Calo pun Manfaatkan Sunset Policy

PRAKTIK percaloan semakin marak di Batam. Mulai dari calo tiket di bandara dan pelabuhan, calo pajak kendaraan bermotor di Samsat, dan calo pembuatan paspor di Imigrasi. Kini para calo memiliki lahan baru, yakni Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam.

Kantor pajak menjadi lahan baru yang cukup subur bagi para calo. Mereka memanfaatkan lonjakan permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menyusul kebijakan Sunset Policy yang diterapkan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Para calo mematok tarif Rp 100 ribu untuk penyelesaian NPWP dalam tempo satu minggu, empat hari selesai Rp 150 ribu, dan NPWP beres dalam satu hari bila membayar Rp 300 ribu. Pergerakan para calo menjadi lebih leluasa, diduga karena mereka bekerjasama dengan oknum petugas di kantor pajak.

Selain menawarkan pengurusan NPWP, para calo pun ‘memborong’ nomor antrean muda sehingga wajib pajak pemohon NPWP hanya kebagian nomor tua. Selanjutnya mereka menjual nomor antre tersebut seharga Rp 10 ribu per nomor.

Mustahil praktik percaloan yang terjadi di depan mata itu tidak diketahui oleh petugas kantor pajak. Maka tidak berlebihan bila warga yang harus antre berjam-jam dari pagi hingga sore, menuding petugas kantor pajak bekerjasama dengan para calo. Beberapa calo mengaku punya klik ‘orang dalam’.

Praktik percaloan juga marak akibat pengguna jasa mereka tetap ada. Masih banyak warga yang lebih memilih jasa calo daripada repot dan harus membuang waktu mengurus berbagai dokumen seperti NPWP, pajak kendaraan, paspor, KTP, dan sebagainya. Kondisi itu juga terjadi lantaran warga merasa dipersulit ketika harus mengurus sendiri berbagai dokumen tersebut.

Kepala KPP Pratama Batam, Asprilantomiardiwidodo, membantah adanya praktik percaloan dalam pengurusan NPWP. Dia meminta warga melaporkan kepada dirinya bila menemukan adanya praktik calo atau ada oknum pegawai pajak yang bekerjasama dengan para calo agar diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Seruan itu tidak akan efektif apabila tidak dimulai dari dalam. Warga pun enggan melaporkan hal-hal semacam itu karena tidak mau berurusan dengan pihak berwajib. Di sini hanya dibutuhkan kemauan baik dan kesungguhan dari aparat negara yang melayani kepentingan publik.

Praktik percaloan bisa ditekan apabila pelayanan yang diberikan kepada publik berjalan lancar. Misalnya penyediaan loket pelayanan yang memadai, seimbang dengan jumlah pemohon, menjalankan prosedur yang ada dengan benar alias tidak mempersulit warga yang mengurus dokumen, dan tentu saja petugas tidak melayani pengurusan dokumen oleh para calo.

Masyarakat juga bisa ikut memberantas calo dengan cara tidak menggunakan jasa mereka. Calo tidak akan bisa diberantas bila kita masih permisif, bahkan tetap memanfaatkan jasa mereka.(*)

Iklan

2 thoughts on “Calo pun Manfaatkan Sunset Policy”

  1. Dah liat n monitor situais terakhir gak Om apa masih ada tuh calo ane mo ngedaftar nich, coba cross check lagi ke lapangan supaya ulasan ente tuntas sebagai naluri jurnalis sejati pisss mennn

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s