Perbaiki integritas Pelayan Publik

BAIK buruknya layanan publik yang diterima masyarakat, sangat bergantung pada integritas para pelayan publik. Masyarakat akan memperoleh kepuasan apabila para pelayan publik, termasuk para pejabat publik, memiliki integritas tinggi. Sebaliknya, jika integritas mereka buruk, masyarakat pasti tak puas dan mengeluh.

Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terungkap melalui survei “Integritas Layanan Publik 2009” yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasar hasil survei lembaga antikorupsi itu, masyarakat Sulut menilai integritas para pelayan dan pejabat publik di daerah ini sangat rendah. Masyarakat menempatkan para pelayan dan pejabat publik Sulut di urutan kedua terendah setelah Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota, warga Kota Manado menempatkan Kota Tinutuan di urutan tujuh berintegritas terendah secara nasional. (Tribun Manado, Rabu 23 Desember 2009).

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Semakin rendah nilai integritas berarti semakin rendah pula nilai moral, etika, dan kejujuran yang dimiliki seseorang.

Rendahnya moral, etika, dan kejujuran memperbesar potensi terjadinya korupsi. Integritas yang rendah terwujud dalam perilaku dan  sikap yang tidak mau peduli, tidak mau bersusah payah, bekerja minimalis, kurang  cermat, asal bapak senang, dan cari aman.

Padahal, masyarakat berhak memperoleh layanan publik yang baik dan profesional karena itu bisa terwujud  dari anggaran negara yang tak lain uang milik rakyat sendiri. Anggaran tersebut diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), bahkan saat ini ada juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Semua mata anggaran tersebut disusun untuk memberikan layanan secara profesional bagi masyarakat. Hasilnya akan terlihat pada tingkat kesejahteraan rakyat.

Dalam survei KPK, ada empat unit layanan publik yang dinilai di pemerintah provinsi, yakni Pelayanan RSUD Kelas B, Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Izin Trayek Antarkota dalam Provinsi, dan Izin Pendirian Koperasi/UKM Tingkat Provinsi. Unit layanan yang hampir sama juga disurvei pada level pemerintah kabupaten/kota.

Artinya, masyarakat Sulut dan Kota Manado tidak puas atas layanan pemerintah pada sektor-sektor tersebut. Entah pelayanannya buruk atau bahkan bukan tak mungkin, ada praktik korupsi di unit-unit tersebut. Sebab, sampel yang diambil KPK adalah orang-orang yang langsung berhubungan dengan unit- unit layanan publik tersebut, sehingga mereka sudah merasakan sendiri bagaimana kualitas layanan yang didapat.

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa anggaran yang dialokasikan ke unit-unit layanan tersebut tak mampu dikelola dengan baik untuk kepentingan publik. Anggaran dalam konteks ini, termasuk gaji para pelayan dan pejabat publik itu sendiri. Mereka dibayar untuk melayani, tetapi justru memberikan pelayanan buruk atau bahkan melakukan korupsi dan pungutan liar.

Hal seperti itu bisa juga terjadi akibat kelemahan para pemimpin lantaran memiliki integritas rendah, tak mampu melakukan kontrol secara ketat. Ditambah rendahnya integritas petugas di lapangan yang bersikap masa bodoh, bekerja minimalis dan asal-asalan, kurang cermat, cari aman, dan menjalankan prinsip asal bapak senang (ABS). Semua itu berimplikasi terhadap hasil kerja yang buruk dan tidak profesional. Dan bukan tak mungkin masuknya kepentingan pribadi atau kelompok yang memanfaatkan unit-unit layanan publik tersebut, sebaliknya masyarakat dipinggirkan. Maka lengkaplah penderitaan masyarakat. .

Kami berharap, ke depan, baik Pemerintah Provinsi Sulut maupun Pemerintah Kota Manado, memperbaiki kualitas layanan publik menjadi lebih profesional. Para pelayan yang berintegritas rendah, sebaiknya disingkirkan dan digantikan dengan mereka yang mau melayani secara sungguh-sungguh. Rakyat memimpikan para pelayan dan pejabat publik yang profesional, dekat dengan masyarakat sehingga memahami persoalan riil di lapangan, dan tentu saja tidak koruptif. Bila ini terwujud, tahun 2010 mendatang, nama Provinsi Sulut dan Kota Manado akan berada di deretan provinsi dan kota berintegritas tinggi.(*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s