Tii Langga, topi adat khas Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur (Foto: eddy mesakh)

UMKM Orientasi Ekspor Bisa Dapat Pinjaman hingga Rp 50 Miliar

Miniatur Sasando, alat musik tradisional dari Pulau Rote, NTT. (Foto: eddy mesakh)
Miniatur Sasando, alat musik tradisional dari Pulau Rote, NTT. (Foto: eddy mesakh)

JAKARTA – Anda Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berorientasi ekspor bisa memperoleh pinjaman modal hingga Rp 50 miliar. Fasilitas pinjaman ini disebut Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE).

Jadi, jika UMKM Anda memproduksi barang-barang berorientasi ekspor, tak terkecuali benda-benda seni, kerajinan etnik seperti tenunan, meubel, hasil perkebunan, maupun hasil bumi olahan, Anda bisa mengajukan permohonan untuk memperoleh pinjaman dari pemerintah. Menariknya, pelaku UMKM tetap bisa mengakses pinjaman ini kendati tidak mengekspor sendiri produknya . Mereka bisa menjalin kerjasama dengan eksportir besar untuk melego produknya ke pasar mancanegara.

Fasilitas pinjaman modal ini mirip Kredit Usaha Rakyat (KUR) tetapi bukan disalurkan melalui perbankan, melainkan langsung oleh  Permodalan Nasional Madani (PMN) – Exim Bank – dan dikenakan bunga sebesar 9 persen.

KURBE merupakan Paket I (pertama) dari empat Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI yang baru diterbitkan pemerintah dan diumumkan oleh Menteri Perekonomian Darmin Nasution dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung di kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2016.

Dikutip dari situs resmi Sekretariat Kabinet, melalui program KURBE ini, pemerintah menetapkan:
(1) Menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja (Kredit Modal Kerja Ekspor/KMKE) dan investasi (Kredit Investasi Ekspor/KIE) bagi UMKM;

(2) Penyaluran pembiayaan kepada UMKM yang berorientasi ekspor (UMKM Ekspor), yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia/LPEI (Indonesia Exim Bank);

(3) Menetapkan tingkat suku bunga sebesar 9 persen p.a efektif (tanpa subsidi);

(4) Menetapkan batas maksimal pembiayaan yang dapat diberikan: a. KURBE Mikro: maksimal plafond sebesar Rp 5 miliar; b. KURBE Kecil: maksimal plafond sebesar Rp 25 miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp 15 miliar); c. KURBE Menengah: maksimal plafond sebesar Rp 50 miliar (dengan ketentuan maksimal KMKE sebesar Rp 25 miliar).

(5) Jangka Waktu KURBE paling lama 3 tahun untuk KMKE atau 5 tahun untuk KIE; dan

(6) Sasaran utama adalah supplier/plasma yang menjadi penunjang industri dan industri/usaha dengan melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak sesuai dengan skala usahanya.

Dalam penjelasannya, Darmin mengatakan, KURBE ditujukan kepada UMKM dengan kriteria penjualan tahunan (annual sales) sampai dengan Rp10 miliar untuk Usaha Mikro, antara Rp 20 miliar sampai dengan Rp25 miliar untuk Usaha Kecil, dan antara Rp 25 miliar sampai dengan Rp50 miliar untuk Usaha Menengah. Target program ini adalah para suplier/plasma yang menjadi penunjang industri dan industri/usaha dengan melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak sesuai dengan skala usahanya.

Menurut Darmin, KURBE merupakan upaya Pemerintah untuk merangsang UMKM agar turut meningkatkan ekspor nasional. Di samping itu, diharapkan ikut meningkatkan daya saing produk ekspor UMKM berbasis kerakyatan.

Kebijakan lainnya dari Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI, masing-masing;

Paket II.  Fasilitas Pajak Penghasilan dan Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE) yang intinya menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dan tarif BPHTB;

Paket III. Pengendalian Risiko untuk Memperlancar Arus Barang di Pelabuhan (Indonesia Single Risk Management – ISRM), di mana pemerintah mewajibkan semua Kementerian/Lembaga untuk mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal (single submission) melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk pemrosesan perizinan;

Paket IV.  Pengembangan Industri Kefarmasian dan Alat Kesehatan, yakni menerbitkan Instruksi Presiden kepada Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mempercepat kemandirian dan daya saing industri obat dan alat kesehatan dalam negeri. (eddy mesakh)

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s