FTZ-BBK Sudah Kehilangan Momentum

INILAH kekhawatiran yang terus-menerus dilontarkan oleh para pelaku usaha dan pengamat ekonomi di Kepulauan Riau (Kepri) dan Batam. Mereka terus-menerus mendesak pelaksanaan free trade zone (FTZ) dipercepat. Karena jika lambat dan berlarut-larut, Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) bisa kehilangan momentum menarik investor.

Kekhawatiran itu akhirnya menjadi kenyataan. Kondisi finansial global saat ini membuat dunia investasi mulai menahan diri. Sangat dimungkinkan para investor tidak melakukan ekspansi usaha lantaran kesulitan likuiditas yang melanda hampir seluruh negara di dunia.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sofjan Wanandi bahkan menyatakan, sekarang bukan saat yang tepat bagi kita untuk membicarakan investasi.  Sebab investasi sulit tumbuh dalam situasi global yang tidak menentu. Perusahaan yang sudah beroperasi saja kini kesulitan memasarkan produk-produknya.

“Hari begini jangan bicara investasi. Nggak ada yang investasi,” kata Sofjan.

Dunia investasi bakal melambat. Imbasnya tentu akan berdampak terhadap keberhasilan FTZ. Pengelola FTZ BBK akan lebih sulit menarik investasi asing masuk. Itu artinya penerapan FTZ telah kehilangan momentum.
Berdasar data yang dikeluarkan Otorita Batam (OB), sejak Maret hingga Juni 2008, persetujuan investasi menunjukkan grafik meningkat, kecuali sedikit menurun pada bulan Mei. Persetujuan investasi pada triwulan II 2008 mencapai 22 proyek atau naik 37,5 persen dibanding periode sebelumnya.

Hal serupa terjadi pada realisiasi investasi selama triwulan II yang meningkat 10 persen atau sebanyak 11 proyek. Realisasi investasi sepanjang periode triwulan II 2008 senilai 15,7 juta dolar AS atau meningkat 106,6 persen dibanding triwulan I 2007. (Bank Indonesia: Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kepri Triwulan II 2008).
Selama triwulan I-2008 saja,  banyak investor dari Singapura, Malaysia, British Virgin Island, Hongkong, Cina, Belanda, Inggris, dan Korea Selatan tertarik menanamkan investasinya di Kepri, terutama di Pulau Batam.

Melihat gambaran angka-angka tersebut, seandainya FTZ telah berlaku setahun silam, mungkin situasinya akan berbeda. Karena dalam tempo setahun, paling tidak pengelola kawasan sudah bisa menarik masuk sejumlah investor sehingga kini sudah mulai beroperasi. Artinya sudah ada tenaga kerja yang terserap.

Dosa pemerintah pusat

Lambatnya implementasi FTZ jelas merupakan “dosa” pemerintah pusat yang terus mengulur-ulur status hukum bagi pelaksanaan FTZ di BBK. Bahkan belum beres sampai sekarang, yakni belum dicabutnya PP 63/2003 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) di wilayah Batam. Padahal kita sama tahu bahwa kunci keberhasilan menarik investor adalah adanya kepastian hukum. Persoalan infrastruktur dan lainnya bisa dibenahi kemudian, karena yang paling penting adalah kepastian hukum sehingga menjadi jaminan bagi para investor dalam menjalankan usaha di sini.

Yang bisa kita harapkan saat ini adalah dari pemerintah pusat harus secepatnya membereskan hambatan hukum yang membuat FTZ tidak bisa terlaksana dengan lancar. Hambatan berupa berbelitnya birokrasi yang sering dikeluhkan oleh para investor juga harus secepatnya dibereskan. Segera hapuskan perda-perda yang membingungkan dan cenderung menyulitkan investasi.

Benahi juga aturan-aturan seperti perpajakan, kepabeanan, ketenagakerjaan, perizinan, kepemilikan properti, investasi, yang kini masih tumpang tindih sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan pungutan liar dan korupsi. Itu agar negeri ini tidak lagi dihindari oleh para investor.

Semua itu menjadi sangat penting, sehingga kalaupun saat ini FTZ belum bisa berjalan karena situasi perekonomian yang belum memungkinkan, setidaknya kita bisa langsung bangkit ketika badai krisis ini mulai mereda. Artinya, kita jangan lagi lamban dan cenderung membuang-buang momentum.

Kini kita sangat berharap agar tidak ada lagi kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang lebih sempit dalam upaya memengaruhi kebijakan pemerintah bagi kepentingan yang lebih luas. Kita seharusnya sudah berpengalaman karena pernah dilanda krisis yang lebih hebat pada satu dasawarsa silam (1998).

Mudah-mudahan tidak ada lagi janji kosong yang sekadar lips service dalam situasi seperti sekarang ini. Janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyediakan Rp 290 triliun untuk membiayai program-program pro rakyat,  harus dilaksanakan secepatnya agar bisa sedikit meredam perekonomian kita ke jurang resesi yang lebih dalam lagi.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s