Hari Ini Azirwan Primadona di Kepri

Headline Koran di Batam edisi Selasa 22 Juli 2008
Headline Koran di Batam edisi Selasa 22 Juli 2008

HARI ini, Selasa ( 22/7/2008 ), Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Azirwan, menjadi primadona di Provinsi Kepri. Berita utama (headline) empat Koran harian terkemuka yang terbit di Batam memaparkan mengenai sidang kasus suap Azirwan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin ( 21/7/2008 ).

Harian pagi Tribun Batam mengambil judul “Azirwan Semprot DPR” dengan sub judul “Kesal di Jakarta Cuma Nyanyi-nyanyi.” Sementara Batam Pos memilih judul “Suap dari Cukong Singapura. Harian Sijori Mandiri memakai judul “Suap Azirwan dari Investor”, dan headline Batam News berbunyi “DPR Akui Ada Uang Pelicin”.

Kasus suap Azirwan kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR (yang membidangi kehutanan) terkait alihfungsi lahan hutan lindung di Bintan Buyu memang menjadi perhatian masyarakat Kepri. Kasus ini menjadi menarik karena ternyata nilai uang untuk suap tersebut mencapai Rp 9 miliar dan melibatkan pejabat dari daerah ini, menyeret nama investor Singapura bernama Leong Wen Kee, serta diduga bakal menyeret Bupati Bintan Ansar Ahmad.

Bupati Ansar akan menjadi saksi dalam persidangan pada Senin 28 Juli mendatang. Ansar terseret kasus ini karena selain sebagai bupati yang tentu saja bertanggungjawab terhadap rencana proyek pada lahan 7.200 di Bintan Buyu, kabarnya dia juga mengetahui (bahkan merestui) pemberian dana suap kepada para anggota Komisi IV DPR. Ini terungkap dari hasil sadapan percakapan telepon Ansar dan Azirwan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dan yang lebih menghebohkan lagi, nama Menteri Kehutanan MS Kaban juga diseret-seret dalam kasus suap itu. Sebab, menurut pengakuan Azirwan dalam persidangan beberapa waktu lalu, dirinya menyediakan dana Rp 1 miliar untuk sang menteri.

Sang penerima suap, anggota Komisi IV DPR Al Amin Nur Nasution juga akan menjadi saksi pada persidangan tersebut. Al Amin yang tak lain suami penyanyi dangdut Kristina, tertangkap basah menerima suap dari Azirwan di Hotel Ritz Charlton, Jakarta, pada 9 April 2008. Ketika itu, petugas KPK menyita uang senilai Rp 3,9 juta dari kantong baju dan celana Al Amin dan menemukan uang Rp 60 juta di ban serep mobilnya.

Kembali ke soal pemberitaan media massa cetak di Batam (Kepri), Tribun Batam lebih menyorot soal emosi seorang Azirwan lantaran merasa dipermainkan oleh para anggota Komisi IV DPR. Saat diberi kesempatan untuk menanyai tiga anggota DPR (rekan Al Amin) yang diajukan sebagai saksi, Azirwan pun menumpahkan kejengkelannya terhadap Wakil Ketua Komisi IV Syarfie Hutauruk (Golkar), anggota Komisi IV Sujud Sirajuddin (PAN), dan Azwar Ches Putra (Golkar).

Satu per satu mereka ditanyai dan didesak, mengapa DPR tidak langsung meminta Menteri Kehutanan untuk mencabut SK hutan lindung di Bintan Buyu (SK terbitan Orde Baru yang dianggap salah), tapi malah membuat Pemkab Bintan repot dan harus terseret kasus. Bahkan sampai menyebabkan Azirwan harus masuk penjara.

“Setiap kali ke Jakarta, apakah Anda tahu itu atas perintah salah satu dari Al Amin, Azwar Chesputra, dan Saudara sendiri?” tanya Azirwan kepada Sujud. Politisi PAN itu menjawab tidak pernah tahu dan mengaku tahu dari Al Amin. “Saya selalu tahu dari Al Amin” jawab Sudjud.

Lantas Azirwan memberi “kuliah” kepada Sujud mengenai asal-usul terbitnya SK hutan lindung di Bintan Buyu. Dijelaskan, SK itu diterbitkan ketika Malaysia mengancam akan memutus pasokan air bersih ke Singapura. Sehingga negeri Merlion itu hendak memasok air bersih dari Pulau Bintan. Karena itulah Bintan Buyu akan dijadikan daerah resapan air (catchmen area) untuk bisa memasok kebutuhan Singapura. Belakangan hubungan kedua negara itu akur-akur saja sehingga akhirnya permintaan pasokan air bersih dari Bintan tidak diteruskan.

