“Biaya Administrasi” Atau Pungli?

JUDUL di atas menggunakan tanda petik. Kalimat pendek itu sangat akrab di telinga kita manakala berurusan dengan layanan publik. “Biaya administrasi” ini nilainya bermacam-macam. Dari hanya seribu rupiah hingga jutaan rupiah. Ada pula yang meminta “biaya sukarela” tapi ditentukan nilai minimalnya.

Alasan yang sering kita terima mengenai pemanfaatan biaya tersebut juga banyak. Untuk biaya kertas, biaya blanko, biaya pengetikan, ongkos tranportasi, dan macam-macam alasan lainnya. Tak jarang biaya administrasi ditetapkan sendiri oleh unit-unit layanan publik, padahal tidak tercantum dalam aturan resmi yang dikeluarkan pemerintah, bahkan bertentangan dengan undang-undang.

Sehingga publik patut mempertanyakan tujuan dan manfaat penerapan biaya administrasi seperti itu. Bukankah rakyat membayar pajak demi mendapat pelayanan dari pemerintah? Lantas mengapa harus membayar “biaya administrasi” lagi ketika ingin memperoleh layanan publik yang sudah semestinya dan menjadi hak rakyat?

Tapi posisi rakyat selalu lemah sehingga seringkali terpaksa mengikuti kemauan para pelayan publik di kantor-kantor pemerintahan. Sebut saja misalnya ketika kita mengurus kartu tanda penduduk (KTP), akta nikah, akta kelahiran, izin mendirikan bangunan (IMB), membayar pajak di Samsat, dan ketika mengurus berbagai surat keterangan lainnya. Kita terpaksa harus membayar, apalagi bila sangat membutuhkan.

Itulah sebabnya, pungutan liar atau pungli dalam segala bentuknya, sudah sejak lama mengganggu kenyamanan publik. Tak terkecuali kalangan investor yang hendak menanamkan modalnya di negeri ini. Perilaku buruk oknum aparat pelayan publik, mengakibatkan investor enggan datang. Akibatnya juga  menghambat lembaga-lembaga yang bertugas melakukan promosi guna mendatangkan investor.

Menyadari hal tersebut, Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan Provinsi Sulut, menggelar pertemuan khusus di Manado untuk membahas persoalan serius itu. (Tribun Manado, 16 Desember 2009).

Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain; (1) PTSP kabupaten/kota, PTSP Provinsi, dan tim monitoring provinsi sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri mengembangkan sistem monitoring dua kali dalam setahun. (2) Tim monitoring provinsi memfasilitasi forum PTSP menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dalam rangka koordinasi, komunikasi, dan penyelenggara secara periodik dan berkelanjutan.

(3) Mensinergikan kebijakan dan pengelolaan perizinan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (4) Mengupayakan secara bersama dan/atau sendiri sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan sesuai kapasitas masing-masing pihak. (5) Mengupayakan mendapatkan masukan secara regular dari pelaku usaha.

Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Sulut menyatakan, upaya-upaya tersebut guna memberikan kemudahan pelayanan jasa seperti pembuatan KTP, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya. Dan hal terpenting adalah menghilangkan pungli, yang sesungguhnya sama saja dengan korupsi.

Kami gembira atas langkah Satuan PTSP Sulut yang mulai mengupayakan pemberantasan pungli. Masyarakat sangat berharap kesepakatan tersebut di atas merupakan sebuah komitmen yang benar-benar kuat untuk memberantas pungli sekaligus memberikan kemudahan layanan publik.  Tak hanya itu, harus ada tindakan tegas terhadap pelayan publik yang masih melakukan pungli.

Pungli senyatanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Apalagi  telah menjadi rahasia umum, hasil pungli dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum pelayan publik, baik sendiri maupun dibagikan di antara mereka. Bila dilakukan oleh aparat negara, maka pungli disebut korupsi karena melanggar UU No. 31 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(*)

Iklan

One thought on ““Biaya Administrasi” Atau Pungli?”

  1. ‎”PEDULI RIKO” -Siapa RIKO.?! ANAK 9 thn.2 bln tdk sadar diri KOMA di RSU Kupang NTT..Di diagnosa sakit KANKER OTAK.Harus di rujuk ke Bali. karena keterbatasan alat dan ahli di RSU Kupang!!.*Mari ulurkan tangan… Bantuan sumbangan sukarela dptdi trfr lgsg ke rek bapak nya Riko, an.Gerson Bulla, Bank BRI Unit Naikoten Kupang NTT, …No.Re…k.
    3490-01-032036-53-6. Trm ksh

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s