Orang Miskin Dilarang Sakit

“SEHARUSNYA mereka mengutamakan pelayanan dan keselamatan pasien, bukan uang. Kasihan, banyak saudara-saudara kita yang susah.”

Petikan kalimat itu terucap spontan dari bibir Buce Lotanubun ketika mengadu ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Buce mengadukan pelayanan yang diterima istrinya, Siska Yulia Fransiska Makatey, pasien yang meninggal saat proses melahirkan di RSUP Prof Kandou, Sabtu 10 April 2010.

Keluarga Siska menduga kematian itu akibat malapraktik. Buce mengadu ke Dewan dengan harapan, cukup istrinya saja, jangan ada lagi orang lain yang mengalami hal serupa. (Tribun Manado, 16 April 2010).

Selain dugaan malapraktik, sejumlah anggota Komisi IV mengendus dugaan praktik komersialisasi terhadap obat-obat yang telah dibiayai Asuransi Kesehatan (Askes) oleh oknum-oknum paramedis di rumah sakit. Dewan menduga oknum perawat menekan pasien dan keluarganya untukĀ  membayar obat yang seharusnya sudah dibiayai negara melalui Askes. Dewan berjanji akan mempertanyakan hal ini kepada pihak rumah sakit.

Kata kunci dalam kasus ini adalah “komersialisasi kesehatan”. Praktik ini sudah sangat lama terasa di negeri ini, namun seringkali berlalu begitu saja dan akhirnya terlupakan sampai datang kasus berikutnya. Begitu seterusnya. Bukankah kita sering mendengar dan membaca berita mengenai pihak rumah sakit menolak pasien kurang mampu atau memberikan pelayanan buruk bagi pasien pemegang kartu Jamkesmas?

Sebuah keanehan ketika rumah sakit semestinya berorientasi pelayanan, apalagi rumah sakit milik pemerintah, justru menolak pasien bila tak mampu membayar di muka. Tak jarang pasien gawat darurat keburu meninggal lantaran terlalu lama menunggu layanan medis.

Itu bisa terjadi lantaran beberapa rumah sakit saat ini telah menjadi sebuah industri yang menggunakan perspektif untung rugi semata. Bila sudah begini paradigmanya, tentu saja orang miskin menjadi musuh utama rumah sakit. Maka tak heran ketika orang miskin datang berobat, pertanyaan pertama yang mereka terima bukannya “sakit apa” tetapi “mana uang mukanya.” Itulah sebabnya muncul pemeo, “orang miskin dilarang sakit”. Kalau kita ubah sedikit ‘lelucon’ itu, akan menjadi, “hanya orang kaya yang boleh hidup.”

Komersialisasi layanan kesehatan benar-benar menjadi ancaman serius terhadap kemanusiaan. Ancaman sangat serius terhadap nyawa orang-orang miskin. Pemerintah Amerika Serikat menyadari betul soal ini. Sehingga Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, rela menunda kunjungan luar negeri, termasuk ke Indonesia, demi memperjuangkan lolosnya rancangan undang-undang kesehatan di negerinya, yang lebih berpihak kepada kaum miskin.

Kita, Indonesia, juga memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bab XX Pasal 190 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa pimpinan unit pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan gawat darurat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Sebagai rakyat dari negeri ini, kita berhak menuntut negara untuk memberikan layanan kesehatan gratis. Manakala negara belum mampu memenuhi hal itu, setidaknya pemerintah harus bertanggungjawab menyelenggarakan layanan kesehatan yang manusiawi.

Pemerintah tidak membiarkan praktik komersialisasi layanan kesehatan semakin menjadi-jadi. Misalnya, pemerintah harus berani bertindak tegas terhadap pihak rumah sakit yang meminta uang muka terlebih dahulu, terutama bagi pasien gawat darurat, menindak tegas pihak rumah sakit yang menolak pasien. Ini perintah Undang-Undang Kesehatan! (*)

Iklan

One thought on “Orang Miskin Dilarang Sakit”

  1. saya sangat prihatin dengan apa yang dialami oleh keluarga saya dimanado,hanya karena kelalaian petugas kemudian terjadi kematian pasien,sesungguhnya kasus tersebut diatas menjadi kasus sehari-hari terjadi di rumah sakit pemerintah,cuman mungkin kita harus arif dan bijaksana untuk menilai petugas medis dirumah sakit,sebab kematian pasien banyak faktor,seperti faktor pasien datang telat dirumah sakit,faktor ketidak tahuan,faktor ekonomi,budaya,geografis,dan terakhir faktor manusianya seperti dokter,perawat,bidan,pelayan obat apotek,pelayanan laboratorium,bagian ronsen dll,sehingga ketika kita menilai kelalaian petugas,maka mesti diurut dari awal hingga samapi dirumah sakit dan yang paling terahir adalah ajal adalah keputusan ALLAH SWT. Untuk faktor ekonomi,maka menurut hemat saya bukan alasan,se bab saat ini ada JAMKESMAS,yang menjamin akan pelayanan gratis samapi pasien pulang kerumah kecuali naik ojek atau taxi itu tdk gratis,cuman sayang pelayanan jamkesmas yang saya liat dirumah sakit banyak yang aneh,banyak pasien dmi gratis ganti nama dan ktp,banyak yang pake HP NOKIA terbaru dan banyak lagi,tapi petugas kesehatan tidak perduli yang penting ada jamkesmasnya pasti terlayani dengan gratis semuanya,ok

    Suka

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s