Sosialisasi Pemilu atau Plesiran?

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Pusat ngotot bepergian ke luar negeri mulai 9 September 2008, untuk sosialisasi Pemilu 2009. Mereka akan mengunjungi 14 kota di 14 negara, mulai dari Kuala Lumpur Malaysia sampai Havana, Kuba. Dari Eropa sampai Afrika.

Kota-kota yang akan dikunjungi adalah Kuala Lumpur, Manila, Beijing, Jeddah, New Delhi, Cairo, Australia, New York, Havana, Paris, Moskwa, Madrid, Den Hag, dan Cape Town.  Setiap kota didatangi 6 orang atau sebanyak 84 orang pejabat dan anggota KPU akan berangkat ke 14 negara tersebut (Kompas, 4 September 2008).

KPU belum mengungkapkan berapa besar biaya yang dihabiskan untuk sosialisasi di luar negeri. Namun dipastikan, keberangkatan itu akan menghabiskan biaya besar untuk perjalanan, honorarium, akomodasi, dan sebagainya. Sementara menurut data yang ada, jumlah pemilih di luar negeri tidak signifikan. Menurut data KPU sendiri, daftar pemilih sementara (DPS) di 14 kota tersebut hanya 276.429 orang.

Kota tujuan KPU yang jumlah pemilihnya cukup banyak adalah Kuala Lumpur, yakni  177.447 orang, diikuti  Jeddah 52.344 orang. Sementara di Havana sangat sedikit, hanya 43 pemilih dan Cape Town Afrika Selatan hanya 52 pemilih. Sosialisasi di dua kota yang disebutkan terakhir, terlihat sangat tidak sebanding jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluakan. Ini namanya pemborosan.

Jika memang harus melakukan sosialisasi di luar negeri, semestinya KPU hanya memilih kota-kota yang jumlah pemilihnya signifikan, seperti Kuala Lumpur, karena 70 persen pemilih di luar negeri ada di Malaysia. Selain itu, jarak Malaysia dengan Indonesia juga sangat dekat sehingga bisa menekan biaya serta tidak mengganggu agenda-agenda strategis KPU di dalam negeri (Tribun, 4 September 2008).

Sementara untuk sosialisasi di kota-kota lainnya, juga harus memilih yang jumlah pemilihnya signifikan. Seperti Jeddah (52.344 pemilih). Itu pun tidak perlu mengirimkan banyak orang atau bahkan cukup menggunakan kemajuan teknologi informasi serta memanfaatkan kedutaan besar Indonesia di negara- negara tujuan.

KPU ngotot melakukan sosialisasi di luar negeri hanya untuk mengurus beberapa puluh pemilih atau totalnya hanya beberapa ratus ribu pemilih, sementara di dalam negeri saja diperkirakan ada 36 juta pemilih terancam tidak bisa ikut pemilu karena buruknya pendataan yang dilakukan oleh KPU. Demikian pula sosialisasi di dalam negeri bagi 174 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS juga belum dijalankan dengan baik.

Selain itu, pendanaan bagi sejumlah tahapan pemilu juga belum jelas. Seperti anggaran sosialisasi DPS, pembayaran honorarium, serta biaya operasional bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagian besar belum dibayar.

Ibarat kata, urusan di dalam rumah saja belum beres, tapi KPU malah ngotot mengurus yang di luar. Kengototan KPU ke luar negeri menimbulkan kecurigaan bahwa kegiatan sosialisasi di luar negeri hanya sekadar jalan-jalan, melancong. Inilah ‘budaya’ buang-buang anggaran yang melekat pada diri sebagian besar pejabat di negeri ini.

Maka dari itu, KPU semestinya membatalkan rencana sosialisasi ke luar negeri tersebut dan sebaiknya fokus membereskan tumpukkan persoalan di dalam negeri, seperti meminimalkan berbagai kecurangan partai politik peserta Pemilu 2009, membersihkan nama-nama “hantu” dan pemilih di bawah umur yang  tercatat di DPS, dan sebagainya. Supaya Pemilu 2009 berlangsung lancar dan menghasilkan output yang berkualitas.(*)

Iklan

One thought on “Sosialisasi Pemilu atau Plesiran?”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s