Semua tulisan dari eddymesakh

Lengkapnya nama saya Eddy Mesakh. Biasa disapa Eddy. Lahir hingga besar di Desa Lasiana, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dulu kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang-NTT. Pernah bekerja sebagai redaktur (editor) di Harian Umum Tribun Batam dan Tribun Manado, korannya Kelompok Kompas Gramedia (KKG). Saya lebih suka bekerja dibanding bicara. Bagi saya, sudah terlalu banyak orang yang berbicara, sehingga lebih baik saya kerja saja. Satu hal lagi, menurut saya, lebih baik terlambat sedikit tapi akurat, daripada lebih cepat tapi meleset. :) Saat ini, hal yang paling penting dalam hidup saya adalah mendidik dan membesarkan anak-anak saya dengan sebaik-baiknya. Saya akan sangat gembira apabila suatu saat mereka menjadi orang-orang yang benar-benar expert di bidangnya, apa pun itu. Itu tugas saya yang paling utama saat ini. Saya sangat mencintai perbedaan. Karena perbedaan lah yang membuat dunia begitu indah: sangat beragam dan penuh warna. Secara pribadi bahkan sangat mengkhawatirkan pemikiran-pemikiran yang suka memaksakan kehendak, getol memperjuangkan keseragaman. Mereka adalah ancaman serius terhadap keberagaman dalam kehidupan ini. Saya suka perubahan, karena hanya perubahan lah yang kekal dalam kehidupan ini. Perubahan pula lah yang mengantar kita kepada kehidupan di era modern saat ini. Perubahan akan terus membawa kita ke era yang lebih baik lagi. Tentu saja perubahan bernilai positif. Salam damai.

Anies Baswedan: Bagaimana Nasib Rakyat Nanti?


aniesARTIKEL  ini sama sekali tidak bermaksud menyerang calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya hanya menanggapi kicauan Anies di twitter pada 23 Februari 2017. Kicauan di akun @aniesbaswedan itu saya kutip di bawah ini:

“Teman-teman, pilkada ini bukan soal siapa yang akan menjadi pemimpin, masalah sebenarnya adalah bagaimana nasib rakyat nanti?”

Tampaknya Anies mengkhawatirkan nasib rakyat Jakarta jika salah pilih pemimpin pada Pilkada putaran II nanti. Karena Anies yang menulis pernyataan tersebut, artinya dia khawatir rakyat akan susah bila yang terpilih nanti bukan dirinya bersama Sandiaga Uno.

Tak masalah Anies menyatakan dirinya pemimpin terbaik untuk warga Jakarta.  Tetapi bagian pertama kalimat dalam cuitan itu, hemat saya, sedikit bermasalah.  Saya ulangi; “Teman-teman, pilkada ini bukan soal siapa yang akan memimpin…” Menurut saya kalimat itu keliru dan merusak pemahaman publik tentang sosok pemimpin.

Siapa sosok pemimpin sangat-sangat penting. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin karena tak semua orang bisa memimpin. Seperti halnya kapal yang sedang berlayar, tak semua orang bisa diserahi tanggungjawab memegang kemudi. Kemudi kapal harus berada di tangan nakhoda yang cakap dan berpengalaman untuk memastikan pelayaran aman sampai bersandar di pelabuhan tujuan.

Nakhoda yang cakap adalah sosok yang mengenal dan memahami benar seluruh alat navigasi yang jumlahnya puluhan. Gagal membaca petunjuk pada alat-alat navigasi bisa membahayakan kapal dan seisi penumpang.  Nakhoda yang cakap tak sekadar sosok text book yang hanya pandai menghafal teori, tetapi juga memiliki kecakapan khusus, sehingga manakala alat-alat navigasi mendadak tidak berfungsi, dia masih mampu mengendalikan kapalnya karena sangat memahami cuaca dan kondisi jalur pelayaran yang dilaluinya. Terkadang dia memutar haluan kapal seolah menjauhi tujuan. Padahal sebenarnya dia sedang menghindari karang ataupun pulau pasir  yang tak kelihatan di bawah permukaan air.

