Tidak Ada FTZ-BBK

TIDAK ada Free Trade Zone di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Tumpang tindih aturan yang ada terkait FTZ, jelas menggambarkan sikap ambivalen pemerintah pusat. Lebih dari itu, sikap aparat  Bea Cukai di lapangan juga dinilai berlebihan dalam menerapkan aturan. Ini menimbulkan kecurigaan berbagai kalangan. Ada apa?

Ini berdasar tindakan aparat Bea Cukai yang memeriksa kapal Batam Indah II milik PT PLS Bahari, Selasa (17/2/2009) sampai empat kali. Kapal tersebut juga harus bolak-balik dari Batam-Karimun-Batam untuk menjalani pemeriksaan muatan. Bahkan harus menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali di Karimun. Padahal sesuai Port Clearance, tujuan kapal tersebut adalah Pelabuhan Sekupang, Batam, yang mana di pelabuhan tersebut juga ada petugas Bea Cukai.

Apalagi setelah empat kali melakukan pemeriksaan, petugas Bea Cukai sama sekali tidak menemukan adanya barang ilegal yang diangkut kapal tersebut. Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan kalangan pengusahan mengenai profesionalisme petugas Bea Cukai. Semestinya Bea Cukai seepatnya memberikan klarifikasi atas persoalan ini. Sayang, Kabid P2 Kanwil II Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Syaiful Nasution, tidak menjawab ketika dimintai konfirmasi.

Akibat pemeriksaan berulang-ulang tersebut, muatan milik 22 perusahaan perakitan elektronik yang diangkut kapal tersebut, terlambat sampai pemiliknya. Dampak lanjutannya adalah perusahaan-perusahaan pemilik barang mengalami keterlambatan produksi. Konsekuensinya jelas, perusahaan-perusahaan tersebut mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Peristiwa tersebut sangat mengganggu kenyamanan berusaha. Apalagi Batam telah ditetapkan sebagai kawasan FTZ dan langsung diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kendati belum berlaku efektif karena lambatnya penandatanganan petunjuk pelaksanaan FTZ oleh pemerintah pusat serta tumpang tindih aturan, namun tidak sepatutnya petugas Bea Cukai bertindak berlebihan.

Jika setiap kapal yang memiliki dokumen resmi selalu dihentikan di tengah  laut oleh petugas Bea Cukai, tentu saja akan sangat mengganggu. Apalagi kapal Batam Indah mengangkut barang milik 22 perusahaan.  Informasi ini pasti menjadi preseden buruk. Batam akan dianggap sebagai tempat yang tidak nyaman untuk berinvestasi.

Apalagi di tengah buruknya situasi perekonomian global saat ini, alasan tersebut sudah cukup bagi para investor untuk angkat kaki dari daerah industri ini. Bila itu terjadi, kondisi perekonomian di Batam akan semakin berantakan dan bukan tak mungkin Batam menjadi kota mati. Kita memahami bahwa ketegasan petugas di lapangan sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang ilegal dan berbahaya. Namun demikian, sikap petugas yang berlebihan bisa menjadi bumerang.

Fakta tersebut menggambarkan bahwa ada pihak-pihak tertentu sengaja mengangkangi instruksi langsung Presiden SBY ketika meresmikan FTZ BBK, 19 Januari 2009 lalu.

Di hadapan ribuan orang, termasuk para pengusaha, Presiden SBY menegaskan berkali-kali bahwa jangan sampai ada yang coba-coba mempersulit pelaksanaan FTZ. “Jangan ada lagi perizinan yang panjang, sulit, bertele-tele, yang mengganggu semua pertumbuhan perekonomian, apalagi di kawasan ini,” kata Presiden SBY ketika meresmikan FTZ BBK di kawasan Wisata Ocarina, Batam Centre.

Presiden SBY tidak menginginkan adanya pihak-pihak tertentu yang mempersulit pelaksanaan FTZ-BBK. Termasuk melakukan pungutan liar terhadap pengusaha. Jika ada, silakan laporkan langsung kepada presiden. Faktanya, tetap saja ada pihak yang mencoba mempersulit implementasi FTZ. Jika perintah presiden saja tidak digubris, lantas siapa lagi yang mesti didengar?(*)

Iklan

One thought on “Tidak Ada FTZ-BBK”

  1. investor itu benalu negara yang teselubung oleh keuntungan sesaat. malahan lebih bagus orang asing pergi jauh2 dari negara ini. cintai negeri kita sendiri, cintai bangsa sendiri, jangan mau kita masih dijajah bangsa lain!
    trus kalau ada penyelundupan siapa yang sanggup menegah kalau cuma diperiksa sekali???
    importir itu brengsek!!! indonesia kaya SDA, kenapa harus impor??? tinggal bagaimana kita mengolah SDA yang kita punya.
    kalau kita tidak lagi butuh barang impor alih-alih justru kita banyak ekspor produk indonesia(bukan raw material), rupiah akan jadi mata uang internasional!

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s