Terima Kasih Atas Dukungan Rekan2 Wartawan

SEBAGAI wartawan Tribun Batam,  saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rekan-rekan wartawan di Batam dan Kepri, juga kawan2 wartawan di berbagai daerah lainnya di Indonesia, atas dukungan dan simpati  yang diberikan kepada dua wartawan kami, Zabur Anjasfianto (reporter) dan Nurul Iman (fotografer), yang dianiaya puluhan porter di Pelabuhan Beton, Sekupang, Batam, Rabu (11/2/2009) lalu.

Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri Ramon Damora dan Ketua Divisi Advokasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Cabang Batam, M Nur. Keduanya secara tegas mengecam tindakan kekerasan terhadap kedua wartawan kami dan siap memberikan bantuan hukum yang diperlukan.

Dan apabila dalam perjalanan penanganan kasus tersebut, ada hal-hal yang rasanya kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada kesengajaan dari pihak kami (Tribun Batam), untuk mempersempit kasus tersebut seolah-olah kami hanya mementingkan kasus yang dihadapi dua wartawan kami saja.

Karena pada prinsipnya, kami berniat meneruskan proses hukum kasus ini atas pertimbangan keselamatan dan kebebasan bagi seluruh wartawan di Batam, Kepri, bahkan Indonesia, agar di kemudian hari tidak mengalami perlakuan serupa. Agar kita yang seprofesi lebih merasa terjamin keamanannya saat menjalankan tugas jurnalistik.

Selaku jurnalis, kami juga tidak menghendaki tindakan kekerasan terhadap wartawan. Sebab kekerasan seperti itu bisa  menimbulkan “efek jera”, bikin takut wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Berkat dukungan kawan2 wartawan sekalian pula, kami bersedia maju ke proses hukum untuk bersama-sama melawan segala bentuk kekerasan terhadap wartawan di alam demokrasi saat ini. Ini sesuai dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada perayaan Hari Pers Nasional 9 Februari 2009 lalu, bahwa “Pers adalah pilar pentingdalam kehidupan demokrasi di sebuah negara”.

Terima kasih juga kepada pemerintah Provinsi Kepri, Wali Kota Batam Ahmad Dahlan, DPD dan DPR RI, Polda Kepri, Poltabes Barelang, yang  mendesak dan mendukung proses penyelesaian kasus tersebut secara hukum.

Berbagai desakan tersebut, pada prinsipnya untuk melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Sebab, bila kasus seperti ini dibiarkan, bisa menjadi preseden buruk. Suatu saat akan ada wartawan lain lagi yang mengalami perlakuan serupa. Padahal, dalam menjalankan tugasnya, wartawan telah dilindungi oleh Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pertimbangan UU tersebut adalah bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang
demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin.

Pers adalah penyambung lidah rakyat. Pers hadir untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi, yang merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, dan diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejateraan umum,dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pada pasal 2, Bab II UU tersebut, mengenai Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban, dan Peranan Pers, disebutkan bahwa Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dan pada ayat 1, pasal 4  Bab II, disebutkan bahwa “Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.”

Yang dimaksud dengan “kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara” adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan,  pelarangan,  dan  atau  penekanan  agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin

Selanjutnya pada ayat 2 Bab II berbunyi, “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.” dan ayat 3, disebutkan bahwa “Untuk menjamin kemerdekaan pers,  pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.”

Berdasarkan itu, maka penganiayaan yang dilakukan terhadap dua wartawan kami, telah melanggar UU Pers. Dan menurut Ketentuan Pidana dalam Bab VIII UU Pers, pada ayat 1 pasal 18 bab tersebut disebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000  (Lima ratus juta rupiah).”

Itu adalah amanat undang-undang yang berlaku di republik ini. Sehingga kekerasan terhadap dua orang wartawan kami, maupun terhadap seluruh wartawan di negera ini, berarti telah melanggar undang-undang atau melanggar hukum. Dan ini tidak boleh dibiarkan terjadi.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s