Semakin berpengalaman seorang nakhoda, semakin mampu memastikan kapal berlayar sampai tujuan, kendati menemui badai di tengah pelayaran. Bayangkan kalau kapal dinakhodai sembarang orang; jangan-jangan kapalnya tenggelam dihantam badai atau malah hancur berkeping menghantam karang.

Ilustrasi di atas menggambarkan pentingnya sosok seorang pemimpin. Lebih kompleks lagi bila berbicara soal pemimpin sebuah wilayah. Karena yang dikendalikan dan dihadapi bukan hanya hal-hal teknis, tetapi juga harus menghadapi begitu banyak karakter manusia. Sehingga jika Anies menyatakan bahwa Pilkada bukan soal siapa akan memimpin, maka apa gunanya Pilkada?

Berbicara tentang memimpin otomatis harus bicara soal siapa si pemimpin. Sehingga jika Pilkada bukan soal siapa yang akan memimpin, maka untuk apa menguras miliaran rupiah uang negara demi mendapatkan pemimpin yang dikehendaki rakyat?  Toh siapa saja bisa memimpin. Tunjuk saja sembarang orang untuk memimpin sebuah negara atau sebuah daerah.

Pemimpin adalah seseorang yang secara konsisten membuktikan bahwa dirinya mampu memengaruhi sikap dan tingkah orang lain, lebih dari kemampuan orang itu memengaruhi dirinya. Sedangkan kepemimpinan adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai segi dari interaksi pengaruh antara pemimpin dengan pengikut dalam mengejar tujuan bersama.

Seorang pemimpin yang baik harus mampu menjalankan roda organisasi secara efektif, mampu melakukan perubahan-perubahan (transformasional), memiliki kecakapan, keberanian, dan keyakinan dalam mengambil keputusan, transparan dan akuntabel (termasuk tidak korup) mengelola organisasi (pemerintahan).

Sosok pemimpin yang baik akan memikirkan secara matang saat menyelesaikan sebuah masalah, sehingga tidak takut menghadapi pro-kontra atas keputusan-keputusannya. Sekali mengambil keputusan yang diyakininya benar, dia akan siap menghadapi risiko apapun tanpa dihantui rasa takut akan kegagalan.

Sangat beruntunglah sebuah masyarakat demokratis manakala mereka berhasil memilih seorang pemimpin yang bukan pemimpin biasa. Pemimpin kharismatik. Sosiolog Max Weber menyebut pemimpin kharismatik memiliki kemampuan bawaan (anugerah) alias memang terlahir untuk menjadi seorang pemimpin. Sosok pemimpin seperti ini membedakan dirinya dari orang biasa, bahkan unggul dibanding pemimpin-pemimpin lainnya. Dia memiliki kemampuan di atas rata-rata, kemampuan istimewa, dalam memengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk mencapai tujuan bersama.

Konteks Pilkada Jakarta, masyarakat Jakarta sendiri yang akan menentukan bagaimana nasib mereka nanti. Apakah rakyat Jakarta akan memilih sosok pemimpin yang akan membawa mereka menuju kesejahteraan atau justru memilih pemimpin yang semakin memperburuk keadaan.

Jangan sampai rakyat tertipu mulut manis sang calon pemimpin. Banyak contoh kasus salah pilih pemimpin di negeri ini. Banyak pemimpin gagal memajukan negara/daerah yang dipimpin. Janji manis saat kampanye ternyata bohong setelah kekuasaan dalam genggaman.  Lebih parah lagi, si pemimpin jatuh di tengah jalan karena terjerat kasus korupsi.

