FTZ Hanya Program Setengah Hati

* Pengusaha Kesal, Bea Cukai Ngotot

Kalau dalam FTZ tidak dimasukkan UU Kepabeanan sehingga kami tidak bisa melakukan pengawasan, lebih baik kami keluar dari FTZ dan pindah ke daerah pabeanan Indonesia lainnya. Kami tidak haus kekuasaan. Karena kalau sedikit yang kami awasi, lebih senang.

KALIMAT di atas dilontarkan oleh  Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi saat menjadi pembicara pada Forum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) se-Sumatera di Hotel Novotel, Batam, Sabtu pekan lalu.

Pernyataan tersebut tak lepas dari desakan masyarakat dan kalangan pengusaha  di Batam agar pemerintah menghapus Peraturan Pemerintah (PP) No 63 Tahun 2003 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) di Batam.

Sebab, peraturan tersebut dinilai  semestinya tidak lagi berlaku di Batam yang telah berstatus kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau free trade zone (FTZ), berdasar UU No 44 Tahun 2007 tentang FTZ Batam, Bintan, dan Karimun dan PP No 46/2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam.

Kenyataan di lapangan, sampai saat ini aparat Bea dan Cukai di Batam masih berpatokan pada PP 63/2003. Hal ini disebabkan pemerintah pusat belum mencabut aturan tersebut dan menggantikannya dengan peraturan yang baru sebagai patokan bagi petugas BC dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Itu menunjukkan bahwa program FTZ di Batam, Bintan, dan Karimun terkesan setengah hati. Ini terlihat dari betapa rumit dan panjangnya proses yang harus dilalui. Dan juga mahal karena entah berapa biaya yang dihabiskan orang Kepri dalam proses tersebut

Pemerintah pusat seolah-olah ingin menyenangkan publik Kepri dengan meloloskan aturan ini dan itu. Namun di sisi lain tidak menarik aturan sebelumnya yang menghambat pelaksanaan FTZ. Apalagi, kini pemerintah pun tidak mengalokasikan anggaran sepeser pun bagi operasional Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam, Bintan, dan Karimun. Lantas, bagaimana mereka bisa bekerja? Mau pakai uang dari Hongkong?

Kembali ke soal aturan. Pemerintah telah menyiapkan pengganti PP 63/2003 yang kini masih dalam bentuk rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Daerah serta yang Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Daerah Perdagangan dan atau Pelabuhan Bebas.

Namun tidak diketahui kapan aturan pengganti itu disetujui dan entah kapan bisa diterapkan. Sebab, belajar dari status hukum FTZ yang selalu molor hingga bertahun-tahun dan setelah keluar, tetap saja tidak bisa diimplementasikan karena berbenturan dengan aturan lainnya.

Sampai saat ini kalangan pengusaha di Batam mengeluh lantaran merasa dipersulit oleh petugas Bea Cukai di lapangan. Misalnya sudah menggunakan scanner tetapi masih melakukan pemeriksaan manual dengan membongkar barang yang akan diekspor/impor. Ini dinilai menghambat.

Sebaliknya petugas Bea Cukai juga tidak mau kecolongan. Karena tidak semua pengusaha di Indonesia menjalankan usahanya secara jujur. Sulit mencari importir yang baik dan patuh. Banyak importir yang tidak memiliki tempat usaha. Pada 2006 saja, tercatat 15.000 importir, tapi setelah diverifikasi banyak yang alamatnya fiktif. Bahkan penyelidikan yang dilakukan BC menemukan alamat importir tersebut sudah menjadi kuburan.

Terjadi salah paham antara pengusaha dan petugas BC disebabkan oleh tidak tegasnya aturan main. Setiap orang memiliki tafsir yang berbeda-beda terhadap sebuah aturan.

Dalam implementasinya, seringkali petugas juga mengambil kesempatan. Ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pengusaha yang ingin cepat, memberikan “uang terima kasih”. Akibatnya, petugas seolah melakukan pemeriksaan ketat, tapi kenyataannya penyelundupan tetap saja marak. Penyelundupan juga tetap tinggi kendati perairan diawasi oleh Angkatan Laut, Polairud, Bea Cukai, dan KPLP. Capek deh….(*)

Iklan

One thought on “FTZ Hanya Program Setengah Hati”

  1. kita memang berharap banyak pada para pembuat peraturan supaya sering “melek” ( membuka mata) dan terpenting membuka mata hati melihat realita di lapangan.
    kami rakyat dibawah pengen lihat kapan indonesia tercinta bisa maju sepert negara tetangga. Tapi peran para bapak2 pejabat dan pembuat aturan sangat besar. Kami selalu siap pada perubahan, asal perubahan itu tepat dan sesuai sasaran.

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s