Arsip Kategori: Kehidupan

Orang Miskin Dilarang Sakit


“SEHARUSNYA mereka mengutamakan pelayanan dan keselamatan pasien, bukan uang. Kasihan, banyak saudara-saudara kita yang susah.”

Petikan kalimat itu terucap spontan dari bibir Buce Lotanubun ketika mengadu ke Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Buce mengadukan pelayanan yang diterima istrinya, Siska Yulia Fransiska Makatey, pasien yang meninggal saat proses melahirkan di RSUP Prof Kandou, Sabtu 10 April 2010.

Keluarga Siska menduga kematian itu akibat malapraktik. Buce mengadu ke Dewan dengan harapan, cukup istrinya saja, jangan ada lagi orang lain yang mengalami hal serupa. (Tribun Manado, 16 April 2010).

Selain dugaan malapraktik, sejumlah anggota Komisi IV mengendus dugaan praktik komersialisasi terhadap obat-obat yang telah dibiayai Asuransi Kesehatan (Askes) oleh oknum-oknum paramedis di rumah sakit. Dewan menduga oknum perawat menekan pasien dan keluarganya untuk  membayar obat yang seharusnya sudah dibiayai negara melalui Askes. Dewan berjanji akan mempertanyakan hal ini kepada pihak rumah sakit.

Kata kunci dalam kasus ini adalah “komersialisasi kesehatan”. Praktik ini sudah sangat lama terasa di negeri ini, namun seringkali berlalu begitu saja dan akhirnya terlupakan sampai datang kasus berikutnya. Begitu seterusnya. Bukankah kita sering mendengar dan membaca berita mengenai pihak rumah sakit menolak pasien kurang mampu atau memberikan pelayanan buruk bagi pasien pemegang kartu Jamkesmas?

Sebuah keanehan ketika rumah sakit semestinya berorientasi pelayanan, apalagi rumah sakit milik pemerintah, justru menolak pasien bila tak mampu membayar di muka. Tak jarang pasien gawat darurat keburu meninggal lantaran terlalu lama menunggu layanan medis.

Itu bisa terjadi lantaran beberapa rumah sakit saat ini telah menjadi sebuah industri yang menggunakan perspektif untung rugi semata. Bila sudah begini paradigmanya, tentu saja orang miskin menjadi musuh utama rumah sakit. Maka tak heran ketika orang miskin datang berobat, pertanyaan pertama yang mereka terima bukannya “sakit apa” tetapi “mana uang mukanya.” Itulah sebabnya muncul pemeo, “orang miskin dilarang sakit”. Kalau kita ubah sedikit ‘lelucon’ itu, akan menjadi, “hanya orang kaya yang boleh hidup.”

Komersialisasi layanan kesehatan benar-benar menjadi ancaman serius terhadap kemanusiaan. Ancaman sangat serius terhadap nyawa orang-orang miskin. Pemerintah Amerika Serikat menyadari betul soal ini. Sehingga Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, rela menunda kunjungan luar negeri, termasuk ke Indonesia, demi memperjuangkan lolosnya rancangan undang-undang kesehatan di negerinya, yang lebih berpihak kepada kaum miskin.

Kita, Indonesia, juga memiliki Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bab XX Pasal 190 ayat (1) UU tersebut menegaskan bahwa pimpinan unit pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama pada pasien yang dalam keadaan gawat darurat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta.

Sebagai rakyat dari negeri ini, kita berhak menuntut negara untuk memberikan layanan kesehatan gratis. Manakala negara belum mampu memenuhi hal itu, setidaknya pemerintah harus bertanggungjawab menyelenggarakan layanan kesehatan yang manusiawi.

Pemerintah tidak membiarkan praktik komersialisasi layanan kesehatan semakin menjadi-jadi. Misalnya, pemerintah harus berani bertindak tegas terhadap pihak rumah sakit yang meminta uang muka terlebih dahulu, terutama bagi pasien gawat darurat, menindak tegas pihak rumah sakit yang menolak pasien. Ini perintah Undang-Undang Kesehatan! (*)

Malaysia Berebut Kata “Allah”


NEGERI jiran Malaysia yang selama ini terkenal lebih aman dibanding Indonesia, dalam artian jarang terjadi konflik antarumat beragama, kini tercoreng oleh ulah sekelompok orang dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran bangunan gereja.

