Implementasi FTZ BBK Molor Lagi

MOLOR lagi molor lagi. Pelaksanaan free trade zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) kembali molor.  Bila merujuk pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika meresmikan FTZ BBK pada 19 Januari 2009 lalu, mestinya sudah berjalan efektif mulai 19 Februari 2009. Sebab, ketika itu Presiden SBY menyatakan, FTZ sudah harus berlaku efektif paling lama satu bulan setelah launching.

Waktu satu bulan tersebut agar pemerintah pusat mempersiapkan petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) nomor 2 Tahun 2009 sebagai pengganti PP 63/2003.  PP 2/2009 mengatur tentang Pemberlakuan Kepabenaan Perpajakan dan Cukai, serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari, serta Berada di Kawasan yang telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Sedangkan PP 63/2003 tentang PPN/PPnBM atas mobil, barang elektronik, minuman beralkohol, dan rokok.

Di hadapan ribuan orang, termasuk para pengusaha, Presiden SBY menegaskan berkali-kali bahwa jangan sampai ada yang coba-coba mempersulit pelaksanaan FTZ.  “Jangan ada lagi perizinan yang panjang, sulit, bertele-tele, yang mengganggu semua pertumbuhan perekonomian, apalagi di kawasan ini,” warning Presiden SBY ketika meresmikan FTZ BBK di kawasan Wisata Ocarina, Batam Centre, Selasa (19/1/2009).

Pada hari yang sama, dalam pertemuan Presiden SBY dengan para pengusaha secara khusus di sebuah hotel di Nongsa, Batam, Presiden SBY kembali menegaskan pernyataannya. Jika ada yang coba-coba, laporkan langsung kepadanya dan dia akan mengambil tindakan.

“Saya tidak ingin masih ada hal-hal yang tumpang tindih dan menghambat cita-cita untuk menjadikan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

kawasan ini (BBK) kompetitif dan produktif.  Jangan persulit sesuatu yang mudah. Saya minta  kepada para pengusaha atau investor , jika dalam pengurusan (izin) banyak melalui birokrasi lalu ada pula aksi pungutan liar, segeralah melapor ke pimpinan atau aparat terdekat. Jika mereka tidak menggubris, silakan melaporkan ke saya dan pasti langsung saya tindak,” tegas  Presiden SBY.

Faktanya, hingga 20 Februari 2009, atau satu bulan satu hari setelah di-launching oleh Presiden SBY, FTZ tak kunjung terimplementasi. Sebab, tidak ada juklak mengenai bagaimana FTZ dijalankan. Sebenarnya draft juklak sudah ada, yakni  PP FTZ 01/2009, 02/2009, dan 03/2009. Ketiga juklak itu sudah dijelaskan oleh  Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian Edy Abdul Rahman dalam forum pertemuan di Hotel Novotel, Batam, Selasa 10 Februari 2009 lalu.

Ketiga draft PP tersebut harus diteken oleh Plt Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Waktu itu, kata Edy Abdul Rahman, Sri Mulyani sedang ke luar negeri sehingga belum sempat menandatangani.

Hingga Kamis 19 Februari 2009, tiga juklak tersebut masih belum diteken. Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan, Edy Putra, yang dimintai konfirmasi via telepon dari Batam, membenarkan hal itu.

“Juklak dari Menko Perekonomian belum ada karena menteri (Sri Mulyani) akan ke luar negeri. Mungkin dalam minggu depan, begitu menteri telah kembali, hal itu sudah ada kepastian,” kata Edy Putra.

Menurut Edy Putra, tanpa ketiga Juklak itu pun semestinya FTZ sudah bisa dijalankan. Tergantung bagaimana Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun menerapkannya di lapangan. Namun fakta di lapangan tidak semudah itu. Karena ada aturan yang bertentangan, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 56/M-DAG/PER/12/2008 tentang tentang Larangan Impor Produk Tertentu.

Lima produk impor yang dalam permendag tersebut tidak bisa bebas masuk Indonesia adalah makanan dan minuman, alas kaki, pakaian jadi, elektronik, dan mainan anak-anak. Produk-produk itu juga tidak bisa langsung masuk BBK, melainkan harus melalui lima pelabuhan yang ditunjuk, yakni Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Pelabuhan Tanjungpriok Jakarta, Pelabuhan Tanjungperak Surabaya, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, serta Pelabuhan Udara Internasional.

Ketua Dewan Kawasan (DK) FTZ Ismeth Abdullah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan DK Nomor 4/2009 mengenai impor, agar Permendag  No 56/M-DAG/PER/12/2008 tidak berlaku di BBK, namun  peraturan DK kalah ‘perkasa’ dibandung Permendag. Pihak Bea dan Cukai pun hanya mengakui peraturan menteri. Akibatnya, sampai waktu yang ditentukan untuk implementasi FTZ-BBK, tidak ada satu importir pun yang bisa memasukan barang ke BBK.

Akibatnya, barang kebutuhan seperti makanan dan minuman ringan impor yang sejak bertahun-tahun lalu mudah ditemukan di BBK, kini nyaris habis. Sudah dua bulan terakhir tidak ada barang masuk. Produk- produk impor itu semakin sulit didapat. Gudang milik beberapa importir, kini sudah kosong melompong.  Di swalayan dan minimarket pun tinggal beberapa dan akan habis dalam waktu kurang dari seminggu.

Padahal beberapa dari produk-produk tersebut, sangat dibutuhkan masyarakat Batam. Misalnya makanan untuk para vegetarian. Asal tahu saja, di Kepri sangat banyak orang yang vegetarian dan selama bertahun- tahun mengonsumsi makanan vegetarian asal Cina. Kini mereka mulai “menderita” karena lauk-pauk kesukaan mereka semakin sulit diperoleh dan harganya pun melonjak tajam.

Memang ada jenis makanan serupa yang diproduksi di Pekanbaru dan Medan. Misalnya daging dan ikan vegetarian. Namun kualitas dan rasanya sangat berbeda. Mayoritas penganut vegetarian mengaku tidak menyukainya karena rasanya aneh dan sama sekali tidak enak. Tapi mereka tidak tahu sampai kapan bisa  kembali menikmati makanan yang biasa mereka konsumsi setiap hari. Karena tidak ada importir yang memasukan barang.

Para pengelola pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan FTZ di Batam, juga mengaku belum tahu produk apa saja yang boleh masuk melalui pelabuhan bersangkutan. Misalnya Pelabuhan Kabil dan Batu Ampar. Pengelola masing-masing pelabuhan menyatakan hanya patuh pada peraturan lama karena mereka belum menerima juklak yang baru.

Beberapa importir mengaku sudah memiliki dokumen Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT) untuk mengimpor makanan dan minuman. Namun mereka tak bisa melakukan impor karena adanya tumpang tindih aturan. Kini mereka semakin kebingungan dan hanya menunggu apa mau pemerintah. Kalau pemerintah di daerah kini bingung, para importir dan kalangan pengusaha tentu lebih bingung lagi. Nah lo… (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s