Korupsi Ayat UU Kesehatan

MAKIN bobrok saja negeri ini. Para mafia korupsi tidak saja mencuri uang negara, tetapi juga memperjualbelikan pasal dan ayat undang-undang demi kepentingan pribadi dan kelompok.  Seperti kasus penghilangan ayat berkaitan dengan rokok dalam Undang-Undang Kesehatan baru-baru ini. Ada oknum yang menghilangkan ayat 2 pada pasal 113 UU Kesehatan.  Penghilangan ayat tersebut justru dilakukan setelah UU tersebut disahkan pada 14 September 2009.

Ayat 2 yang dikorupsi itu memang menjadi inti dari Pasal 113. Berikut petikan lengkap Pasal 113 yang terdiri dari 3 ayat:

(1) Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

(2) Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat sekelilingnya.

(3) Produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

Saat dikirimkan ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk ditandatangani dan menjadi Lembaran Negara, pasal 2 dihapus. Pasal 3 menjadi pasal 2. Sebelum diserahkan ke Setneg, dokumen UU tersebut sudah dijilid rapi dan dipastikan masih lengkap, utuh. Sampul luarnya sudah bahan final, sudah ada kertas putih tebal hardcover mengkilap berlogo DPR RI warna emas. Itu artinya draf final dari DPR.

Ternyata, setelah disahkan, ada ayat yang raib. Beruntung pelaku penghilangan ayat tersebut ceroboh karena dia tidak menghapus ayat penjelasan  yang masih mensyaratkan pasal 113 itu 3 ayat. Sementara para pegawai di bagian sekretariat tidak bisa berkata apa-apa. Di sini muncul kecurigaan terhadap oknum di Setneg yang kemungkinan kongkalikong dengan perusahaan rokok. Bukan tak mungkin ada yang menerima sogokan dari industri rokok yang merasa terancam dengan keberadaan ayat tersebut.

Mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Kartono Mohamad menyatakan, kalau ayat 2 masuk, akan ada turunannya yang mengatur zat adiktif dan industri rokok yang akan kena dampak pengaturan itu. Penghilangan ayat tersebut agar negara tidak bisa mengatur peredaran rokok

Kartono yang juga mendapatkan draf UU Kesehatan membenarkan hilangnya ayat 2 pada pasal 113 UU Kesehatan. Dia mengetahui itu dari soft copy UU Kesehatan versi Setneg yang dikirimkan ke emailnya. Ketika dicek ke Kepala Bagian Biro Hukum Depkes,  mereka menyatakan tidak ada ayat yang hilang.  Ternyata Depkes juga tidak tahu ayat penghilangan ayat itu. Kartono menyatakan hilangnya ayat tersebut atas pengetahuan Setneg, Sekretariat DPR, bahkan Menteri Kesehatan.

Kasus ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah dan DPR harus bertindak tegas terhadap pelaku dan para mafia yang berada di balik kasus penghilangan ayat UU Kesehatan. Kepolisian juga tidak bisa tinggal diam da;am mengusut kasus ini. Pelaku penghilangan ayat tersebut harus segera ditangkap agar perbuatan seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan, mudah-mudahan penyakit seperti ini tidak menular ke daerah ketika penyusunan peraturan daerah.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s