Saat menanyai dua anggota Komisi IV lainnya, Syarfie Hutauruk dan Azwar Ches Putra (keduanya politisi Golkar), Azirwan mengungkapkan bahwa dirinya sembilan kali bolak-balik Jakarta-Bintan dan beberapa kali melakukan pertemuan dengan anggota Komisi IV DPR di tempat hiburan. Dia kesal karena pertemuan untuk mendapat rekomendasi alih fungsi lahan, malah dirinya diajak nyanyi-nyanyi, dari satu tempat hiburan ke tempat hiburan lainnya. Padahal semestinya diajak bertemu di kantor DPR, Senayan. Atau paling tidak di Komisi IV saat pembahasan alih fungsi hutan lindung itu.

“Logika tidak, kalau saya datang ke Jakarta untuk nyanyi doang?” tanya Azirwan kepada kedua saksi itu.

“Kalau dilihat logika, memang tidak logika. Tapi kalau faktanya iya, memang nyanyi-nyanyi doang,” jawab Azwar.

“Saya juga punya akal sehat. Masa saya datang jauh-jauh untuk nyanyi. Sembilan kali bolak-balik akibat permintaan Pak Al Amin,” ketus Azirwan.

Faktanya memang demikian. Setiap kali Azirwan diundang ke Jakarta oleh para politisi itu, mereka selalu mengajaknya ke hotel berbintang dan pub. Setidaknya 3 kali Azirwan bertemu dengan Azwar di tempat bersenang-senang, yakni pada 14 November 2007 di Hotel Intercontinental, 24 Januari 2008 di Hotel Borobudur, dan 25 Januari 2008 di Hotel Nikko.

Nah, kalau demikian, bagaimana menurut Anda? Apakah kasus suap itu murni “dosa” pemerintah daerah atau memang perilaku para anggota DPR yang menyebabkan bermunculan berbagai kasus korupsi dan suap? Lihat saja kasus aliran dana Bank Indonesia, alih fungsi hutan di Tanjung Api-api Sumsel, kasus suap pengadaan kapal di Dephub, dan sebagainya. Lantas, siapa sesungguhnya biang kerok korupsi? (*)

Iklan

4 thoughts on “Hari Ini Azirwan Primadona di Kepri”

  1. Menurut saya bahwa “suap” yang dikatakan melanggar hukum itu adalah :

    1. Seorang Kontraktor memberi uang kepada Panitia supaya Perusahaannya dimenangkan ;

    2. Seorang yang sedang menjalani proses hukum memberi uang kepada penyidik agar meringankan tuntutan dan/atau memberi pasal yang meringankan atas kasusnya ;

    3. Seseorang memberi uang kepada Pejabat supaya ianya diangkat dalam Jabatan tertentu ;

    4. Seseorang memberi sesuatu kepada Pejabat agar melindungi kasusnya dan/atau menjerat / menghukum orang lain.

    Sedangkan yang dilakukan Bupati dan Sekda dimaksud suatu hal yang wajar dan tidak tepat kalau dianggap melanggar Undang-Undang Tipikor, sebab, apakah salah memperjuangkan kemajuan daerahnya ?

    Hendaknya penggunaan Undang-Undang “suap” jangan disamakan diberbagai hal, harus dilihat dari azas kejadian dan azas manfaat.

    Sekian.

    Suka

  2. Yth. Bapak Presiden RI.

    Sebenarnya kasus “SUAP” itu perlu dipilah-pilah, karena kalau semuanya disamakan untuk dijerat oleh hukum maka alangkah sayangnya dan kasihan masyarakat yang membutuhkan pembangunan.

    Kami rakyat kecil sedikit mengerti dan mengetahui liku-lika birokrasi kita di Indonesia, semuanya urusan rakyat tak pernah mulus kalau tidak diikuti sampai berhasil.

    Kalau “SUAP” itu dilakukan oleh sesorang dengan tujuan agar proses hukumnya cepat selesai, hukumannya ringan atau dapat dibebaskan dari jeratan hukum, dan/atau ingin menduduki jabatan tertentu, maka itu memang suatu kesalahan besar dan wajib kena jeratan hukum.

    Tetapi, apa yang dilakukan pak Bupati dan Sekda tersebut diatas sungguh disesalkan kalau dianggap “SALAH” dan dikenakan jeratan Hukum, niat dan usaha kedua beliau tersebut adalah memperjuangkan kepentingan umum di Daerahnya dan bukan kepentingan pribadinya sehingga upaya yang mereka lakukan tersebut sah-sah saja dilakukan.

    Tak mungkin mengeluarkan biaya tersebut kalau DPR RI tidak mempersulit kepentingan rakyat dimaksud, sehingga oknum DPR RI itulah yang wajib dipersalahkan dan bukan Bupati dan Sekdanya karena itu suatu usaha dan perjuangan kepentingan umum didaerahkan.