Menurut laporan kantor berita Malaysia, Bernama, tiga unit gereja yang dibakar adalah Metro Tabernacle Church, Assumption Church,  dan  Life Tabernacle Church. Pelaku melempar gereja dengan bom molotov.
Pemicu aksi brutal itu hanya lantaran segelintir masyarakat  muslim Malaysia menolak umat selain Islam menggunakan kata “Allah” untuk menyebut nama Tuhan.

Mereka memprotes keputusan Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur  yang menolak larangan bagi warga nonmuslim menggunakan kata “Allah” dalam literatur mereka. Pembatalan larangan yang telah berlangsung selama tiga tahun itu dikeluarkan pengadilan pada 31 Desember 2009.

Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak mengutuk tindakan rakyatnya lantaran perbuatan itu bisa menghancurkan keharmonisan negara tersebut. Najib menyatakan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah apapun yang bisa mencegah tindakan-tindakan tersebut. Kepolisian Malaysia juga langsung meningkatkan pengamanan di gereja maupun tempat ibadah lainnya di seluruh negeri.

Menteri Besar Selangor, Tan Sri Khalid Ibrahim, langsung berkunjung ke Assumption Church, satu di antara gereja yang diserang. Dari tempat itu, dia memerintahkan polisi memberikan perlindungan pada semua gereja dan melakukan investigasi menyeluruh atas serangan di Assumption Church. Kecaman juga dilontarkan Ketua Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin dan berkata, “Perbuatan tercela itu bukan Malaysia yang saya kenal.”

Peristiwa seperti itu lebih sering terjadi di Indonesia. Tapi Pemerintah Indonesia terkesan lebih acuh dibanding sikap Pemerintah Malaysia. Lepas dari sikap negara terhadap persoalan sensitif seperti itu, kita sebagai umat beragama sesungguhnya tidak perlu memperdebatkan hal-hal seperti ini. Mengapa kita harus berkelahi hanya demi memperebutkan kata “Allah” untuk menyebut nama Tuhan?

Partai PAS Malaysia yang berhaluan Islam justru sepakat dengan keputusan pengadilan. Alasannya, semua agama Samawi, termasuk Kristen dan Yahudi, berhak menggunakan kata Allah. Sebaliknya kelompok penentang, termasuk Gerakan Pemuda Muslim Abim, bersikukuh bahwa penggunaan kata Allah oleh kelompok Kristen adalah upaya agama tersebut membujuk warga muslim untuk meninggalkan agama Islam.

Padahal ini hanyalah persoalan bahasa. Kata “Allah”  berasal dari bahasa Arab dan telah diserap oleh bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, sejak ratusan tahun silam. Bahkan, penganut Kristen berbahasa Arab sudah menggunakan kata “Allah” untuk menyebut Tuhan, sejak zaman dahulu kala.

Umat Islam di Indonesia justru lebih baik dan tidak pernah mempersoalkan hal seperti ini.  Semoga “pertengkaran” di Malaysia tidak merembet sampai ke Indonesia. Bukankah itu hanya persoalan bahasa sebagai alat komunikasi? Bahkan sebutan untuk Tuhan berbeda-beda di berbagai negara.

Negara berbahasa Inggris menggunakan kata “God”, bangsa Israel menggunakan kata “Yahweh” (YHWH), Italia menyebut “Dio”, Prancis menyebut “Dieu”, Jerman menyebut “Gott”, Vietnam menyebut “Chúa”, Albania menyebut “Zoti”, Turki menyebut “Tanri”, dan sebagainya. Sehingga tidak perlu diperdebatkan sampai harus menimbulkan pertikaian.

Bila Gus Dur, sang “Bapak Pluralisme” masih hidup, dia akan menanggapinya secara jenaka, “Begitu aja kok repot.”(*)

Selamat Jalan Sang Penakluk


HANYA sehari jelang tutup tahun 2009, Sang Khalik memanggil pulang “Sang Penakluk”. Abdurrahman Wahid alias Gus

Gus Dur
Gus Dur

Dur, tutup usia pada pukul 18.45 WIB di  Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu 30 November  2009.

