Dicari, Caleg yang Bersedia tak Menguras Uang Rakyat

Logo Pemilu 2009INI musim pemilu. Para calon anggota legislatif (caleg) terlibat perang iklan yang sangat sengit  di segala macam media yang memungkinkan. Televisi, internet, radio, koran, poster, baliho, spanduk, leaflet, dan macam-macam lagi lainnya. Semuanya menawarkan diri menjadi wakil rakyat.

Semua menampilkan keunggulan yang dipunyai. Sejauh ini banyak yang tampak hebat, bahkan luar biasa. Banyak janji ditebar di sana sini. Semua indah dan menarik. Dengan banjir janji itu, seolah-olah setelah Pemilu 2009 ini kita sudah bisa hidup seperti di negeri dongeng yang aman tentram dan sejahtera.  

Okelah. Tak masalah apa pun janjinya. Karena janji sangat penting bagi seorang caleg supaya bisa menarik perhatian calon pemilih.  Yang penting, janjinya masuk akal dan diyakini bisa diperjuangkan ketika sudah terpilih.

Tapi saya punya satu usulan untuk para caleg. Sangat menggembirakan bila para caleg berjanji tidak akan menguras uang rakyat dalam berbagai bentuk.

Misalnya:

1. Tidak melakukan korupsi, mulai dari yang  ‘terang-terangan’ sampai yang sembunyi-sembunyi dalam kemasan studi banding kesana kemari.   

2.  Tidak rapat melulu sehingga hanya menghabis-habiskan uang rakyat untuk ongkos rapat mereka. Lebih memilih selalu turun ke tengah masyarakat guna melihat langsung kondisi mereka dan mendengar kebutuhan-kebutuhan mereka.

3. Berjanji menolak rapat-rapat yang dipindahkan ke hotel-hotel mewah, padahal sudah disediakan tempat bagi mereka untuk menggelar rapat.  

4. Tidak menciptakan  perda-perda pungutan yang justru semakin memberatkan ekonomi  rakyat. Tapi berpikir lebih kreatif bagaimana caranya mendapatkan tambahan APBD dari sumber-sumber lain.

Untuk poin nomor 4, kita sama tahu bahwa ada ribuan perda bermasalah yang tumpang tindih dengan peraturan pemerintah, bahkan dengan Pancasila dan UUD 1945. Pengalaman selama ini, kebanyakan para anggota DPR hanya bisa melihat uang di kantong rakyat dan pengusaha untuk “dikuras” habis-habisan.

Misalnya, masyarakat sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), tetapi ketika menambah satu lantai saja di rumahnya, harus membayar IMB lagi. Padahal pada objek pajak yang sama sudah dikenakan pajak  sebelumnya dan tidak menambah bangunan di lahan baru.  Selain itu,lahan itu sendiri juga sudah terkena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Mudah-mudahan   para legislator  hasil Pemilu 2009 bisa melihat persoalan sederhana itu. Supaya kalau bisa mencabut perda-perda semacam itu dan tidak lagi membuat perda macam-macam yang justru membuat rakyat semakin menderita. Padahal mereka dipilih sebagai wakil untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s