Arsip Kategori: Pers

Jurnalis Wajib Tolak Amplop


RABU 9 Desember 2009, seluruh dunia memperingati Hari Antikorupsi Internasional sebagai wujud perlawanan terhadap segala bentuk perampokan uang rakyat di berbagai lini kehidupan.

Hari Antikorupsi Internasional ini diperingati sejak PBB membuka lembar Konvensi Antikorupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC) untuk ditandatangani negara-negara anggotanya pada 9 Desember 2003. Konvensi itu kini telah diratifikasi oleh 137 negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, peringatan Hari Antikorupsi Internasional tahun ini memiliki makna khusus yang membuat kita layak prihatin:  kian merajalelanya mafia hukum, gencarnya pelemahan lembaga antikorupsi seperti KPK, dan melemahnya wewenang pengadilan tindak pidana korupsi.

Dalam ranah jurnalisme, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mencatat masih terjadi berbagi bentuk upaya korupsi terkait praktek kerja jurnalis di lapangan. Hingga saat ini, kampanye anti amplop yang dicanangkan AJI sejak berdiri 15 tahun lalu, terus menemui hambatan.

Instansi pemerintah maupun swasta terus saja secara khusus menganggarkan alokasi dana suap bagi wartawan yang disamarkan sebagai pos sosialisasi, pos hubungan masyarakat dan pos-pos anggaran lain.

Untuk itulah, dalam peringatan Hari Antikorupsi Internasional 2009 ini, AJI Jakarta menyerukan:

  1. Penghentian berbagai bentuk praktik suap (amplop, voucher, doorprize, alokasi dana APBN/APBD, media entertainment  dll) bagi para jurnalis dari narasumber. Praktek macam itu     jelas termasuk korupsi.
  2. Menuntut pemilik industri media untuk memberikan upah yang layak bagi para jurnalis dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang buruh sekaligus profesional. Pada tahun ini, AJI Jakarta menetapkan Upah Minimum Jurnalis Jakarta sebesar Rp 4,5 juta/bulan.

Jurnalis bersatu lawan korupsi, tolak suap, tuntut upah layak!

Siaran pers tersebut ditandatangani oleh Ketua Aji Jakarta Wahyu Dhyatmika,  bersama Divisi Advokasi, Aditya Wardhana.(*)

Iklan

Membantai Hak Memperoleh Informasi


PEMBANTAIAN terhadap wartawan kembali terjadi. Kelompok bersenjata M-16 dan golok, membantai lebih dari 57 orang, termasuk 18 wartawan, yang sedang menjalankan tugas di Provinsi Maguindanao, Filipina, awal pekan ini. Mereka menyergap iring-iringan rombongan para korban yang sedang dalam perjalanan untuk menyampaikan formulir pencalonan  Esmanuel Mangudadatu untuk ikut pemilu pada Mei 2010.

Kehadiran para wartawan untuk menjalankan tugas liputan dan tidak memiliki perselisihan dengan kelompok penyerang. Demikian pula belasan korban lainnya, yang juga kena bantai, kendati mereka bukan bagian dari rombongan Mangudadatu.

Pada mayat para korban terdapat lubang peluru dan luka tersayat parang. Beberapa dari lelaki yang tewas, tangannya diikat di belakang. Seorang korban, perempuan, dalam kondisi hamil. Jenazah mereka dimakamkan secara massal, sebagian lainnya dicampakkan di tempat sampah, persis di tepi jalan.

Perebutan kekuasaan antara dua keluarga politisi lokal, Esmael Mangudadatu dengan Datu Andal Ampatuan, menjadi latarbelakang terjadinya pembantaian tersebut. Ampatuan adalah sekutu Presiden Filipina, Gloria Macapagal – Arroyo. Dia sudah tiga kali menjabat Gubernur Muguidanao. Seorang  putra Ampatuan adalah gubernur wilayah otonom Muslim Mindanao, wilayah yang mencakup enam provinsi.

Penyelidik kasus tersebut yakin bahwa sekitar 100 orang bersenjata yang membantai warga dan wartawan tersebut merupakan pengawal (semacam paramiliter) klan Ampatuan. Menurut saksi mata, putra Datu Andal Ampatuan, Andal Ampatuan Jr yang juga seorang wali kota, berada di tempat itu saat pembantaian tersebut terjadi.

Jelas, pembantaian tersebut merupakan tindakan keji sekaligus biadab. Sangat disesalkan, demi kepentingan politik dan kekuasaan dari segelintir kelompok, harus dicapai dengan segala cara, termasuk melakukan tindakan biadab. Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon mengutuk pembantaian massal di Filipina yang bermotif politis. Dia mendesak Pemerintah Filipina mengusut tuntas kasus tersebut dan keadilan benar-benar ditegakkan.

