Harapan Setelah PP 63 Dicabut

WAPRES Jusuf Kalla mendesak pencabutan PP 63/2003 yang mengatur soal pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan menerbitkan peraturan pengganti dan semua kelengkapannya dalam dua minggu ke depan, sejak Kamis 1 Januari 2009, agar implementasi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (FTZ) di Batam bisa berjalan.

Kabar itu tentu menggembirakan bagi seluruh warga Kepri. Karena itulah harapan yang sudah lama dirindukan namun selalu terbentur berbagai kepentingan sehingga eksekusinya berlarut-larut.

Sebagian kalangan melihat itu sebagai keputusan telat. Mengingat baru akan diputuskan ketika kondisi perekonomian di Batam sebagai lokomotif perekonomian Kepri (dalam artian paling banyak menyerap tenaga kerja) sudah anjlok. Saat ekspor sudah melorot tajam hingga 59 persen, sebagaimana data yang dilansir Bank Indonesia Batam.

Pelemahan ekspor tersebut bakal menekan laju pertumbuhan ekonomi Kepri. Prediksi Bank Indonesia Batam, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2009 hanya berkisar antara 5,5 persen sampai 6,2 persen atau turun dibanding 2008 yang mencapai 6,8 persen.

Kendati begitu, keputusan pencabutan PP 63/2003 bisa menjadi harapan. Meski sebenarnya peraturan tersebut hanya mengatur empat komoditas, yakni PPN/PPnBM barang elektronik, mobil, hasil tembakau, dan minuman beralkohol, namun kenyataan di lapangan, aturan tersebut justru menjadi senjata sejumlah oknum untuk menghambat aktivitas perdagangan produk lainnya.

Pemerintah pusat juga sudah memikirkan mengenai peran Bea dan Cukai setelah pencabutan PP 63/2003.  Menurut hasil pertemuan sejumlah petinggi dari Kepri bersama Wapres, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Kepala BKPM, Wakil Sekretaris Kabinet, Bea Cukai akan berbagai peran dengan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Batam agar tidak terjadi benturan antara kedua institusi  tersebut.

Belum diketahui bagaimana pembagian perannya. Bea Cukai bertugas melakukan (mengawasi) apa dan apa peran BPK. Poin ini harus dirinci secara tegas oleh Menteri Keuangan sebagai atasan Bea Cukai agar lembaga tersebut bisa berfungsi efektif dan tidak ada lagi keluhan dari kalangan eksportir/importir di Batam.

Kalangan pengusaha pun sangat diharapkan tidak memanfaatkan keistimewaan FTZ untuk melakukan aktivitas bisnis ilegal. Misalnya menyelundupkan barang dari Batam ke daerah pabean Indonesia lainnya (DPIL), karena itu akan merusak perekonomian negara ini.  Selain itu, sangat diharapkan efektifitas kerja para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan FTZ.

Semua diharapkan bergerak cepat agar kondisi perekonomian di Batam tidak semakin terpuruk. Paling tidak bisa mengerem laju pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, Bintan dan Karimun yang juga masuk skema FTZ bisa segera beroperasi efektif agar menyerap banyak tenaga kerja.

Sebab, percuma saja bila peraturan yang selama ini dikeluhkan sebagai penghambat sudah dicabut, namun dalam implementasinya ternyata tidak sesuai harapan.

Pengusaha tetap saja menghadapi hambatan di sana sini dalam  kelancaran bisnisnya. Antara lain yang dikeluhkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri bahwa mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) saja butuh waktu enam bulan. Padahal sudah sejak lama Batam memiliki one stop service untuk melayani perizinan.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s