Akhir kata, saya sepakat dengan kalimat kedua dalam cuitan Anies Baswedan. “…masalah sebenarnya adalah bagaimana nasib rakyat nanti?” Maka itu, orang Jakarta jangan asal pilih. Pilih yang pasti-pasti sajalah! (*)

Pria Kristen Jadi Ketua Panitia MTQ di Alor


Amran Olang (teropongalor.com)
Amran Olang (teropongalor.com)

BARU-BARU ini, persisnya 19 April 2016, Presiden Jokowi berbincang hangat dengan Perdana Menteri Inggris David Cameron, di Kantor PM Inggris, London. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi mengatakan, “Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai peran untuk menunjukan kepada dunia bahwa dalam Islam, demokrasi dan toleransi dapat beriringan.” (Tempo.co)

Jokowi benar. Dan dia menyebut Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah penganut Islam dan wajah Islam Indonesia yang sebenarnya adalah Islam yang toleran. Wajah asli Islam Indonesia dengan mudah bisa kita temui di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hosting Unlimited Indonesia

Lanjutkan membaca Pria Kristen Jadi Ketua Panitia MTQ di Alor

Ini 16 Aturan Baru Terkait Paket Kebijakan Ekonomi XII


Ilustrasi (http://atjeh.biz/)
Ilustrasi (http://atjeh.biz/)

JAKARTA – Berdasar hasil survei Bank Dunia, peringkat Easy of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), dan Filipina (103).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memangkas puluhan prosedur dan perizinan yang menghambat dunia usaha dan investasi, dan sekaligus menerbitkan 16 aturan baru untuk mempermudah para pelaku usaha sekaligus untuk meningkatkan peringkat EODB Indonesia. Jokowi menargetkan peringkat EODB Indonesia berada di posisi 40.

Berikut 16 peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII, yang diumumkan di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/4/2016):
Hosting Unlimited Indonesia
Lanjutkan membaca Ini 16 Aturan Baru Terkait Paket Kebijakan Ekonomi XII

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XII: Jokowi Pangkas 45 Prosedur dan 3 Jenis Perizinan


Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Presiden Joko Widodo (kanan) saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/ 2016).
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Presiden Joko Widodo (kanan) saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/ 2016).

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo memangkas 45 prosedur terkait perizinan, pajak, perkreditan, ekspor-impor, perlindungan investor, dan lain-lain serta menghapus tiga perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Tak hanya memangkas prosedur dan jumlah perizinan, pemerintah juga memangkas waktu dan biaya perizinan menjadi lebih singkat dan murah. Upaya ini untuk menjawab 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Asal tahu, sebagaimana survei Bank Dunia, peringkat Easy of Doing Business (EODB) Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), dan Filipina (103).

Hosting Unlimited Indonesia

Dikutip dari ksp.go.id, disebutkan bahwa Presiden Jokowi dalam beberapa rapat kabinet terbatas menekankan pentingnya menaikkan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia – terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), semakin meningkat.
Lanjutkan membaca PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XII: Jokowi Pangkas 45 Prosedur dan 3 Jenis Perizinan

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Hentikan Rencana Pembangunan Jembatan Palmerah


Maket Jembatan Palmerah (MediaNTT.com)
Maket Jembatan Palmerah (MediaNTT.com)

Seorang warga Nusa Tenggara Timur (NTT), DR Jonatan Lassa, menulis surat terbuka ditujukan kepada Presiden Jokowi agar menghentikan rencana pembangunan Jembatan Palmerah di Flores Timur. Nilai proyek jembatan ini mencapai Rp 5,1 triliun, dianggap tidak pas untuk saat ini, dimana masih 50 persen anak-anak/Balita di NTT mengalami gizi buruk.

Penulis surat berpandangan, tidak sepantasnya pemerintah NTT menghabiskan dana hingga Rp 5,1 triliun pada satu titik, sementara ada hal yang lebih mendesak, seperti buruknya tingkat kesehatan masyarakat.

Berikut isi surat yang ditulis Jonatan di note facebooknya dan telah di-share lebih dari 50 kali.

Yang Mulia, bapak Presiden Joko Widodo,

Lanjutkan membaca Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Hentikan Rencana Pembangunan Jembatan Palmerah