Panitia Pelindung Wartawan (CPJ) yang berpusat di Amerika Serikat menyatakan, pembantaian terkait pemilihan umum di Filipina merupakan serangan paling mematikan atas media sejak tahun 1992, ketika lembaga itu mulai  mencatat aksi kekerasan terhadap wartawan.

Asosiasi Surat Kabar Dunia (WAN-IFRA), yang bermarkas di Paris dan Federasi Wartawan Internasional (IFJ) yang berpusat di Belgia, dan Asosiasi Jurnalis Independen (AJI), mengutuk pembantaian sangat keji tersebut. IFJ bahkan mengategorikan Filipina di bawah pemerintahan Presiden Arroyo, menjadi tempat paling berbahaya bagi wartawan. Dalam delapan tahun terakhir, sudah 74 wartawan tewas di negara itu.

International Press Institute (IPI) mencatat, rata-rata setiap tahun ada 100 orang wartawan gugur dalam menjalankan profesinya di seluruh dunia. Jelas, ini bukan sebuah kabar baik bagi wartawan di mana pun.

Kekerasan dan pembunuhan terhadap wartawan juga kerap terjadi di Indonesia.  Di Yogyakarta, tiga belas tahun lalu, persisnya Selasa 13 Agustus 1996 malam, wartawan Bernas, Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin, dianiaya dan meninggal tiga hari kemudian. Hingga kini, tidak diketahui siapa pelaku  pembunuhan tersebut. Polisi diduga tidak mengusut kasus tersebut secara serius lantaran terkait kepentingan penguasa yang koruptif.

Awal tahun ini, pembunuhan wartawan kembali terjadi. Wartawan Radar Bali,  AA Narendra Prabangsa, dihabisi. Dia dibunuh pada 11 Februari 2009. Mayatnya ditemukan sudah membusuk di Laut Padangbai, Klungkung, Bali, pada 16 Februari 2009. Lagi-lagi, latar belakang pembunuhan ini terkait pemberitaan menyangkut korupsi yang dilakukan oleh keluarga penguasa. Aktor intelektual pembunuhan tersebut adalah  Nyoman Susrama, adik seorang pejabat di Kabupaten Bangli.

Masih banyak lagi kekerasan kerap dialami wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Kami berharap, tidak ada lagi kekerasan dan pembunuhan terhadap wartawan, terutama terkait tugas jurnalistik. Patut disadari bahwa wartawan (yang benar dan berintegritas) adalah para pejuang kebebasan informasi dan penegak hak asasi manusia sekaligus pilar keempat demokrasi.

Melakukan kekerasan, kriminalisasi, apalagi pembunuhan terhadap wartawan, merupakan upaya menghambat, bahkan “membantai” hak rakyat untuk memperoleh informasi yang benar, sekaligus pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Karena itu, selain adanya jaminan atas kebebasan dalam memperoleh informasi, pemerintah wajib memberikan ganjaran setimpal  terhadap para pelaku kekerasan terhadap wartawan.(*)

Artikel terkait:

Masaro Century Gate


DUGAAN kriminalisasi terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah bergulir liar. Kasus ini bermula dari kasus korupsi pengadaan alat komunikasi di Departemen Kehutanan oleh PT Masaro Radiokom dan pemberian dana talangan (bailout) Rp 6,72 triliun ke Bank Century, melebihi usulan DPR yang hanya Rp 1,2 triliun. Kedua kasus itu mulai diberi sebutan “Masaro Century Gate”.

Kata “Gate” sangat menakutkan bagi para pemimpin negara. Sebut dua contoh. Pertama skandal Water Gate di Amerika Serikat yang memaksa Presiden Richard Nickson secara tragis jatuh dari kekuasaannya. Kedua, Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang jatuh akibat skandal Bulog Gate.

Sosiolog Universitas Indonesia Thamrin Tamagola, menyebutkan sejumlah ciri “gate”, yakni melibatkan petinggi negara, yaitu presiden, melibatkan orang dalam istana, dan selalu terbongkar dari peristiwa yang sepele.  Kasus Water Gate dimulai dengan polisi menangkap orang yang masuk ke dalam gedung Water Gate di Amerika. Sedangkan Bulog Gate terungkap dari tukang pijatnya Gus Dur. Sedangkan  Masaro Century Gate, dimulai dari cinta segitiga Ketua KPK Antasari Azhar, Rani Juliani, dan Nasrudin Zulkarnaen yang berujung pembunuhan terhadap Nasruddin.

Ciri lain “gate”, yakni saat kasus tersebut terbongkar, maka semua yang terlibat di dalamnya akan tergopoh-gopoh melakukan komunikasi intensif untuk membangun suatu rekayasa. Rekayasa tersebut sewaktu-waktu berubah karena panik. “Gate” juga memiliki ciri adanya rekaman yang membuktikan kasus tersebut, di mana tidak ada keraguan di dalamnya.