Menurut situs Wikipedia, Gus Dur terlahir dengan nama Abdurrahman Addakhil. “Addakhil” berarti “Sang Penakluk”. Tak diragukan lagi, pria kelahiran Jombang, 4 Agustus 1940 ini adalah sosok luar biasa dan sangat dihormati di negeri ini, bahkan di level internasional. Berbagai penghargaan dari masyarakat internasional menjadi bukti perjuangannya.

Kebesaran nama Gus Dur bukan lantaran dia pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001) atau karena dia pernah menjadi Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Namanya harum karena selalu berpihak kepada pihak yang lemah dan teraniaya. Dia adalah tokoh bangsa yang terus mendorong dialog antaragama. Bahkan menimbulkan kontroversi karena pernah menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober 1994.

Dia juga dikenal sebagai sosok yang tak pernah berhenti memperjuangkan hak asasi manusia (HAM). Gus Dur memiliki keberanian luar biasa dalam membela kaum minoritas. Gus Dur berjuang bagi kaum minoritas melalui berbagai aras. Dia tak pernah berhenti mengkritik praktik politik di masa Orde Baru hingga sekarang.

Gus Dur adalah sosok yang luar biasa. Dia memiliki keterbatasan dalam penglihatan, namun hatinya dapat melihat dengan terang aneka ketidakadilan yang dihadapi masyarakat. Dia tak pernah berhenti memperjuangkan hal itu hingga akhir hayatnya. Satu yang paling dikenang adalah ketika dia membela umat beragama Konghucu di Indonesia dalam memperoleh hak-hak mereka yang terpasung selama era Orde Baru. Dia ditahbiskan sebagai “Bapak Tionghoa” atas perjuangan itu. Dia menentang keras rancangan undang-undang (RUU) Anti Pornoaksi dan Pornografi yang juga ditolak berbagai kalangan di negeri ini.

Gus Dur telah wafat, namun kiprahnya terus berlanjut sampai hari ini, melalui The Wahid Institute yang dipimpin putrinya, Yenny Zannuba Wahid. Institusi ini baru saja meluncurkan laporan Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan 2009, hasil monitoring di 11 wilayah di Indonesia, antara lain di Provinsi Banten, NTB, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Hasil monitoring itu mendapati ratusan kasus pelanggaran HAM dan tindakan intoleransi oleh negara melalui fatwa-fatwa yang menghambat kebebasan beragama di Indonesia. Wahid Institute membeberkan berbagai peraturan daerah (perda) yang bernuansa agama tertentu, misalnya qanun jinayah ataupun perda soal zakat di beberapa daerah dan hampir 100 kasus tindakan intolensi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Mungkin Gus Dur bukan seorang penakluk sebagaimana nama lahirnya. Namun dia adalah seorang pejuang tak kenal lelah. Sosok yang memiliki semangat, visi, dan komitmen dalam memperjuangkan kebebasan berekpresi, persamaan hak, semangat keberagaman, dan demokrasi di Indonesia.

Selamat jalan Gus Dur. Namamu selalu harum dan akan terus dikenang. Kami hanya bisa berharap, semoga akan lahir seorang Gus Dur yang baru guna melanjutkan perjuangan tiada akhir dari “Sang Penakluk”.(*)

Perbaiki integritas Pelayan Publik


BAIK buruknya layanan publik yang diterima masyarakat, sangat bergantung pada integritas para pelayan publik. Masyarakat akan memperoleh kepuasan apabila para pelayan publik, termasuk para pejabat publik, memiliki integritas tinggi. Sebaliknya, jika integritas mereka buruk, masyarakat pasti tak puas dan mengeluh.

Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terungkap melalui survei “Integritas Layanan Publik 2009” yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasar hasil survei lembaga antikorupsi itu, masyarakat Sulut menilai integritas para pelayan dan pejabat publik di daerah ini sangat rendah. Masyarakat menempatkan para pelayan dan pejabat publik Sulut di urutan kedua terendah setelah Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota, warga Kota Manado menempatkan Kota Tinutuan di urutan tujuh berintegritas terendah secara nasional. (Tribun Manado, Rabu 23 Desember 2009).

