Polisi kok Melanggar HAM?

DEPARTEMEN Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengakui hingga kini masih terjadi dugaan pelanggaran-pelanggaran HAM di tanah air. Direktur Jenderal HAM Depkumham Harkristuti Harkrisnowo menyatakan, pihaknya tidak bisa memungkiri hal tersebut.

Lantaran itu, Kapolri akhirnya mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.  Peraturan tersebut menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Polri menyadari bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Karena itu, prinsip dan standar HAM  berlaku secara universal bagi semua petugas penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Di lapangan, saat peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia, Kamis (10/12), Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim menyatakan miris atas meningkatnya kasus pelanggaran HAM di Indonesia.  Berdasar data Komnas HAM, polisi paling banyak melanggar HAM, mencapai 50 persen dari 4.926 pengaduan, atau sebanyak 2.463 kasus!

Dari laporan itu, yang paling banyak dilanggar adalah hak mendapat keadilan dan hak atas rasa aman. Polisi sangat berpotensi melakukan pelanggaran HAM  karena lembaga penegak hukum tersebut berada di garis terdepan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Namun, dalam pelaksanakan tugasnya, sering keluar dari prosedur hukum yang ada.

Pelanggaran HAM oleh petugas kepolisian juga terjadi di Sulawesi Utara (Sulut). Beberapa kali terjadi penganiayaan oleh petugas di lapangan terhadap warga sipil. Dua kasus terakhir adalah Penganiayaan terhadap Jendry Manoppo (28) di Langowan Timur dan Riman Onu, Warga Kelurahan Pateten, Kecamatan Bitung. Khusus kasus penganiayaan di Bitung, polisi yang sudah dalam kondisi mabuk, bahkan menodongkan pistol kepada istri korban.  Selain itu, kasus pemerkosaan yang dialami seorang ibu rumah tangga di Mokupa, Minahasa. Korban merasa polisi tidak memproses laporannya secara serius, bahkan membebaskan pelaku pemerkosaan.

Kasus-kasus tersebut tengah ditangani Divisi Propam Polda Sulut. Publik sangat berharap tindakan tegas terhadap para pelaku kekerasan aparat terhadap warga sipil. Hal ini agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.

Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Nanan Sukarna menegaskan, HAM sudah menjadi angenda pokok dalam pendidikan polisi. HAM telah menjadi angenda pokok dalam pendidikan polisi. Bahkan, dalam pendidikan kepolisian, ada buku HAM khusus untuk Polri.

Polisi harus mengedepankan HAM, karena polisi saat ini harus demokratis. Sehingga apabila ada polisi yang melanggar HAM, mereka harus ditindak tegas. Dia bahkan meminta agar masyarakat tidak kompromi jika melihat ada polisi nakal. Masyarakat harus melaporkan jika ada polisi nakal. Polri menjamin keamanan pelapor.

Bagaimana pun, sesungguhnya rakyat sangat mencintai polisi. Sebab kepada polisi lah rakyat bisa memperoleh rasa aman dan keadilan. Bila polisi tidak bisa menjamin hal tersebut, kepada siapa lagi rakyat menggantungkan harapannya?(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s