Terakhir, “gate” selalu disandingkan dengan pers. Dan apabila kasus saat ini berubah menjadi Masaro Century Gate, kita telah melihat betapa besarnya peran pers, karena kasus ini berada di ranah publik, opini publik.

Apabila skandal kriminalisasi terhadap KPK menguat menjadi Masaro Century Gate, bisa menjadi ancaman serius bagi kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Apalagi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh rakyat dari berbagai lapisan, mahasiswa, dan akademisi/pengamat, semakin masif. Pers pun semakin lantang meneriakkan kasus tersebut.

Kondisi tersebut bisa mengarah ke situasi yang lebih buruk. Bukan tak mungkin terjadi pengerahan massa secara lebih besar lagi kemudian berubah menjadi gerakan menjatuhkan pemerintah oleh kekuatan rakyat (people power). Indonesia memiliki sejarah yang masih muda mengenai hal itu, manakala kekuatan rakyat berhasil melengserkan Presiden Soeharto tahun 1998 silam. Tahun 1986, Presiden Filipina Ferdinand Marcos juga tumbang digoyang kekuatan rakyat.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, juga mengingatkan SBY untuk waspada terhadap kemungkinan terjadinya people power.  Sebab, dari berbagai pengalaman, kekuatan rakyat tak mungkin dihadapi dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya bisa memperlambat jatuhnya sebuah rezim, sebagaimana saat ini terjadi di Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi.

Peringatan bakal terjadi people power juga dilontarkan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais. Dia  mengingatkan, SBY bisa tumbang apabila penyelesaian pertikaian cicak lawan buaya berlarut-larut.  Amien Rais mendapat julukan Bapak Reformasi saat menumbangkan rezim Soeharto dan merupakan aktor tumbangnya Gus Dur dalam kasus Bulog Gate.

Kita melihat makin banyak pengerahan massa menentang kekuasaan. Semakin sering menyebut SBY berada di balik kasus dugaan kriminalisasi terhadap KPK. SBY dinilai terlalu banyak pidato dan lebih suka menjaga image dalam penuntasan kasus KPK vs Polri  alias  Cicak vs Buaya.(*)

Maaf Tuan DPR, Terpaksa Rakyat Ambil Alih


PENAHANAN dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, mengundang reaksi sangat luas dari masyarakat dan sejumlah tokoh publik. Rakyat secara beramai-ramai turun langsung, menuntut penangguhan penahanan hingga pembebasan Bibit dan Chandra.

Berbagai unsur masyarakat dari berbagai lapisan mendukung dengan aneka cara, di dunia nyata maupun melalui dunia maya (internet). Rakyat melakukan demonstrasi, mahasiswa mogok makan, yang lainnya melakukan penggalangan dukungan melalui dunia maya.

Sementara para tokoh nasional, pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM),  hingga mantan Presiden Abdurrahman Wahid, menyatakan ‘pasang badan’, menjaminkan diri mereka demi penangguhan penahanan Bibit dan Chandra. Para akademisi, pengamat politik, dan pengamat hukum terus melontarkan kritik tajam dan bertubi-tubi terhadap pemerintah, institusi Polri, dan Kejaksaan Agung. Bahkan melontarkan kritik keras terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar segera turun tangan dalam kasus dugaan kriminalisasi terhadap KPK.

Media massa nasional sampai daerah, cetak maupun elektronik, termasuk internet, mengambil posisi tegas, mendukung KPK secara institusi dan berdiri di belakang Bibit dan Chandra. Media massa mengambil peran dengan mewawancarai berbagai pihak, mempublikasikan secara luas aneka komentar yang umumnya memberikan dukungan kepada Bibit dan Chandra serta KPK secara institusi agar tidak dikriminalisasi. Media massa pun tidak henti-hentinya membeberkan fakta-fakta terkait dugaan kriminalisasi terhadap dua pimpinan nonaktif KPK tersebut.

Pemerintah dan kepolisian tak kuasa menahan tekanan bertubi-tubi dari berbagai pihak. Akhirnya, setelah pemutaran rekaman percakapan Anggodo Widjojo (adik sang buron KPK, Anggoro Widjojo) dengan sejumlah petinggi aparat hukum, polisi pun menangguhkan penahanan terhadap Bibit dan Chandra. Sebelumnya, Presiden SBY pun membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Bibit dan Chandra atau yang disebut Tim 8.

