Aturan FTZ Kecewakan Masyarakat Kepri

* FTZ-BBK Berlaku Efektif 1 April 2009

KETUA Dewan Kawasan Free Trade Zone (DK FTZ) Ismeth Abdullah tampaknya tidak terlalu bergairah menyambut terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Free Ttrade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun.

Dia menilai KMK yang merupakan turunan dari PP 2/2009 yang memuat regulasi dan aturan main pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan FTZ, itu tidak menjawab harapan pengusaha dan masyarakat Kepulauan Riau (Kepri).

“Memang sudah ditetapkan. Namun tampaknya PMK itu tidak bisa memenuhi keinginan seluruh masyarakat. Karena kita tidak ingin terlalu berlebihan. Disesuaikan saja dengan kebutuhan masyarakat,” kata Ismeth usai menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Gedung Kacapuri, Tanjungpinang, Rabu (11/3/2009) malam.

Menurut Ismeth, masih ada beberapa aturan lagi terkait perizinan yang masih harus disempurnakan oleh pemerintah pusat. Dia menilai aturan yang baru diterbitkan bertentangan dengan roh dan semangat FTZ.

“Dalam bidang perizinan contohnya. Masih banyak perizinan yang dipegang pusat. Ya, kita usahakan (perizinan di daerah) dapat diwujudkan. Satu demi satu dululah,”ujar pria yang juga menjabat Gubernur Kepri itu.

Kendati tampak kecewa, Ismeth berharap aturan baru itu bisa disempurnakan kembali seiring berjalannya FTZ di BBK. Dia juga mengimbau kalangan pengusaha tidak ragu berinvestasi di Kepri.

Informasi yang diperoleh Tribun, tiga PMK yang merupakan turunan PP 02/2009 tentang FTZ, masing-masing No 45, 46, dan 47. Namun Ismeth belum bisa memastikan kapan tiga aturan itu diberlakukan. “Ada yang bilang mulai 1 April nanti. Ada yang bilang sebelum April. Maka itu besok akan kita jemput KMK tersebut,”tutupnya.

Wakil Ketua Kadin Kepri Bidang Investasi dan Perdagangan, Abdoellah Gosse mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa implementasi FTZ akan mulai 1 April 2009. Menurut dia, semestinya masalah perizinan ditangani langsung oleh Badan Pengusahaan Kawasan (BPK). Meski demikian, prosedur kepabeanan tetap berjalan. Kalau tidak, barang-barang akan diperiksa.

“Satu hal yang penting dalam proses ini, koordinasi antara Bea Cukai dan Dewan Kawasan harus berjalan baik. Jangan saling menyalahkan. Dan hal-hal teknis harus benar-benar dipersiapkan,” katanya.

Gosse juga menyinggung banyak hal yang harus dibenahi, diantaranya infrastruktur juga. Antara lain lima pelabuhan yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan FTZ, yakni Pelabuhan Batu Ampar, Sekupang, Citra Nusa Kabil, Pelabuhan Lobam Bintan, dan Pelabuhan Parit Rempak, Karimun.

Dia juga berharap DK yang beranggotakan TNI AL, TNI AD, Polri, dan unsur Muspida harus tanggap menutup pelabuhan tikus. Sebab, kata Gosse, di BBK terdapat sedikitnya 91 titik rawan penyelundupan. Khusus di Batam terdapat 41 pelabuhan khusus yang harus diawasi oleh tim FTZ.

Masih menunggu

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri melalui Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasinya, Saipullah Nasution mengaku masih menunggu turunnya Juklak dan Juknis dari Menkeu Sri Mulyani. Kata dia, setelah menerima Juklak dan Juknis, pihaknya akan menerapkan secepatnya.

“Kita belum menerima salinan Juklak dan Juklis peraturan FTZ BBK tersebut. Kita juga sedang menunggunya,”ujar Saipullah kepada Tribun di ruang kerjanya, Kanwil DJBC Karimun, kemarin. Sedikit diprediksi Saipullah, juklak dan juknis tersebut pada umumnya akan mengatur pelaksanaan lalu lintas masuk dan keluarnya barang dari dan ke daerah FTZ BBK.

Dia menegaskan, jangan ada yang coba-coba melanggar aturan, karena Bea Cukai tidak akan segan-segan menindaknya. Misalnya, apabila importir tidak melaporkan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkutan (RKSP) akan dikenakan denda sedikitnya Rp 5 juta hingga paling banyak Rp 50 juta. Sedangkan bagi yang tidak memberitahu jenis barang yang akan dimasukkan ke kawasan FTZ, akan dikenai denda minimal Rp 10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.

Wakil Ketua Panitia Anggaran (Panggar) DPR RI, DR Harry Azhar Azis mengaku belum mengetahui isi PMK yang baru diteken Menkeu. Namun dia menegaskan, dengan keluarnya PMK itu, maka tidak ada alasan lagi bagi aparat Bea Cukai untuk melakukan tindakan bertentangan dengan ketentuan baru yang ada. (eik/sam/yah/rud)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s