Arsip Kategori: Perilaku

“Bangsat” Yang Terhormat


SIKAP wakil rakyat yang terhormat kian tak mencerminkan sopan santun dan etika sebagai manusia yang bermartabat. Beberapa wakil rakyat di DPR Pusat bahkan sangat bobrok dan jauh dari karakter bangsa Indonesia.

Ruhut Sitompul, anggota Panitia Khusus Bank Century dari Partai Demokrat, memuntahkan kata “bangsat” kepada Pimpinan Pansus, Gayus Lumbuun, dari PDIP. Gayus juga melontarkan kata “kurang ajar” kepada Ruhut yang ngotot melakukan interupsi. Umpatan “bangsat”  dan “kurang ajar” sangat tidak pantas, apalagi dilontarkan dengan penuh emosi di tengah rapat Dewan yang terhormat.

Sikap kedua wakil rakyat tersebut, terutama Ruhut, jelas membuat risih rakyat Indonesia. Rapat yang semestinya untuk mengurai benang kusut kasus pengucuran uang rakyat senilai Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, justru dijadikan ajang saling memaki. Dinamika politik yang sangat aneh Ini justru kian melenceng dari substansi dibentuknya pansus tersebut.

Selain membuat risih, sikap tak beretika yang ditunjukkan di forum yang terhormat itu membuat kecewa rakyat. Wakil rakyat yang terhormat justru menjadikan diri mereka sendiri sebagai “bangsat” dan “kurang ajar” yang terhormat.

Tak hanya melontarkan kata-kata kasar. Ruhut, politisi Partai Demokrat, justru terlihat bersikap arogan dan menyatakan the loser (pihak yang kalah pemilu) jangan ada yang main api dengan pemenang pemilu. The loser jangan angkuh, harus tahu diri. Ruhut menyatakan tak takut dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Dia bahkan siap dibawa ke surga atau neraka sekalipun karena dirinya tak pernah keliru!

Ruhut juga seringkali “berbalas pantun” dengan anggota Dewan lainnya dalam rapat. Seringkali melontarkan interupsi yang justru memecah konsentrasi anggota Pansus yang tengah mendalami suatu masalah. Akibatnya kinerja pansus menjadi tidak fokus, rapat menjadi tidak bisa berjalan efektif. Padahal kerja pansus kasus Century ada batas waktunya sehingga dituntut bekerja secara efektif membuka tabir dugaan korupsi terhadap triliunan rupiah uang rakyat.

Kita (rakyat) perlu mempertanyakan sikap Partai Demokrat yang tidak mempersoalkan sikap tidak beretika dari kadernya. Demokrat sebagai parpol pemenang pemilu, bahkan menyatakan selalu mengutamakan politik santun dan beretika, justru  membela kadernya dan menganggap itu sikap yang wajar.

Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum juga menyatakan fraksinya menilai tak perlu menegur Ruhut ‘hanya’ karena umpatan “bangsat” kepada sesama anggota Dewan yang terhormat di forum rapat resmi. Anas menilai itu sebagai “bukan persoalan serius”. Hanya sebuah dinamika yang “agak panas”  sehingga tidak perlu dibawa ke Badan Kehormatan DPR

Sikap tersebut terkesan menganggap remeh etika bagi seorang anggota Dewan yang terhormat. Sebab, kata “bangsat” jelas bahasa jalanan dan itu bukan argumentasi yang baik dalam perdebatan di forum resmi menyangkut kepentingan rakyat Indonesia. Mereka adalah para wakil yang terhormat, sehingga tidak pantas memaki dan mengumpat sesama mereka.

Semestinya partai politik memerhatikan dan memberi teguran keras kepada kadernya yang telah bersikap mempermalukan institusi Dewan yang terhormat, sekaligus mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia, apalagi sikap tidak terpuji itu dipertontonkan di depan publik. Kader seperti itu harus diproses oleh komisi etik di parpolnya. Dan sebagai anggota Dewan, harus menjalani proses etik di Badan Kehormatan DPR.(*)

Perbaiki integritas Pelayan Publik


BAIK buruknya layanan publik yang diterima masyarakat, sangat bergantung pada integritas para pelayan publik. Masyarakat akan memperoleh kepuasan apabila para pelayan publik, termasuk para pejabat publik, memiliki integritas tinggi. Sebaliknya, jika integritas mereka buruk, masyarakat pasti tak puas dan mengeluh.

Keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), terungkap melalui survei “Integritas Layanan Publik 2009” yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasar hasil survei lembaga antikorupsi itu, masyarakat Sulut menilai integritas para pelayan dan pejabat publik di daerah ini sangat rendah. Masyarakat menempatkan para pelayan dan pejabat publik Sulut di urutan kedua terendah setelah Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota, warga Kota Manado menempatkan Kota Tinutuan di urutan tujuh berintegritas terendah secara nasional. (Tribun Manado, Rabu 23 Desember 2009).