    Bapak Presiden RI dan Pimpinan KPK yang kami hormati, kami rakyat kecil memohon sangat pengertian kiranya Kedua Pejabat tersebut dibebaskan dari segala tuntutan hukum, mereka bukan tergolong pelaku korupsi dan / atau penyuap untuk memberhasilkan kepentingan pribadi, akan tetapi mereka berbuat untuk kepentingan daerah dan rakyat sebagai rasa tanggungjawab atas jabatan yang mereka emban ditengah masyarakat.

    Demikian semoga Bapak Presiden RI dan Pimpinan KPK mempertimbangkannya.

    Terima kasih

    Suka

  3. Bupati dan Sekda sangat tidak adli kalau dipersalahkan didalam memperjuangkan kepentingan Daerah dan masyarakatnya, memang kedua pejabat tersebut dianggap sebagai “Pemberi Suap” tapi harus diingat bahwa kepentingan Daerah dan rakyatnya terkendala kalau tidak melakukan berbagai upaya dan usaha seperti itu.

    Sebenarnya yang salah itu adalah Wakil Rakyat penerima suap, karena tanpa disuap maka urusan rakyat tak direspon.

    Janganlah menghukum Pejabat yang melakukan upaya dan usaha memberhasilkan kepentingan daerah dan rakyatnya, Penyuapan yang dianggap salah itu kalau menyangkut kasus hukum yang tujuannya agar korupsinya dan/atau hukuman penyuap ringan atau dibebaskan.

    Kalau yang dilakukan Bupati dan Sekda tersebut dianggap salah karena menyuap, mungkin hal tersebut perlu dikaji dan dipikirkan, karena saya sebagai rakyat kecil saya anggap bahwa tindakan Bupati dan Sekda tersebut suatu perjuangan untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadinya.

    Tujuannya adalah baik sehingga jangan menghukumnya, sebab kalau Pemimpin tidak memperjuangkan kepentingan daerah dan rakyatnya maka ianya dianggap tidak becus dan tidak profesional, tapi yang dilakukan kedua Pejabat ini jelas-jelas demi masyarakatnya.

    Jangan menghukum orang yang berbuat untuk tujuan baik, karena anda sendiri akan dihukum oleh rakyatnya.

    Undang-Undang yang menjeratnya mungkin kurang pas diberlakukan kepada kedua pejabat tersebut, coba dipikirkan secara seksama, walau dianggap “Menyuap” tapi harus dinilai dan dipertimbangkan “Menyuap untuk apa” kalau kepentingan pribadi jelas salah, tapi ini kan kepentingan umum ? Pak KPK, Pak Hakim dan Pak Presiden tolong beri dispenisasi kalau kasus seperti ini, dan kalau oknum Pejabat Penerima Suapnya wajib dihukum berat.

    Terima kasih

    dari masyarakat Nias Selatan Prov. Sumut yang merasa prihatin atas tindakan yang diterima oleh Pejabat yang ingin membangu Daerah dan masyarakatnya.

    Suka

  4. Bupati Ansar dan Sekda Azirwan sesungguhnya tak salah atas pemberian uang pelicin terhadap oknum DPR di Komisi IV, mengingat tujuannya untuk kepentingan Daerah dan masyarakat setempat. Mungkin kalau para oknum Wakil Rakyat di Komisi IV DPR-RI tidak sengaja mempersulit kepentingan masyarakat maka kasus penyuapan tidak bakal terjadi.
    Sebagai warga masyarakat yang membutuhkan pembangunan walaupun sebagai warga Nias Selatan Sumatera Utara, menghimbau KPK dan Hakim Tipikor untuk membebaskan para Pejabat Daerah (Ansar dan Azirwan) dan menghukum para oknum Komisi IV DPR-RI peminta uang pelicin pada kepentingan masyarakat di Daerah.
    Pada prinsipnya Bupati Ansar dan Sekda Azirwan berniat baik untuk membangun Daerahnya sehingga segala usaha dan upaya mereka lakukan asal kemajuan daerahnya tercapai.
    Memberi itu jangan dibilang “suap” tetapi demi memenuhi persyaratan yang diminta oknum Komisi IV DPR-RI, harus kita lihat dulu mengapa Sekda Azirwan memberi uang ? kecuali dalam kepentingan pribadinya, tetapi hal ini demi kepentingan daerahnya.
    Saya selaku masyarakat sangat tidak setuju bila Pejabat Daerah dijerat hukum apabila mengurus kepentingan daerahnya, cobakan kalau urusan itu mulus tak berbelit2 maka secara pasti Pejabat Daerah tak ngasih uang.
    Terima kasih atas komentar ini seraya memohon kiranya pihak KPK dan Hakim Tipikor menjadi bahan pertimbangan.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s