Merintangi KPK dengan Aturan Penyadapan

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Patrialis Akbar, membuat inisiatif tengah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata Cara Intersepsi atau penyadapan. PP ini, menurut Menkominfo, paling lambat terbit pada April 2010.  RPP penyadapan merupakan turunan dari UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pada bagian penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU ITE disebutkan, “Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam,  membelokkan,  mengubah,  menghambat,  dan/atau  mencatat  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  tidak  bersifat  publik,  baik  menggunakan  jaringan  kabel  komunikasi  maupun  jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk lembaga penegak hukum yang masuk dalam daftar lembaga hukum yang diatur dalam PP Penyadapan. Dalam RPP tentang  penyadapan, menyebutkan bahwa KPK dan lembaga penegak hukum lainnya harus terlebih dahulu melapor ke Depkominfo selanjutnya meminta izin Ketua Pengadilan Negeri (PN) sebelum melakukan penyadapan. PN akan menerbitkan izin penyadapan dalam waktu 3 x 24 jam kemudian.

Penyadapan oleh lembaga hukum lainnya yang juga diatur dalam PP adalah Kejaksaan Agung, Polri, KPK, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pertahanan, Badan Intelijen Negara. Kalangan DPR dari Komisi III, menyambut positif rencana penerbitan PP tersebut. Kita ketahui bersama, sejumlah anggota DPR periode lalu tertangkap basah menerima suap atas hasil penyadapan oleh KPK.

Rencana penerbitan PP tersebut menimbulkan kecurigaan sekaligus memancing reaksi berbagai kalangan. Sebab, PP itu disampaikan tak lama berselang pemutaran hasil penyadapan KPK di sidang Mahkamah Konstitusi (MK),awal November 2009. Hasil penyadapan itu terkait percakapan telepon sejumlah pihak dengan pejabat penegak hukum yang diduga tengah merancang kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Hemat kami, keberhasilan KPK dalam membongkar berbagai kasus korupsi, karena menggunakan alat sadap. Lagipula, prosedur penyadapan yang dilakukan oleh KPK sudah berdasar UU No 30/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan diaudit oleh Kementrian Kominfo.

Penyadapan juga telah diatur secara jelas dalam UU ITE, Bab VII, Pasal 31 ayat 1. Ancaman pidana bagi pelanggaran pasal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 47, diancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800 juta. MK pun telah memutuskan bahwa kewenangan penyadapan oleh KPK sudah konstitusional. Menerbitkan PP Penyadapan untuk KPK bisa dinilai melawan keputusan MK.

Pertanyaannya, bagaimana jika yang akan disadap adalah ketua pengadilan? Atau jika KPK hendak menyadap hakim, pejabat pengadilan, atau  Mahkamah Agung? Bila penyadapan harus melewati prosedur birokrasi yang lebih panjang lagi, penyidik KPK bisa kehilangan momentum ketika hendak menangkap koruptor. Hal ini juga membuka celah baru terjadinya “perdagangan hukum”. Celah ini bisa dimanfaatkan para koruptor dan mafia hukum untuk bermain mata dengan penegak hukum.

Bukankah terbitnya UU ITE guna memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi? Berdasar Pasal 5 ayat 1 UU tersebut, hasil penyadapan boleh dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Ayat itu berbunyi, “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.” Ini melengkapi alat bukti hukum yang sah, yang selama ini hanya lima, yakni saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, pengakuan.

Dengan demikian, harapan kami dan juga publik Indonesia yang sudah muak dengan perilaku koruptif para pejabat, mendesak agar pemerintah tidak menciptakan aturan-aturan yang terkesan hendak merintangi KPK dalam menjalankan tugasnya menangkap para koruptor. Karena dengan aturan yang  membatasi kewenangan KPK, kami memastikan bahwa para koruptor bakal bersorak lantaran mereka merasa diuntungkan. Sebaliknya, pemerintah harus berupaya keras untuk memperkuat KPK, bukan justru melemahkannya.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s