Kontroversi Parcel

SETIAP tahun, ketika hari raya keagamaan tiba, selalu muncul peringatan kepada para pejabat publik agar tidak menerima parcel atau bingkisan dari pihak manapun. Sebab, pemberian parcel kepada penyelenggara negara dianggap sebagai bentuk gratifikasi.

Demikian pula tahun ini, ketika hari Lebaran menjelang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang penyelenggara negara menerima parcel walau di bawah Rp 500 ribu. Alasannya, undang-undang tidak memberikan batas minimal berapa yang boleh diterima.  Sehingga tidak ada celah bagi penyelenggara negara untuk menerima parcel.

Dasar hukum yang digunakan untuk larangan adalah pasal 12B ayat (1) UU No 31/1999 jo UU No. 20/2001 yang bunyinya, “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Selanjutnya pasal 12C ayat (1) UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK.

Pengertian menurut UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001 Bab penjelasan Pasal 12B ayat (1), gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Siapa saja yang dimaksud penyelenggara negara? Mereka adalah pejabat negara di lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, menteri, hakim, gubernur, wakil gubernur, bupati/wali kota, duta besar.

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis seperti komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD. Juga pimpinan Bank Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, pejabat eselon satu dan pejabat lain yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer.  Juga  jaksa, panitera, pimpro atau bendaharawan proyek, dan PNS.

Dalam hal larangan bagi penyelenggara negara menerima parcel, KPK mengambil sikap sangat tegas. Sikap ini, selain karena tuntutan undang-undang, juga lantaran kian maraknya praktik korupsi di negeri ini. Para koruptor semakin licik dan cerdas dalam memutarbalikkan hukum. Sehingga lebih baik menjalankan undang-undang secara tegas, tanpa sedikit pun kebijaksanaan. Dalam hal ini, KPK tidak salah karena tugas mereka adalah menegakkan undang-undang tersebut.

Pertanyaannya, bagaimana jika keluarga pejabat itu sendiri yang memberikan parcel? Sebab, masyarakat kita sangat menjunjung nilai-nilai kekeluargaan. Pemberian parcel dianggap sebagai cara untuk merekatkan hubungan kekeluargaan. Alasan lainnya, larangan pemberian parcel juga bisa mematikan usaha para pedagang parcel yang mencari tambahan pendapatan dari bisnis itu.

Pendapat simpatik dilontarkan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. Dia tidak melarang anak buahnya menerima parcel. Asalkan parcelnya wajar. Misalnya bernilai hingga jutaan rupiah yang justru menimbulkan kecurigaan adanya unsur suap/gratifikasi atas niat pemberian itu.

Artinya, ini kembali kepada niat orang yang memberikan parcel, demikian pula orang yang menerimanya. Persoalannya, bagaimana kita bisa mengukur niat  seseorang? Maka dari itu, lebih baik UU ditegakkan sehingga seragam. Supaya tidak ada yang bisa berkelit. Usaha parcel juga tidak akan mati. Bukankah negeri ini berpenduduk 220 juta dan hanya sekitar 4 juta atau sekitar 1,9 persen dari jumlah penduduk yang tercatat sebagai PNS?(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s