Integritas adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Semakin rendah nilai integritas berarti semakin rendah pula nilai moral, etika, dan kejujuran yang dimiliki seseorang.

Rendahnya moral, etika, dan kejujuran memperbesar potensi terjadinya korupsi. Integritas yang rendah terwujud dalam perilaku dan  sikap yang tidak mau peduli, tidak mau bersusah payah, bekerja minimalis, kurang  cermat, asal bapak senang, dan cari aman.

Padahal, masyarakat berhak memperoleh layanan publik yang baik dan profesional karena itu bisa terwujud  dari anggaran negara yang tak lain uang milik rakyat sendiri. Anggaran tersebut diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD), bahkan saat ini ada juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Semua mata anggaran tersebut disusun untuk memberikan layanan secara profesional bagi masyarakat. Hasilnya akan terlihat pada tingkat kesejahteraan rakyat.

Dalam survei KPK, ada empat unit layanan publik yang dinilai di pemerintah provinsi, yakni Pelayanan RSUD Kelas B, Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Izin Trayek Antarkota dalam Provinsi, dan Izin Pendirian Koperasi/UKM Tingkat Provinsi. Unit layanan yang hampir sama juga disurvei pada level pemerintah kabupaten/kota.

Artinya, masyarakat Sulut dan Kota Manado tidak puas atas layanan pemerintah pada sektor-sektor tersebut. Entah pelayanannya buruk atau bahkan bukan tak mungkin, ada praktik korupsi di unit-unit tersebut. Sebab, sampel yang diambil KPK adalah orang-orang yang langsung berhubungan dengan unit- unit layanan publik tersebut, sehingga mereka sudah merasakan sendiri bagaimana kualitas layanan yang didapat.

Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa anggaran yang dialokasikan ke unit-unit layanan tersebut tak mampu dikelola dengan baik untuk kepentingan publik. Anggaran dalam konteks ini, termasuk gaji para pelayan dan pejabat publik itu sendiri. Mereka dibayar untuk melayani, tetapi justru memberikan pelayanan buruk atau bahkan melakukan korupsi dan pungutan liar.

Hal seperti itu bisa juga terjadi akibat kelemahan para pemimpin lantaran memiliki integritas rendah, tak mampu melakukan kontrol secara ketat. Ditambah rendahnya integritas petugas di lapangan yang bersikap masa bodoh, bekerja minimalis dan asal-asalan, kurang cermat, cari aman, dan menjalankan prinsip asal bapak senang (ABS). Semua itu berimplikasi terhadap hasil kerja yang buruk dan tidak profesional. Dan bukan tak mungkin masuknya kepentingan pribadi atau kelompok yang memanfaatkan unit-unit layanan publik tersebut, sebaliknya masyarakat dipinggirkan. Maka lengkaplah penderitaan masyarakat. .

Kami berharap, ke depan, baik Pemerintah Provinsi Sulut maupun Pemerintah Kota Manado, memperbaiki kualitas layanan publik menjadi lebih profesional. Para pelayan yang berintegritas rendah, sebaiknya disingkirkan dan digantikan dengan mereka yang mau melayani secara sungguh-sungguh. Rakyat memimpikan para pelayan dan pejabat publik yang profesional, dekat dengan masyarakat sehingga memahami persoalan riil di lapangan, dan tentu saja tidak koruptif. Bila ini terwujud, tahun 2010 mendatang, nama Provinsi Sulut dan Kota Manado akan berada di deretan provinsi dan kota berintegritas tinggi.(*)

“Biaya Administrasi” Atau Pungli?


JUDUL di atas menggunakan tanda petik. Kalimat pendek itu sangat akrab di telinga kita manakala berurusan dengan layanan publik. “Biaya administrasi” ini nilainya bermacam-macam. Dari hanya seribu rupiah hingga jutaan rupiah. Ada pula yang meminta “biaya sukarela” tapi ditentukan nilai minimalnya.

Alasan yang sering kita terima mengenai pemanfaatan biaya tersebut juga banyak. Untuk biaya kertas, biaya blanko, biaya pengetikan, ongkos tranportasi, dan macam-macam alasan lainnya. Tak jarang biaya administrasi ditetapkan sendiri oleh unit-unit layanan publik, padahal tidak tercantum dalam aturan resmi yang dikeluarkan pemerintah, bahkan bertentangan dengan undang-undang.

Sehingga publik patut mempertanyakan tujuan dan manfaat penerapan biaya administrasi seperti itu. Bukankah rakyat membayar pajak demi mendapat pelayanan dari pemerintah? Lantas mengapa harus membayar “biaya administrasi” lagi ketika ingin memperoleh layanan publik yang sudah semestinya dan menjadi hak rakyat?

