Ganti Konflik dengan Konsensus

BADAN Pengusahaan Kawasan Free Trade Zone (BPK-FTZ) Batam telah terbentuk, menyusul BPK Bintan dan Karimun. Dengan demikian, lengkap sudah lembaga pelaksana FTZ di ketiga wilayah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas tersebut.

Terbentuknya BPK Batam sudah sesuai PP 46/2007 bahwa Otorita Batam (OB) harus berubah menjadi  BPK. Langkah selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan konsep FTZ ke dalam tindakan.
Diharapkan tidak ada lagi konflik kepentingan antar lembaga. Antara Pemerintah Kota Batam dan OB selalu digambarkan sebagai satu kapal dengan dua mesin sehingga lebih bertenaga. Namun dalam praktiknya tidak selalu demikian.

Di situlah dibutuhkan sebuah konsensus bersama antara kedua pihak bersama Ketua Dewan Kawasan (DK). Konflik harus diubah menjadi konsensus, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Kepri (Kadin) Kepri bidang Investasi dan Perdagangan, Abdoellah Gosse.

Konsensus bersama sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dampak persaingan antarlembaga. Sebab, tanpa adanya konsensus, FTZ bisa tertunda. Gosse menyebut enam poin hambatan lokal yang harus diselesaikan bersama oleh tiga lembaga tersebut. Yang dimaksudkan adalah persoalan keamanan, birokrasi, perizinan, tumpang tindih regulasi, hubungan industrial, dan infrastruktur yang belum terlalu memadai.

Sehingga konsensus DK, BPK, dan Pemko Batam menjadi sangat penting agar hambatan-hambatan tersebut lebih cepat teratasi dan  kita tidak mundur lagi. Supaya UU No 44/2007 tentang perdagangan bebas dan pelabuhan bebas bisa diimplementasikan tanpa hambatan prinsip tersebut.

Mengenai persoalan peralihan karyawan dan aset OB ke BPK Batam juga tidak boleh menjadi hambatan. Apalagi FTZ Batam berbeda dibanding Bintan dan Karimun. Batam ditetapkan sebagai FTZ menyeluruh, sementara Bintan dan Karimun bersifat enclave atau terbatas pada wilayah tertentu saja.

BPK Batam juga harus diberikan empower atau kewenangan yang lebih kuat untuk menjalankan fungsinya. Supaya BPK Batam memiliki fleksibilitas lebih dalam bertindak. Dengan kekuatan dan kewenangan yang kuat, progress BPK Batam diharapkan akan lebih cepat dalam menarik investor.

Mengenai anggaran untuk BPK Batam, tentu sangat diharapkan sama dengan perlakuan terhadap OB selama ini, yakni berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, jika mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas, akan sulit bagi BPK Batam untuk bergerak leluasa.

Kita patut bersyukur karena BPK Batam terbentuk lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan, yakni Desember 2008. Sebab, bukan tidak mungkin akan terganggu oleh berubahnya peta politik pasca Pemilu 2009.
Namun kalangan pengusaha dari Kadin berharap agar dalam struktur lengkap BPK Batam, tidak ada lagi rangkap tugas, rangkap jabatan.

Orang-orang di BPK Batam juga harus independent. Ini supaya mereka bisa fokus dalam upaya mengembangkan investasi, menarik devisa melalui ekspor, membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga membuahkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Semua itu akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s