Pemekaran Bukan Solusi Utama

HARI-HARI belakangan ini muncul desakan dari beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mendirikan provinsi baru. Bila pemekaran wilayah terwujud, Provinsi Sulut berpotensi terpecah menjadi empat provinsi, yakni Provinsi Sulut, Minahasa Raya, Nusa Utara, dan Totabuan.

Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Minahasa Raya hendak bergabung membentuk Provinsi Minahasa Raya. Sangihe Talaud yang terdiri atas Kabupaten Talaud, Kabupaten Sangihe, dan Sitaro, ingin membentuk Provinsi Nusa Utara. Bolaang Mangondow (Bolmong) yang terdiri atas Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, Bolmong, dan Kotamobagu, ingin mendirikan Provinsi Totabuan.

Alasan yang mengemuka adalah rendahnya kesejahteraan rakyat akibat tidak meratanya pembangunan di Provinsi Sulut. Menurut para tokoh masyarakat  yang menghendaki pemekaran tersebut, selama ini pembangunan di Sulut hanya terkonsentrasi di beberapa kabupaten/kota saja. Sementara daerah lain cenderung terisolir dan tertinggal karena nyaris tak tersentuh pembangunan infrastruktur.

Kritik itu sangat masuk akal. Faktanya memang masih banyak daerah terisolir di Sulut. Sehingga para tokoh dari daerah-daerah tertinggal merasa bahwa pemekaran wilayah merupakan solusi atas ketidakadilan ekonomi yang selama ini dihadapi masyarakat di daerah-daerah terpencil.

Pertanyaannya, apakah pemekaran wilayah merupakan satu-satunya solusi bagi persoalan ketidakadilan ekonomi dan untuk peningkatan kesejahteraan  rakyat di daerah tertinggal/terpencil?

Pertanyaan itu penting untuk dijawab sejak sekarang. Perhatikan baik-baik daerah-daerah yang sudah berdiri sendiri sejak bergulirnya UU No 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang diperkuat dengan UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tidak sedikit daerah yang gagal mengangkat kesejahteraan rakyat.

Hal-hal yang wajib dipertimbangkan sebelum membentuk daerah otonom telah diatur dalam PP No 129/2000 sebagai turunan dari UU No 22/1999. Ada tujuh syarat mutlak bagi setiap daerah yang ingin berdiri sendiri, yakni kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Tujuh syarat itu mutlak dipenuhi. Bila enam syarat sudah terpenuhi tapi satu tidak, maka daerah tersebut dinyatakan tidak layak berdiri sendiri, terpisah dari daerah induk.

Selain itu, para tokoh juga perlu ikut memikirkan keterbatasan anggaran daerah induk dan anggaran negara, mengingat pemekaran membutuhkan biaya besar. Pemekaran wilayah terbukti sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita.

Penelitian DSF Indonesia tahun 2007 bertajuk “Biaya dan Manfaat dari Pembentukan Daerah Baru di Indonesia” membeberkan data bahwa hingga tahun 2007 saja, total biaya pemekaran telah mencapai Rp 76 triliun! Penelitian itu mendefinisikan pemekaran sebagai `penurunan belanja pembangunan pemerintah pusat dan pemerintah  daerah (kecuali daerah baru) selama tahun  2001-2005 yang disebabkan oleh pemekaran  selama periode tersebut’.

Hasil analisa terperinci  terhadap keuangan pemerintah pusat dan lebih dari 300 pemerintah daerah menyimpulkan  bahwa perkiraan biaya pemekaran selama tahun  2001-2005 mencapai sekitar Rp 9,1 triliun. Dengan kata lain, akibat pemekaran maka  investasi di bidang pelayanan publik berkurang Rp 9,1 triliun jika dibandingkan dengan kondisi `tanpa pemekaran’. Tentunya biaya pemekaran saat ini sudah lebih mahal dibanding ketika itu.

Pada prinsipnya kami tidak menentang aspirasi sejumlah daerah kabupaten/kota di Sulut yang menginginkan pemekaran wilayah. Namun kita berharap adanya sebuah kajian mendalam atas kesiapan daerah-daerah tersebut, sebagaimana tujuh syarat mutlak yang disebutkan di atas. Kita tidak mengharapkan setelah berhasil menjadi daerah otonom, tetapi para pengelola daerah bersangkutan gagal mengangkat perekonomian rakyat, kemudian harus gabung lagi ke daerah induk atau ke daerah lainnya. Ini sesuai PP No 78/2007, yang selain mengatur pemekaran wilayah, juga mengatur penghapusan dan penggabungan wilayah. Bila ini terjadi, sama saja kita telah memboroskan triliunan rupiah uang rakyat secara cuma-cuma.

Perlu juga dipikirkan dampak lebih luas dari pemekaran wilayah. Antara lain akan terjadi eksploitasi kekayaan alam secara berlebihan yang mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Sehingga yang perlu diperjuangkan saat ini adalah bagaimana agar terjadi pemerataan pembangunan di Sulut. Kita memiliki sejumlah universitas yang dipenuhi para ilmuwan. Kalangan universitas tersebut bisa diajak ikut memikirkan solusi bagi pemerataan pembangunan di daerah ini.

Kami juga berharap agar usulan pemekaran wilayah di Sulut tidak semata atas kepentingan politik kelompok tertentu demi meraih jabatan politik. Mudah-mudahan proses pemekaran wilayah di Sulut tidak “mencontoh” apa yang terjadi di Sumatera Utara, manakala demonstrasi massa yang mendesak pembentukan Provinsi Tapanuli mengakibatkan tewasnya Ketua DPRD Sumut Abdul Aziz Angkat, awal Februari 2009 lalu.(*)

Iklan

One thought on “Pemekaran Bukan Solusi Utama”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s