Ilustrasi (http://atjeh.biz/)

Ini 16 Aturan Baru Terkait Paket Kebijakan Ekonomi XII

Ilustrasi (http://atjeh.biz/)
Ilustrasi (http://atjeh.biz/)

JAKARTA – Berdasar hasil survei Bank Dunia, peringkat Easy of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), dan Filipina (103).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memangkas puluhan prosedur dan perizinan yang menghambat dunia usaha dan investasi, dan sekaligus menerbitkan 16 aturan baru untuk mempermudah para pelaku usaha sekaligus untuk meningkatkan peringkat EODB Indonesia. Jokowi menargetkan peringkat EODB Indonesia berada di posisi 40.

Berikut 16 peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII, yang diumumkan di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/4/2016):
Hosting Unlimited Indonesia

1. PP No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Minimum bagi Pendirian PT.

2. Permenkumham No. 11/2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

3. Permen PUPR No 5/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

4. Permen ATR/BPN no. 8/2016 tentang Peralihan HGB Tertentu di Wilayah Tertentu.

5. Permendag No. 14/M-Dag/Per/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 77/M-Dag/Per/12/2013.

6. Permen ESDM No 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM No 33/2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT PLN.

7. Permendag No. 16/M-Dag/Per/3/2016 tentang Perubahan atas Permendag No. 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.

8. Permendagri No 22/2016 tentang Pencabutan Izin Gangguan.

9. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik secara Online.

10. SE Menteri PUPR No 10/SE/M/2016 tentang Penerbitan IMB dan SLF untuk Bangunan Gedung UMKM Seluas 1300m2vdengan menggunakan desai prototype.

11. SE Direksi PT PLN No. 0001.E/Dir/2016 tentang Prosedur Percepatan Penyambungan Baru dan Perubahan Daya bagi Pelanggan Tegangan Rendah dengan Daya 100 s.d 200 KVA

12. Perka BPJS No. 1/2016 untuk Pembayaran Online.

13. Instruksi Gubernur DKI Jakarta No.42/2016 tentang Percepatan Pencapaian Kemudahan Berusaha

14. SE Mahkamah Agung No2/2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang di Pengadilan

15. Keputusan Direksi PDAM DKI Jakarta Tentang Proses Pelayanan Sambungan Air

16. Keputusan Direksi PDAM Kota Surabaya tentang Proses Pelayanan Sambungan Air

Dua peraturan lain yang sedang pada tahap penyelesaian adalah Revisi PP No. 48/1994 tentang Pajak Penghasilan dan Perda tentang Penurunan BPHTB. (sumber)

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s