Para Koruptor Bakal Bersorak..!

PEMERINTAH tampaknya hendak memberikan ‘bonus’ khusus bagi para koruptor. Itu terlihat dalam rancangan undang-undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diserahkan kepada DPR pada 25 Mei 2009.

Bonus khusus tersebut adalah koruptor tidak perlu membayar kembali uang yang dikorupsinya kepada negara (asset recovery). Itu artinya, setelah keluar dari penjara, mereka masih bisa menikmati uang hasil korupsi. Keluarga si koruptor pun bisa hidup nyaman dengan uang milik rakyat yang telah dicuri.

Dalam draft tersebut, pemerintah menghapus hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti. Padahal, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), ketentuan uang pengganti sebagai pidana tambahan sebelumnya diatur dalam pasal 18 UU No 31/1999 yang telah diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika pelaku tidak mau membayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka kejaksaan dapat menyita dan melelang aset milik koruptor untuk menutup uang pengganti tersebut.

Jika koruptor tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Selain itu, dalam draf RUU Tipikor yang dibuat pemerintah, terdapat indikasi adanya kompromi dengan koruptor. Antara lain terlihat dalam ketentuan yang menyebutkan pelaku korupsi di bawah Rp 25 juta tidak akan dikenakan sanksi hukum (dimaafkan), jika pelaku menyesal dan mengembalikan uang hasil korupsi tersebut.

ICW menilai draf RUU Tipikor dari pemerintah sedikitnya memiliki 20 persoalan yang justru tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi. Beberapa di antaranya adalah terdapatnya sejumlah pasal yang tidak mencantumkan ancaman pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sehingga menurut Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja dan Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW,  hal tersebut membuka peluang bagi koruptor bisa hanya dikenai hukuman percobaan.

Hal penting lain adalah munculnya upaya melemahkan dan tidak mengakui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor. Dalam draf RUU tersebut tersirat adanya pembatasan wewenang KPK untuk melakukan tindakan terhadap pelaku korupsi, atau dengan kata lain, kewenangan KPK hanya sampai tingkat penyidikan.  Pengadilan Tipikor juga tidak diakui dalam RUU yang disusun pemerintah.

Kalau begini, lama-lama pemerintah dan DPR bisa membubarkan KPK sekalian. Wah…. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s