Plesiran Dewan

BELUM tiga bulan para wakil rakyat dilantik. Belum lagi terdengar aspirasi apa yang sudah mereka perjuangkan, tapi kebiasaan buruk sudah mulai menjadi bahan pembicaraan khalayak. Kebiasaan wakil rakyat kita adalah suka melakukan studi banding keluar daerah bahkan ke luar negeri. Penyakit yang sama juga diderita kalangan eksekutif kita.

Studi banding para wakil rakyat maupun kalangan eksekutif pun mendapat konotasi negatif. Publik melihatnya sebagai perilaku elite yang sekadar menghambur-hamburkan uang rakyat. Karena seringkali, sebagian besar waktu ketika studi banding dipakai untuk plesiran. Tidak jarang, mereka mengajak keluarga saat ‘bertugas’ di luar daerah.

Suara miring mengenai perilaku tersebut, mulai menjadi perbincangan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Baru-baru ini, sejumlah wakil rakyat di Kota Bunga, melakukan studi banding ke Jakarta, Malaysia, dan Singapura. Dalam tempo kurang dari tiga bulan bertugas, para legislator tercatat sudah empat kali melakukan kunjungan ke luar daerah. Padahal, ada begitu banyak persoalan yang tengah dihadapi rakyat di Kota Tomohon.

Kalangan legislator membantah kegiatan kunjungan kerja tersebut menggunakan uang rakyat. Entah, dari mana pun sumber biayanya, prinsipnya adalah mereka telah meninggalkan konstituen yang telah memberikan kepercayaan untuk memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara.

Kami berharap, baik DPRD maupun eksekutif, dari daerah hingga ke pusat, agar membatasi kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah, apalagi ke luar negeri. Ini demi efisiensi anggaran.

Bukan berarti studi banding sama sekali tidak penting. Tapi sebaiknya dilakukan hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat. Sudah menjadi rahasia umum, lebih banyak hasil studi banding tidak menghasilkan apa-apa bagi kepentingan rakyat atau tidak jelas manfaatnya. Studi banding seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik. Apa saja program yang telah dia pelajari dari kunjungan kerja untuk diterapkan bagi pembangunan di daerah.

Satu hal lagi, menurut kami, alangkah lebih baiknya, studi banding sudah diagendakan terlebih dahulu. Wajib meminta pendapat publik, baik daerah/negara tujuan, besaran anggaran, dan manfaatnya bagi publik. Bukan melakukan sebaliknya, sudah studi banding, baru memaparkan kepada publik.

Terkait empat kali studi banding oleh kalangan DPRD Kota Tomohon, publik menuntut mereka untuk mempertanggungjawabkannya. Apa saja yang sudah diperoleh dan bagaimana menerapkannya. Sebab, bagaimana pun juga, sudah ada uang rakyat yang dihabiskan untuk membiayai perjalanan tersebut. Seandainya studi banding itu tidak ada manfaat yang bisa diimplementasikan bagi kepentingan publik di Kota Tomohon, lantas apa jawaban para wakil rakyat itu atas pertanyaan publik?(*)

Manado, 15 Desember 2009

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s