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Semakin rendah nilai integritas berarti semakin rendah pula nilai moral, etika, dan kejujuran yang dimiliki seseorang.

Rendahnya moral, etika, dan kejujuran memperbesar potensi terjadinya korupsi. Integritas yang rendah terwujud dalam perilaku dan  sikap yang tidak mau peduli, tidak mau bersusah payah, bekerja minimalis, kurang  cermat, asal bapak senang, dan cari aman.

Padahal, masyarakat berhak memperoleh layanan publik yang baik dan profesional karena itu bisa terwujud  dari anggaran negara yang tak lain uang milik rakyat sendiri. Anggaran tersebut diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), bahkan saat ini ada juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Semua mata anggaran tersebut disusun untuk memberikan layanan secara profesional bagi masyarakat. Hasilnya akan terlihat pada tingkat kesejahteraan rakyat.

Dalam survei KPK, ada empat unit layanan publik yang dinilai di pemerintah provinsi, yakni Pelayanan RSUD Kelas B, Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Izin Trayek Antarkota dalam Provinsi, dan Izin Pendirian Koperasi/UKM Tingkat Provinsi. Unit layanan yang hampir sama juga disurvei pada level pemerintah kabupaten/kota.

Artinya, masyarakat Sulut dan Kota Manado tidak puas atas layanan pemerintah pada sektor-sektor tersebut. Entah pelayanannya buruk atau bahkan bukan tak mungkin, ada praktik korupsi di unit-unit tersebut. Sebab, sampel yang diambil KPK adalah orang-orang yang langsung berhubungan dengan unit- unit layanan publik tersebut, sehingga mereka sudah merasakan sendiri bagaimana kualitas layanan yang didapat.

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa anggaran yang dialokasikan ke unit-unit layanan tersebut tak mampu dikelola dengan baik untuk kepentingan publik. Anggaran dalam konteks ini, termasuk gaji para pelayan dan pejabat publik itu sendiri. Mereka dibayar untuk melayani, tetapi justru memberikan pelayanan buruk atau bahkan melakukan korupsi dan pungutan liar.

Hal seperti itu bisa juga terjadi akibat kelemahan para pemimpin lantaran memiliki integritas rendah, tak mampu melakukan kontrol secara ketat. Ditambah rendahnya integritas petugas di lapangan yang bersikap masa bodoh, bekerja minimalis dan asal-asalan, kurang cermat, cari aman, dan menjalankan prinsip asal bapak senang (ABS). Semua itu berimplikasi terhadap hasil kerja yang buruk dan tidak profesional. Dan bukan tak mungkin masuknya kepentingan pribadi atau kelompok yang memanfaatkan unit-unit layanan publik tersebut, sebaliknya masyarakat dipinggirkan. Maka lengkaplah penderitaan masyarakat. .

Kami berharap, ke depan, baik Pemerintah Provinsi Sulut maupun Pemerintah Kota Manado, memperbaiki kualitas layanan publik menjadi lebih profesional. Para pelayan yang berintegritas rendah, sebaiknya disingkirkan dan digantikan dengan mereka yang mau melayani secara sungguh-sungguh. Rakyat memimpikan para pelayan dan pejabat publik yang profesional, dekat dengan masyarakat sehingga memahami persoalan riil di lapangan, dan tentu saja tidak koruptif. Bila ini terwujud, tahun 2010 mendatang, nama Provinsi Sulut dan Kota Manado akan berada di deretan provinsi dan kota berintegritas tinggi.(*)

Pedang Keadilan untuk Kaum Tertindas


Koin untuk Prita
Koin untuk Prita

PRITA Mulayasari, Mbok Minah, Manohara Odelia Pinot, Sri Gayatri,  Aldiansyah, dan Seto Mulyadi, ‘diganjar’ “Pedang Keadilan Award” oleh Lumbung Informasi rakyat (LIRA). Mereka dinilai konsisten dan tegar memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi perempuan dan anak Indonesia.  Penghargaan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Ibu, yang jatuh pada 22 Desember mendatang.

Prita menjadi fenomena dalam penegakan hukum di Indonesia setelah dirinya diperkarakan oleh pihak rumah sakit Omni Internasional, Tangerang, dalam kasus pencemaran nama baik rumah sakit tersebut melalui tulisannya di milis.

