Menata Pemerintahan di Kota Manado

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali datang ke Manado untuk melengkapi hasil pemeriksaan kasus korupsi Rp 48 miliar yang dituduhkan kepada Wali Kota Manado Jimmy Rimba Rogi (Imba). Dari rangkaian pemeriksaan panjang yang dilakukan KPK, muncul berbagai dugaan menyangkut keterlibatan orang lain di luar Imba.

Dalam kasus ini KPK baru menjaring Imba sebagai tersangka, sedangkan pejabat lain yang berada di bawahnya, mantan Sekretaris Kota Vecky Lumentut, baru berstatus sebagai saksi. Di tengah pemeriksaan muncul surat pernyataan mengejutkan yang dibuat dua anggota DPRD Manado, Nicolaas Wongkar, dan Rambli Abbas.

Surat tersebut mengejutkan karena mengungkapkan peran besar Vecky Lumentut yang mendesak dua anggota DPRD itu untuk bersikap kooperatif terhadap penyidik KPK. Dalam pengakuan tertulis bertanggal 18 Desember 2008, Nicolaas Wongkar mengatakan didesak Vecky untu menerima uang tunai Rp 50 juta.

Uang itu selanjutnya akan diserahkan kepada penyidik KPK sebagai barang bukti bahwa Nicolaas pernah menerima uang usai pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado tahun anggaran 2006. Sedangkan anggota DPRD lainnya, Rambli Abbas, dalam surat pernyataan mengaku didesak Vecky memberikan keterangan kepada KPK tanpa harus menunggu surat panggilan.

Kalau isi pengakuan mereka benar, berarti masih ada misteri yang harus diungkap di balik kasus korupsi APBD Kota Manado tahun anggaran 2006. Terutama menyangkut peran anggota DPRD, termasuk Ketua DPRD Ferro Taroreh.

KPK memfokuskan penyidikan kepada beberapa hal yaitu penggunaan dana penanggulangan bencana alam, aliran dana ke Persatuan Sepakbola Manado (Persma), penertiban pedagang kaki lima (PKL), dan dana operasional pemerintahan. Untuk poin terakhir mencakup pengadaan mobil dinas bagi Ketua DPRD Manado.

Pemeriksaan di tingkat penyidikan memang tidak mungkin dapat mengungkap seluruh sisi dari kasus tersebut. Bisa saja fakta baru didapatkan di persidangan Imba, termasuk kebenaran dari isi surat pernyataan anggota DPRD Manado dan latarbelakang mengapa Vecky Lumentut melakukan tindakan seperti itu.

Di sisi lain, nasib pemerintahan Kota Mando perlu mendapat perhatian serius setelah Imba harus menghuni Rumah Tahanan Polres Jakarta Utara sebagai titipan KPK. Meski ia masih berstatus sebagai Wali Kota Manado, dan mengendalikan pemerintahan dari jarak jauh, tetap saja ada hambatan dalam menjalankan fungsinya.

Wakil Wali Kota Abdi Buchari bisa saja menggantikan fungsi Imba, namun sepanjang belum ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas Wali Kota, otoritasnya masih sangat terbatas. Kalau proses hukum terhadap Imba berkepanjangan, tentu saja kondisi tersebut sangat mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Ambil contoh ketika Kota Manado mengalami bencana alam berupa tanah longsor dan banjir pada pertengahan Januari 2009 lalu, warga yang menjadi korban tidak segera mendapat bantuan karena aparatus di Pemerintah Kota Manado tidak berani mengambil keputusan. Selain karena trauma terhadap kasus Imba, juga keterbatasan wewenang dari pejabat yang ada di tempat.

Begitu juga kasus pelantikan beberapa lurah di wilayah Kecamatan Mapanget yang menjadi polemik antara Wakil Wali Kota dengan Camat Ibrahim Sumampow. Dalam masalah itu Camat Mapanget melantik sejumlah lurah atas dasar SK Wali Kota Manado, tanpa berkoordinasi dengan Wakil Wali Kota.

Masing-masing mempunyai alasan dan argumentasi. Kalau masalah-masalah seperti itu tidak segera dicarikan jalan keluar, tentu sedikit banyak akan mengganggu jalannya pemerintahan. (*)

Manado, 3 Februari 2010

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s