu saja para orangtua itu tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta karena hambatan ekonomi.

Hal itu karena Dinas Pendidikan Kota Batam sangat ketat menerapkan syarat masuk  SD, terutama soal umur. Dinas Pendidikan lebih memprioritaskan anak-anak yang sudah berusia 7 tahun ke atas. Anak yang usianya kurang dari 7 tahun, kendati hanya kurang 1 bulan pun terpaksa harus menunggu usianya genap 7 tahun baru bisa diterima di sekolah negeri. Itu artinya mereka harus menunggu satu tahun lagi.

Kebijakan itu ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kota Batam karena keterbatasan jumlah kelas. Seperti yang terjadi di SD 06 Taman Raya Batam Centre. Sekolah tersebut terpaksa menolak 119 anak. Untuk bisa menampung anak-anak tersebut, sekolah harus membangun tiga kelas lagi. Kondisi serupa juga terjadi di berbagai sekolah negeri lainnya di Kota Batam.

Agar anak-anak mereka bisa sekolah, para orangtua rela patungan, mengumpulkan dana untuk membangun kelas tambahan. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam menyatakan setuju. Namun dia meminta komitmen para orangtua untuk tetap setia mencicil tanggungannya bila penambahan kelas itu jadi dilakukan. Dia berkaca pada permintaan serupa di Tanjungpiayu, beberapa waktu lalu yang akhirnya tersendat-sendat.

Yang menarik adalah komentar dari Muhamad Nardi selaku Ketua Komisi IV DPRD Batam yang membidangi pendidikan. Nardi menantang para orangtua, apakah mereka sanggup membiayai pembangunan gedung, pengadaan perabot, hingga menggaji para guru yang akan mengajar selama enam tahun.

Tanggapan DPRD itu patut dipertanyakan. Akan lebih baik apabila Dewan memberikan solusi atau jalan keluar. Misalnya bagaimana caranya memperjuangkan agar anggaran pendidikan ditambah sehingga persoalan seperti ini tidak lagi terjadi di kemudian hari.

Apalagi para orangtua itu bukanlah dari keluarga yang mampu secara ekonomi. Karena keterbatasan ekonomi itulah mereka hanya bisa menyekolahkan anak-anak mereka di  sekolah negeri. Jika mampu, tentu mereka tinggal memasukkan anak-anaknya ke sekolah swasta.

Sehingga kurang tepat apabila Dewan mempertanyakan kemampuan para orangtua menggaji guru selama enam tahun. Bukankah guru pada sekolah negeri itu menjadi tanggungjawab pemerintah? Jika pun ada guru honor, bukankah sudah ada dana bantuan operasional sekolah (BOS)?

Para orangtua itu memang rela patungan untuk membiayai pembangunan kelas. Tapi kemampuan mereka mungkin hanya sebatas itu. Dan hal seperti ini sudah sejak lama dipraktikkan di desa-desa. Namun kurang tepat jika mereka dibebani anggaran operasional sekolah seperti menggaji guru.

Sikap para orangtua itu seharusnya didukung pemerintah dan wakil rakyat. Selanjutnya, tugas pemerintah adalah bagaimana menjamin pendidikan yang layak bagi seluruh warganya.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s