Luhut Panjaitan bersama Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di Batam, Kepri. (FB Luhut Panjaitan)

Luhut Panjaitan: Oknum Pejabat di Batam Stop Pungutan Fee Tak Jelas 

Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan

BATAM – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM) Luhut Binsar Panjaitan melontarkan peringatan keras terhadap para pejabat (oknum) di Batam yang melakukan praktik pungutan tak jelas sehingga mengganggu kenyamanan investasi maupun kepentingan masyarakat secara umum. Melalui akun resminya di media social facebook, Jumat (19/2/2016), Luhut mengatakan, “Saya mendengar ada oknum pemimpin-pemimpin daerah di Batam yang memungut fee tidak jelas. Tidak akan ada lagi selama saya masih Menko Polhukam! Kalau memang tidak bisa diberitahu baik-baik, maka akan saya tindak!”

Menurut Luhut, dirinya menyampaikan hal tersebut ketika saya mengunjungi Batam, Kamis, bersama Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dhakiri dan Kapolri Pak Badrodin Haiti. Mereka ke Batam dari Jakarta menggunakan pesawat TNI AU. “Saya datang untuk memimpin rapat yang dihadiri juga oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Pak Muhammad Sani, Ketua DPRD Kepri, Kapolda, Kajati, BP Batam, Danrem 033/WP, Danlanud, Danlatamal IV/TPI, dan masyarakat Kepri,” ujarnya.

“Saya juga mendengar langsung keresahan warga Batam mengenai wacana perubahan status FTZ (Free Trade Zone) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Bintan, dan Karimun yang saat ini masih dikaji oleh Universitas Indonesia. Mereka memohon agar status FTZ tidak di utak–atik, tapi justru sebaiknya perlu ditambahkan insentif untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).”

Merespon hal itu, kata Luhut, saat itu juga dirinya meminta Gubernur HM Sani untuk bersiap menghadap Presiden Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas di Istana Negara dan memaparkan keinginan rakyat di daerahnya. “Saya sendiri telah meminta izin Presiden untuk memfasilitasi pemaparan tersebut, karena saya mau Pak Gubernur tidak sedikitpun ragu-ragu dalam memaparkan aspirasi rakyatnya,” ujarnya.

Ajak buruh tertib

Dalam kesempatan, Luhut juga meminta buruh tidak membuat gaduh dengan melakukan unjukrasa secara tidak tertib. “Karena hanya akan membawa dampak negatif terhadap kita semua. Dampak buruk ini sudah terjadi dalam lima tahun terakhir ini, di mana saya mendengar nilai investasi di Batam turun sampai 30 persen. Jika ini terus berlanjut maka lapangan kerja akan berkurang. Saya berterimakasih kepada Pak Gubernur yang akan dengan segera memberlakukan peraturan daerah untuk mengaturnya.”

Dia menambahkan, “saya melakukan semua ini karena menurut saya Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan di daerah. Terkait status FTZ di Batam, Negara harus mendengarkan rakyatnya sebelum keputusan difinalkan.”

Menurut Ruhut, “jika memang ada kebijakan pemerintah yang tidak cocok dengan keinginan kita, maka pastilah ada pertimbangan lain. Tapi satu hal saya lihat selama ini bahwa dasar pertimbangan Presiden selalu bertumpu pada kepentingan rakyat, murni untuk membuat Republik ini menjadi lebih baik.”

Dikatakan pula bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk menjadikan Batam, Bintan, dan Karimun menjadi lokomotif ekonomi Nasional. Kesuksesan pemerintah daerah tidak akan terjadi tanpa partisipasi masyarakatnya. “Untuk itu, marilah kita bersama-sama bekerja sebagai tim untuk membangun Negara kita ini,” ajak Luhut di akhir postingannya. (*)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s