Klaim Hendarman Bisa Jadi Bumerang

* Ngaku  Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp 8 Triliun

Hendarman Supandji
Hendarman Supandji

JAKSA Agung Hendarman Supandji mengklaim Kejaksaan Agung telah menyelamatkan Rp 8 triliun dan 18 juta dolar AS uang negara yang dikorupsi dalam kurun waktu 2004-2008.

Ditegaskan bahwa uang negara yang dikembalikan itu berasal dari kasus-kasus korupsi yang sudah berkekuatan hukum tetap dan belum termasuk barang bukti yang dirampas berdasarkan putusan pengadilan, namun belum dieksekusi atau dikembalikan kepada yang berhak.

Hendarman  mengumbar data itu saat peringatan Hari Antikorupsi Internasional, 9 Desember 2008 di Jakarta. Secara implisit Hendarman ingin menunjukkan kepada publik bahwa lembaga yang dia pimpin lebih berhasil dalam perkara korupsi dibandingkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Karena berdasar data Kejagung, dalam kurun waktu yang sama, KPK hanya mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 476,4 miliar. KPK bahkan kalah dibandingkan kepolisian yang berhasil menyelamatkan Rp 859,7 miliar uang negara.

Klaim Hendarman kini seolah berubah menjadi bumerang. Kejagung langsung mendapat sorotan berbagai kalangan. Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan meragukan validitas data tersebut dan mempertanyakan bukti setornya.

Bahkan KPK sudah membantah data yang dipublikasikan Kejagung. Karena menurut data yang dimiliki KPK, dalam tahun 2008 saja lembaga ini sudah menyetor Rp 650 miliar ke kas negara. Pertanyaannya, validkah data Kejagung dan dari mana sumber data Kejagung mengenai uang negara yang dikembalikan KPK?

LSM antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), juga mempertanyakan validitas data Kejagung. Menurut catatan ICW, kejaksaan baru mengembalikan uang negara sebesar Rp 382,67 miliar. Sedangkan sisa dari yang diklaim kejaksaan belum disetorkan ke kas negara. ICW juga mencatat indikasi kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani kejaksaan dalam periode 2004-2008 adalah sebesar Rp 13,16 triliun.

Akibat klaim Hendarman, kini Kejagung harus direpotkan dengan pekerjaan baru, yakni menyiapkan berbagai jurus guna menjawab pertanyaan publik. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendi secara meyakinkan menyatakan bahwa angka tersebut berdasarkan data-data yang dimiliki kejaksaan.

Jika itu betul, tentu saja Departemen Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahu persis berapa banyak uang hasil korupsi yang telah disetorkan ke kas negara.

Ternyata, menurut Marwan, belum semua uang yang disita Kejagung disetorkan ke kas negara. Dia bahkan tidak mau menyebutkan, sudah berapa banyak yang disetorkan ke kas negara. Tentu saja ini kembali menimbulkan pertanyaan bagi publik.

Selain itu, ada pernyataan Marwan yang bertentangan dengan Hendarman. Karena ternyata masih ada kasus yang belum berkekuatan hukum tetap tapi Hendarman mengklaim semuanya sudah berkekuatan hukum tetap.
Bila akhirnya Kejagung tidak bisa membuktikan, maka klaim Hendarman akan benar-benar menjadi bumerang. Apalagi kepercayaan publik terhadap Kejagung sedang melorot lantaran beberapa petinggi lembaga itu tersangkut kasus suap serta penghentian kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang disorot karena beraroma tak sedap. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s