Tapi posisi rakyat selalu lemah sehingga seringkali terpaksa mengikuti kemauan para pelayan publik di kantor-kantor pemerintahan. Sebut saja misalnya ketika kita mengurus kartu tanda penduduk (KTP), akta nikah, akta kelahiran, izin mendirikan bangunan (IMB), membayar pajak di Samsat, dan ketika mengurus berbagai surat keterangan lainnya. Kita terpaksa harus membayar, apalagi bila sangat membutuhkan.

Itulah sebabnya, pungutan liar atau pungli dalam segala bentuknya, sudah sejak lama mengganggu kenyamanan publik. Tak terkecuali kalangan investor yang hendak menanamkan modalnya di negeri ini. Perilaku buruk oknum aparat pelayan publik, mengakibatkan investor enggan datang. Akibatnya juga  menghambat lembaga-lembaga yang bertugas melakukan promosi guna mendatangkan investor.

Menyadari hal tersebut, Satuan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dari 13 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara dan Provinsi Sulut, menggelar pertemuan khusus di Manado untuk membahas persoalan serius itu. (Tribun Manado, 16 Desember 2009).

Pertemuan itu menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain; (1) PTSP kabupaten/kota, PTSP Provinsi, dan tim monitoring provinsi sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri mengembangkan sistem monitoring dua kali dalam setahun. (2) Tim monitoring provinsi memfasilitasi forum PTSP menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dalam rangka koordinasi, komunikasi, dan penyelenggara secara periodik dan berkelanjutan.

(3) Mensinergikan kebijakan dan pengelolaan perizinan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (4) Mengupayakan secara bersama dan/atau sendiri sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan kesepakatan sesuai kapasitas masing-masing pihak. (5) Mengupayakan mendapatkan masukan secara regular dari pelaku usaha.

Kepala Biro Organisasi Sekda Provinsi Sulut menyatakan, upaya-upaya tersebut guna memberikan kemudahan pelayanan jasa seperti pembuatan KTP, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan sebagainya. Dan hal terpenting adalah menghilangkan pungli, yang sesungguhnya sama saja dengan korupsi.

Kami gembira atas langkah Satuan PTSP Sulut yang mulai mengupayakan pemberantasan pungli. Masyarakat sangat berharap kesepakatan tersebut di atas merupakan sebuah komitmen yang benar-benar kuat untuk memberantas pungli sekaligus memberikan kemudahan layanan publik.  Tak hanya itu, harus ada tindakan tegas terhadap pelayan publik yang masih melakukan pungli.

Pungli senyatanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Apalagi  telah menjadi rahasia umum, hasil pungli dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum-oknum pelayan publik, baik sendiri maupun dibagikan di antara mereka. Bila dilakukan oleh aparat negara, maka pungli disebut korupsi karena melanggar UU No. 31 tahun 1999 yang diubah menjadi UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(*)

Baru Tiga Bulan Sudah Rajin Plesiran


BELUM tiga bulan para wakil rakyat dilantik. Belum lagi terdengar aspirasi apa yang sudah mereka perjuangkan, tapi kebiasaan buruk sudah mulai menjadi bahan pembicaraan khalayak. Kebiasaan wakil rakyat kita adalah suka melakukan studi banding keluar daerah bahkan ke luar negeri. Penyakit yang sama juga diderita kalangan eksekutif kita.

Studi banding para wakil rakyat maupun kalangan eksekutif pun mendapat konotasi negatif. Publik melihatnya sebagai perilaku elite yang sekadar menghambur-hamburkan uang rakyat. Karena seringkali, sebagian besar waktu ketika studi banding dipakai untuk plesiran. Tidak jarang, mereka mengajak keluarga saat ‘bertugas’ di luar daerah.

Suara miring mengenai perilaku tersebut, mulai menjadi perbincangan di Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Baru-baru ini, sejumlah wakil rakyat di Kota Bunga, melakukan studi banding ke Jakarta, Malaysia, dan Singapura. Dalam tempo kurang dari tiga bulan bertugas, para legislator tercatat sudah empat kali melakukan kunjungan ke luar daerah. Padahal, ada begitu banyak persoalan yang tengah dihadapi rakyat di Kota Tomohon.

Kalangan legislator membantah kegiatan kunjungan kerja tersebut menggunakan uang rakyat. Entah, dari mana pun sumber biayanya, prinsipnya adalah mereka telah meninggalkan konstituen yang telah memberikan kepercayaan untuk memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara.

Kami berharap, baik DPRD maupun eksekutif, dari daerah hingga ke pusat, agar membatasi kunjungan kerja atau studi banding ke luar daerah, apalagi ke luar negeri. Ini demi efisiensi anggaran.

