Membantai Hak Memperoleh Informasi

PEMBANTAIAN terhadap wartawan kembali terjadi. Kelompok bersenjata M-16 dan golok, membantai lebih dari 57 orang, termasuk 18 wartawan, yang sedang menjalankan tugas di Provinsi Maguindanao, Filipina, awal pekan ini. Mereka menyergap iring-iringan rombongan para korban yang sedang dalam perjalanan untuk menyampaikan formulir pencalonan  Esmanuel Mangudadatu untuk ikut pemilu pada Mei 2010.

Kehadiran para wartawan untuk menjalankan tugas liputan dan tidak memiliki perselisihan dengan kelompok penyerang. Demikian pula belasan korban lainnya, yang juga kena bantai, kendati mereka bukan bagian dari rombongan Mangudadatu.

Pada mayat para korban terdapat lubang peluru dan luka tersayat parang. Beberapa dari lelaki yang tewas, tangannya diikat di belakang. Seorang korban, perempuan, dalam kondisi hamil. Jenazah mereka dimakamkan secara massal, sebagian lainnya dicampakkan di tempat sampah, persis di tepi jalan.

Perebutan kekuasaan antara dua keluarga politisi lokal, Esmael Mangudadatu dengan Datu Andal Ampatuan, menjadi latarbelakang terjadinya pembantaian tersebut. Ampatuan adalah sekutu Presiden Filipina, Gloria Macapagal – Arroyo. Dia sudah tiga kali menjabat Gubernur Muguidanao. Seorang  putra Ampatuan adalah gubernur wilayah otonom Muslim Mindanao, wilayah yang mencakup enam provinsi.

Penyelidik kasus tersebut yakin bahwa sekitar 100 orang bersenjata yang membantai warga dan wartawan tersebut merupakan pengawal (semacam paramiliter) klan Ampatuan. Menurut saksi mata, putra Datu Andal Ampatuan, Andal Ampatuan Jr yang juga seorang wali kota, berada di tempat itu saat pembantaian tersebut terjadi.

Jelas, pembantaian tersebut merupakan tindakan keji sekaligus biadab. Sangat disesalkan, demi kepentingan politik dan kekuasaan dari segelintir kelompok, harus dicapai dengan segala cara, termasuk melakukan tindakan biadab. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengutuk pembantaian massal di Filipina yang bermotif politis. Dia mendesak Pemerintah Filipina mengusut tuntas kasus tersebut dan keadilan benar-benar ditegakkan.

Panitia Pelindung Wartawan (CPJ) yang berpusat di Amerika Serikat menyatakan, pembantaian terkait pemilihan umum di Filipina merupakan serangan paling mematikan atas media sejak tahun 1992, ketika lembaga itu mulai  mencatat aksi kekerasan terhadap wartawan.

Asosiasi Surat Kabar Dunia (WAN-IFRA), yang bermarkas di Paris dan Federasi Wartawan Internasional (IFJ) yang berpusat di Belgia, dan Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), mengutuk pembantaian sangat keji tersebut. IFJ bahkan mengategorikan Filipina di bawah pemerintahan Presiden Arroyo, menjadi tempat paling berbahaya bagi wartawan. Dalam delapan tahun terakhir, sudah 74 wartawan tewas di negara itu.

International Press Institute (IPI) mencatat, rata-rata setiap tahun ada 100 orang wartawan gugur dalam menjalankan profesinya di seluruh dunia. Jelas, ini bukan sebuah kabar baik bagi wartawan di mana pun.

Kekerasan dan pembunuhan terhadap wartawan juga kerap terjadi di Indonesia.  Di Yogyakarta, tiga belas tahun lalu, persisnya Selasa 13 Agustus 1996 malam, wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, dianiaya dan meninggal tiga hari kemudian. Hingga kini, tidak diketahui siapa pelaku  pembunuhan tersebut. Polisi diduga tidak mengusut kasus tersebut secara serius lantaran terkait kepentingan penguasa yang koruptif.

Awal tahun ini, pembunuhan wartawan kembali terjadi. Wartawan Radar Bali,  AA Narendra Prabangsa, dihabisi. Dia dibunuh pada 11 Februari 2009. Mayatnya ditemukan sudah membusuk di Laut Padangbai, Klungkung, Bali, pada 16 Februari 2009. Lagi-lagi, latar belakang pembunuhan ini terkait pemberitaan menyangkut korupsi yang dilakukan oleh keluarga penguasa. Aktor intelektual pembunuhan tersebut adalah  Nyoman Susrama, adik seorang pejabat di Kabupaten Bangli.

Masih banyak lagi kekerasan kerap dialami wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Kami berharap, tidak ada lagi kekerasan dan pembunuhan terhadap wartawan, terutama terkait tugas jurnalistik. Patut disadari bahwa wartawan (yang benar dan berintegritas) adalah para pejuang kebebasan informasi dan penegak hak asasi manusia sekaligus pilar keempat demokrasi.

Melakukan kekerasan, kriminalisasi, apalagi pembunuhan terhadap wartawan, merupakan upaya menghambat, bahkan “membantai” hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar, sekaligus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Karena itu, selain adanya jaminan atas kebebasan dalam memperoleh informasi, pemerintah wajib memberikan ganjaran setimpal  terhadap para pelaku kekerasan terhadap wartawan.(*)

Artikel terkait:

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s