Ibu rumah tangga itu divonis denda Rp 204 juta oleh Pengadilan Tinggi Tangerang. Sempat ditahan selama 21 hari dan masih harus berhadapan dengan perkara pidana dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Vonis tersebut menghentak rasa keadilan publik. Masyarakat dari penjuru republik mengumpulkan koin untuk membayar denda tersebut. Terkumpul lah koin, mata uang ‘tak berharga’, mencapai lebih dari Rp 600 juta.

Nasib Mbok Minah alias Ny Sanrusdi (55) lebih buruk lagi. Dia berurusan dengan hukum hanya gara-gara ‘mencuri’ tiga butir kakao dari perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Padahal dia tak sempat membawa pulang tiga butir kakao yang hendak dijadikan bibit itu. Dia langsung minta maaf dan mengembalikan kepada mandor perkebunan tersebut. Tapi hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memvonis 1,5 tahu penjara untuk perempuan tua, miskin, melarat, dan buta huruf ini.

Sri Gayatri adalah nasabah Bank Century yang dirampok sendiri oleh para pemilik bank itu sendiri. Perempuan asal Surabaya ini kehilangan uang Rp 70 miliar. Dia pun menjadi sangat vokal, terus berjuang agar uangnya kembali. Kevokalannya  menyuarakan aspirasi kepada Bank Century, penegak hukum (Polri) dan DPR,  menarik perhatian publik. Kasus ini terus menggelinding dan kini menjadi persoalan hukum sekaligus politik, mengguncang pemerintah karena beraroma korupsi triliunan rupiah.

Muhammad Aldiansyah Nasution (10), disiksa ayah tirinya, Dendi Sutrisna (35), hingga babak belur. Dia disiksa hanya gara-gara tidak menemukan Lisa, ibunya, ketika disuruh sang ayah mencari. Kedua tangan diikat dengan ikat pinggang, kakinya diikat dengan kain, wajahnya dipukuli sampai lebam. Sebuah galon air pecah dipukulkan ke tubuh si tukang semir cilik itu.

Manohara Odelia Pinot, juga menerima anugerah tersebut, karena gigih memperjuangkan keadilan yang sudah semestinya menjadi haknya sebagai manusia merdeka. Dia berjuang keras melepaskan diri dari cengkerangan suaminya, pria bangsawan Kerajaan Kelantan, Malaysia. Perjuangannya ‘menelanjangi’ sistem pelayanan negara terhadap rakyat. Menggambarkan betapa sulitnya seorang warga negara memperoleh keadilan maupun dukungan negara terhadap warganya yang teraniaya oleh bangsa lain.

Di antara para penerima anugerah Pedang keadilan, ada juga nama Seto Mulyadi. Pria yang akrab disapa Kak Seto ini adalah Ketua Komisi nasional Pelindungan Anak Nasional dan nyaris sepanjang hidupnya dia akrab dengan anak-anak. Dia secara konsisten memperjuangkan hak-hak anak di seluruh Indonesia.

Sosok-sosok penerima penghargaan itu adalah simbol perlawanan rakyat terhadap praktik hukum yang kian tak berpihak kepada orang-orang kecil dan lemah. Juga sosok yang menentang ketidakadilan terhadap hak-hak dasar manusia. Mereka menjadi simbol perjuangan untuk melindungi dan meraih kembali hak-hak rakyat, terutama kaum yang lemah di hadapan hukum.

Pedang Keadilan Award sekaligus merupakan pedang yang bisa ‘dihunus’ melawan hukum yang kian tak mampu menjawab rasa keadilan publik. Sesungguhnya, segenap rakyat bangsa ini adalah pedang itu sendiri. Manakala hukum tak lagi bisa diandalkan, maka publik akan bertindak menggantikannya.

Pedang Keadilan merupakan bentuk peringatan bagi para (oknum) penegak hukum; polisi, jaksa, hakim yang suka mempermainkan dan memperjualbelikan hukum, bahwa sekarang, solidaritas rakyat telah berubah menjadi sebilah ‘pedang’ terhunus yang siap melawan kesewenang-wenangan orang-orang yang senantiasa mengangkangi hukum  dan menindas kaum lemah.(*)