Hukum Saja Mereka Seberat-beratnya

* Sekali Lagi soal Hukuman Mati

Stiker Antikorupsi
Stiker Antikorupsi

BANYAK pihak menyatakan setuju mengganjar para koruptor dengan hukuman mati. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua DPR Agung Laksono, dan sejumlah elemen di Indonesia mendukung wacana itu. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Marwan Effendi pun menyatakan akan mengkaji wacana pemberlakukan hukuman mati bagi koruptor.

Dengan menerapkan hukuman mati diharapkan bisa memberi efek jera sehingga menurunkan tingkat korupsi di negeri ini. Pilihan menghukum mati ini lantaran korupsi di Indonesia benar-benar sudah luar biasa parahnya. Seperti kanker ganas yang jaringannya sudah meluas ke mana-mana. Seluruh organ negara telah terkontaminasi. Nyaris tak ada lagi yang bersih.

Akibatnya, pemerintahan tidak bisa berjalan efektif. Banyak pejabat terlibat korupsi, mulai gubernur, bupati/wali kota, kepala dinas, DPR/DPRD, dan sebagainya. Sistem peradilan menjadi berantakan, penyidik bisa disogok, pasal bisa dibeli, putusan bisa ditebus dengan uang. Bahkan di level legislasi pun, sebuah produk hukum bisa dipesan agar memenuhi selera kelompok tertentu.

Kondisi tersebut membuat sebagian kalangan memilih jalan pintas, yakni hukum mati saja koruptornya. Mereka percaya bahwa hukuman mati bisa menuntaskan persoalan korupsi (?) Namun hal ini mengundang kontroversi. Pihak yang menolak (termasuk saya) berpendapat, hukuman mati belum tentu bisa menimbulkan efek jera. Belum tentu setelah ada koruptor dihukum mati lantas persoalan selesai.

Hukuman mati bagi koruptor mungkin saja menimbulkan persoalan baru. Misalnya orang yang dianggap koruptor, kemudian dihukum mati, belakangan ternyata orang tersebut tidak korupsi. Tentu ini bakal meninggalkan duka mendalam bagi pihak keluarga, menimbulkan dendam, dan sebagainya.

Dengan demikian, hukuman mati bagi para koruptor bukanlah pilihan yang tepat apalagi bijak. Pemerintah dan semua pihak terkait perlu mencari cara yang lebih kreatif dan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Pembentukan KPK baru sebuah langkah awal yang cukup memberikan kejutan bagi para koruptor.

Tapi itu saja belum cukup. Perlu ada tindakan kreatif dan menyeluruh di berbagai level sehingga pemberantasan korupsi lebih bersifat mencegah daripada menangkap dan menghukum mati para koruptor. Tentu saja langkah-langkah pencegahan harus lebih komprehensif dan dilakukan secara bertahap, dengan melibatkan semua pihak, di antaranya yang terpenting adalah partai politik.

Sebab kita lihat sendiri bahwa di level legislasi, ketika merancang sebuah produk hukum di tingkat pusat

Gerakkan Antikorupsi
Gerakan Antikorupsi

maupun daerah, DPR/DPRD sudah terkontaminasi oleh kepentingan kelompok/golongan. Lebih parahnya DPR justru menekan para pejabat di pusat maupun daerah sehingga terpaksa menyuap agar sebuah rekomendasi yang dibutuhkan bisa lancar. Maka di sini sangat dibutuhkan tanggungjawab berat di pundak partai politik dalam merekrut dan mendidik para calon legislator yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi.

Kemudian di level penyidik/petugas pembuat berita acara pemeriksaan (polisi) pun demikian. Diperbaiki system rekrutmennya dan dibebaskan dari kolusi dan nepotisme. Sehingga hanya orang-orang terbaik saja yang boleh diterima. Demikian pula Jaksa yang bertugas menuntut/mendakwa dan hakim yang memutuskan sebuah perkara.

Maksudnya, bersihkan dulu sapunya, baru boleh digunakan untuk menyapu sampah. Kalau sapunya saja kotor, hasil kerjanya dipastikan tidak memuaskan. Buktinya sampai saat ini mafia peradilan masih terus berlanjut. Beberapa (oknum) jaksa di Kejaksaan Agung saja terlibat korupsi. Mahkamah Agung pun konon kabarnya, ada yang korup di sana.

Supaya sapunya bersih, maka apabila DPR , jaksa, hakim, dan polisi terlibat korupsi, mereka harus dihukum lebih berat dibanding koruptor lainnya.

Kemudian bagi koruptor lainnya, bisa juga diterapkan hukuman seberat-beratnya, seperti 25 tahun penjara tanpa remisi, bahkan hukuman yang “aneh-aneh” seperti 1.000 tahun penjara, dan sejenisnya. Dan hukuman seperti itu harus benar-benar dilaksanakan. Ini bakal membuat orang berpikir seribu kali sebelum mengorupsi uang negara.

Demikian juga hukuman bagi pelaku kejahatan lainnya. Misalnya para teroris seperti Amrozi, Imam Samudra, dll. Atau seperti Ryan, sang jagal asal Jombang. Mereka juga sebaiknya tidak dihukum mati. Cukup, misalnya, dipenjarakan sampai mereka dipanggil Sang Khalik.

Itu lebih baik dibanding hukuman mati. Mereka diberikan kesematan untuk bertobat. Seperti Tuhan yang senantiasa memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Sebab, hanya Tuhan yang berhak atas nyawa manusia. Manusia, negara, bahkan seisi dunia ini tak lebih berkuasa dari Yang Maha Kuasa, sehingga sama sekali tidak berhak mencabut nyawa sesama manusia.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s