Manohara, Ambalat, dan Fungsi Diplomat

KISAH pilu yang dialami Manohara Odelia Pinot di Malaysia, telah lama bergulir. Setidaknya sejak

Manohara Odelia Pinot
Manohara Odelia Pinot

pertengahan Maret 2009. Ibunda Manohara, Daisy Fajarina, berjuang mati-matian demi membebaskan putrinya dari cengkeraman dan siksaan Pangeran Kelantan, Tengku M Fakhry dan keluarga Kesultanan Kelantan.

Kisah itu menyedot perhatian publik setelah mendapat publikasi luas media massa di Tanah Air. Kemudian tenggelam selama beberapa bulan, lalu meledak lagi setelah Manohara berhasil lolos setelah di Singapura, Sabtu pekan lalu. Dia lolos berkat bantuan pemerintah negara asing. Beruntung karena FBI dan Kedutaan Amerika Serikat bersama kepolisian Singapura membantu pembebasan tersebut.

Sungguh mengusik pikiran, karena selama berbulan-bulan ibunda korban meminta bantuan dan dukungan Pemerintah Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur pun telah dimintai bantuan. Hasil yang diperoleh, setidaknya menurut pengakuan Manohara, pihak kedutaan bukannya membantu, malah membuat berita bohong bahwa korban justru senang-senang di Kuala Lumpur.

Kegeraman Manohara ditumpahkan ketika berhasil kabur dan sudah kembali ke Indonesia. Dia mendesak pemerintah memecat Dubes RI di Malaysia. Kini Dubes RI di Malaysia dijabat mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jend (purn) Da’i Bachtiar.

Desakan Manohara agaknya mewakili ratusan ribu atau bahkan jutaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kini mengadu nasib di negeri jiran itu. Terlalu banyak TKI yang mendapat perlakuan tidak manusiawi di Malaysia. Para pahlawan devisa mengalami siksaan secara keji, bahkan tidak sedikit yang meregang nyawa, tinggal nama yang bisa kembali ke Tanah Air. Gambaran hampir serupa juga dialami TKI di negara-negara lainnya.

Pemerintah kita sebenarnya menyadari hal tersebut. Namun tidak bertindak memperjuangkan, membela hak-hak warga negaranya yang mengalami persoalan di negara lain. Entah karena buruknya kualitas para dubes dan diplomat yang ditugaskan di negara-negara sahabat, atau karena pemerintah memang tidak peduli pada nasib dan keselamatan warganya di luar negeri.

Padahal, sejatinya, tugas dubes adalah melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selain kasus Manohara, Indonesia dan Malaysia tengah terlibat masalah perbatasan. Saling klaim sebagai pemilik Blok Ambalat di wilayah perairan Kalimantan Timur, mengakibatkan ketegangan antara TNI Angkatan Laut dan Tentara Diraja Malaysia. Tentara dari negeri serumpun itu terus memprovokasi TNI AL di seputaran Blok Ambalat. Berkali-kali dan semakin sering mereka menerobos perbatasan. Sepanjang Januari hingga Mei 2009 , tentara Malaysia sudah 11 kali menerobos wilayah Blok Ambalat yang kaya kandungan minyak itu.

Pada kasus perbatasan ini pun, tidak ada reaksi cukup keras dan berbobot dari para dubes dan diplomat kita di Malaysia. Protes-protes dari rakyat dan wakil rakyat agar pemerintah bersikap tegas, karena kasus tersebut menodai harga diri bangsa, seperti tidak mendapat tanggapan berarti. Pemerintah selalu menyatakan akan mengambil langkah perundingan, namun faktanya kasus itu terus berlarut-larut hingga bertahun-tahun.

Malaysia seperti merasa begitu percaya diri bisa menguasai Blok Ambalat, belajar dari kesuksesan merebut Pulau Sipadan dan Ligitan setelah kasusnya dibawa ke Mahkamah Internasional. Mereka seolah menyadari bahwa para diplomat Indonesia kalah kelas dibandingkan diplomat-diplomat mereka. Bila Ambalat lepas, sebagaimana Sipadan-Ligitan, wibawa Indonesia di dunia internasional akan semakin terpuruk.

Pemerintah perlu mengevaluasi kualitas dan kinerja para diplomat kita. Selain kemampuan diplomasinya meragukan, justru ada yang terlibat kasus korupsi dan harus berurusan dengan hukum. Beberapa di antaranya bahkan telah dijebloskan ke dalam penjara. Mudah-mudahan jabatan dubes dan diplomat bukan sekadar ‘jabatan hadiah’, sejenis penghargaan, atau jabatan buangan (istilahnya ‘didubeskan’).

Pemerintah sudah saatnya benar-benar memilih orang yang memiliki kemampuan diplomasi yang tangguh agar bisa mengangkat martabat bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Fakta yang ada (maaf), para diplomat kita seperti wisatawan Indonesia di luar negeri yang dibiayai oleh negara.(*)

Iklan

3 thoughts on “Manohara, Ambalat, dan Fungsi Diplomat”

  1. sebenernya manohara tuh pro ambalat…

    dia merasa benci sama malay soalnya dah menginjak2 kedaulatan bangsa indonesia tercinta… mulai dari ngaku2 lagu rasa sayange, reog ponorogo, ngambil pulau sempadan dan ligitan… dll

    makanya dia menyusup ke kerajaan malaysia untuk membalas dendam…. he..3x..

    teori konspirasi yg ngawur… wakakak
    nb: semoga gw gak dituntut gara2 nulis ini…

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s