Bukan berarti studi banding sama sekali tidak penting. Tapi sebaiknya dilakukan hanya untuk hal-hal yang benar-benar penting dan bermanfaat. Sudah menjadi rahasia umum, lebih banyak hasil studi banding tidak menghasilkan apa-apa bagi kepentingan rakyat atau tidak jelas manfaatnya. Studi banding seharusnya dipertanggungjawabkan kepada publik. Apa saja program yang telah dia pelajari dari kunjungan kerja untuk diterapkan bagi pembangunan di daerah.

Satu hal lagi, menurut kami, alangkah lebih baiknya, studi banding sudah diagendakan terlebih dahulu. Wajib meminta pendapat publik, baik daerah/negara tujuan, besaran anggaran, dan manfaatnya bagi publik. Bukan melakukan sebaliknya, sudah studi banding, baru memaparkan kepada publik.

Terkait empat kali studi banding oleh kalangan DPRD Kota Tomohon, publik menuntut mereka untuk mmpertanggungjawabkannya. Apa saja yang sudah diperoleh dan bagaimana menerapkannya. Sebab, bagaimana pun juga, sudah ada uang rakyat yang dihabiskan untuk membiayai perjalanan tersebut. Seandainya studi banding itu tidak ada manfaat yang bisa diimplementasikan bagi kepentingan publik di Kota Tomohon, lantas apa jawaban para wakil rakyat itu atas pertanyaan publik?(*)

Merampas Masa Depan Remaja


PERBUATAN bejat. 12 Pria secara bergiliran memperkosa seorang remaja yang baru berusia 14 tahun. Lebih miris lagi, perbuatan keji ini diawali oleh teman dekat korban, kemudian ‘menyerahkan’ kepada sebelas temannya untuk melakukan tindakan serupa terhadap korban yang masih katagori anak di bawah umur.

Kekerasan seksual tersebut terjadi setelah pelaku mencekoki korban dengan minuman keras dicampur obat perangsang. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, para pemuda itu meninggalkan korban tergeletak di lokasi kejadian. (Tribun Manado, 14 Desember 2009).

Apakah kita akan menyalahkan minuman beralkohol “Cap Tikus” sebagai penyebab perbuatan biadab itu? Menurut kami, minuman keras tersebut sama sekali tidak ‘bersalah’. Cap Tikus justru merupakan sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat di Sulawesi Utara. Minuman beralkohol hanya mengakibatkan orang yang mengonsumsinya lepas kendali, tapi bukan penyebab terjadinya pebuatan bejat tersebut. Bukan tak mungkin para pelaku telah menyusun rencana sebelumnya.

Perbuatan para pelaku boleh dikata lebih buruk dari perilaku binatang. Sekalipun dalam dunia hewan berlaku hukum rimba, tapi binatang tak pernah memperkosa sesama binatang. Padahal, Tuhan mengaruniakan akal budi dan hati nurani kepada manusia untuk membedakan makhluk ini dari binatang. Tapi kini, manusia bahkan lebih keji dari binatang buas sekalipun.

Dampak psikologis yang diderita korban pemerkosaan, terlebih masih di bawah umur, sangat mendalam. Dia bisa menderita trauma berkepanjangan sehingga membahayakan masa depannya. Apalagi, menurut psikolog Elis Ratnawati, usia 14 tahun termasuk masa pencarian jatidiri seorang remaja putri yang akan beranjak dewasa.

Remaja belia yang  mengalami kekerasan seksual, bisa menarik diri dari pergaulan dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan. Dia akan kehilangan jatidiri, hilang harga diri, merasa malu, terhina, dan kotor. Korban  bisa juga menjadi sangat frustasi dan marah, sehingga bisa saja melakukan hal-hal yang lebih buruk dalam hidupnya yang masih panjang.  Bahkan bisa nekat mengakhiri hidupnya sendiri.

Korban dan keluarganya telah melaporkan kasus tersebut kepada polisi. Para pelaku telah melanggar Pasal 82, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat tiga tahun dan denda paling banyak Rp 300 juta dan paling sedikit Rp 60 juta.”

Sebagai perbandingan, peristiwa serupa pernah terjadi terhadap remaja 18 tahun oleh tiga pria di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, tahun 2007. Hakim di Pengadilan Negeri Rantauprapat menjatuhkan vonis 23 tahun penjara plus denda Rp 100 juta terhadap ketiga pelaku.

Ketiganya divonis melanggar pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu. Dakwaan kedua melanggar pasal 285 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Harapan kami, penegak hukum di Manado juga memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak bawah umur. Ketegasan aparat dan hukuman setimpal kiranya menimbulkan rasa jera terhadap semua orang agar tidak berani melakukan tindakan serupa. Apalagi perbuatan keji itu tak hanya merenggut kehormatan korban yang masih remaja, tetapi sekaligus merampas masa depannya yang masih panjang.(*)