Sejauh ini tekanan publik menuai hasil positif dengan adanya penangguhan penahanan Bibit dan Chandra. Namun, proses hukum masih berjalan. “Kemenangan” sementara hari ini, belum tentu berakhir dengan kemenangan dalam proses hingga putusan pengadilan. Lagipula, Mabes Polri justru melepas Anggodo, pria yang sementara ini terlihat paling banyak berperan dalam dugaan kriminalisasi terhadap KPK.

Tapi ada yang kurang atau bahkan hilang dari proses perjuangan panjang tersebut di atas. Di mana posisi partai politik dan para politisi dari partai politik yang kini duduk di Senayan? Bukankah rakyat memilih mereka untuk  memperjuangkan hal-hal seperti ini? Di mana mereka selama ini? Atau kita sudah tak butuh lagi wakil di lembaga legislatif? Untuk apa mereka duduk di sana dan mendapat aneka keistimewaan bila rakyat harus mengambil alih peran mereka ketika dibutuhkan?

Bukankah rakyat memilih mereka untuk ikut memperjuangkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini? Apakah masih ada semangat dan kemauan baik di antara para wakil rakyat yang terhormat untuk memperjuangkan pemberantasan korupsi dan tindakan sewenang-wenang segelintir aparat negara? Apakah ini gambaran bahwa para wakil rakyat sudah bersalin rupa menjadi pembela pemerintah?

Kami melihat, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) baru berteriak lantang setelah perjuangan langsung oleh rakyat, mahasiswa, tokoh masyarakat, LSM, dan pers membuahkan hasil. Situasi ini sungguh menyedihkan. Kita berharap sikap DPR pusat tidak merembet sampai ke daerah. Kita juga berharap agar sikap seperti itu tidak terus terjadi hingga pemilu berikutnya.

Tapi, untuk kali ini, DPR ternyata tidak berbuat apa-apa. Maaf tuan DPR, terpaksa kami, rakyat Indonesia,  mengambil alih tugas Anda.(*)

Tribun Manado Masuk 10 Besar Nasional


  • Terima Penghargaan sebagai  Koran Berbahasa Indonesia Terbaik

Cover Tribun Manado
Cover Tribun Manado

HARIAN Pagi Tribun Manado mendapat penghargaan dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) sebagai media massa yang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Penghargaan tersebut dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sastra (BBS) 2009.

Acara puncak BBS 2009 sekaligus peringatan Sumpah Pemuda ke-81, berlangsung di kantor Pusat Bahasa Depdiknas, Jl Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (28/10). Pada kesempatan itu, Pusat Bahasa Depdiknas memberikan penghargaan kepada 10 media massa yang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Harian Pagi Tribun Manado menempati urutan 10 dan satu-satunya koran di luar Pulau Jawa yang masuk 10 besar.  Berikut 10 besar koran berbahasa Indonesia terbaik tahun 2009 versi Pusat Bahasa Depdiknas.

1. Koran Tempo
2. Kompas
3. Republika
4. Media Indonesia
5. Pikiran Rakyat
6. Suara Pembaruan
7. Koran Jakarta
8. Sinar Harapan
9. Tribun Jabar
10. Tribun Manado.

“Penghargaan ini setiap tahunnya diberikan bagi setiap media cetak yang menggunakan bahasa Indonesia  yang baik dan benar,” kataAni Mariani, Ketua Panitia Acara Puncak Bulan Bahasa, yang dihubungi melalui saluran telepon.

Ia menjelaskan, penilaian dilakukan berdasarkan tulisan pada halaman utama dan editorial. Panitia menilai sekitar 1.500 artikel dari seluruh koran yang terbit di Indonesia. Peserta seleksi tahun 2009 mengalami penurunan dibanding tahun 2008. Tahun lalu diikuti 61 koran sedangkan tahun ini hanya 45 koran yang ikut. Dari Sulawesi Utara hanya dua koran yang ikut, yakni Tribun Manado dan Manado Post. “Semoga saja tahun depan semakin banyak yang ikut,”harapnya.

Kriteria penilaian mencakup sejumlah aspek, yakni struktur bahasa dan struktur kalimat mendapat bobot 40 persen, penggunaan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) mendapat bobot 25 persen, diksi mendapat bobot 25 persen, dan gaya penulisan sebesar 10 persen.

Penilaian dilakukan oleh lima orang, masing-masing dua orang dari Balai Bahasa dan tiga orang dari Kantor Berita Antara, Institut Ilmu Sosial dan  Ilmu Politik (IISIP) Jakarta Jurusan Jurnalistik, dan Lembaga Pers Dr Soetomo. “Tim penilai melakukan penilaian selama 10 hari. Kami bekerja secara maksimal untuk menentukan siapa yang berhak untuk menjadi terbaik,” jelas Mariani.

Ani mengaku salut atas prestasi yang diraih Tribun Manado yang mampu menembus 10 besar tingkat nasional. Kendati merupakan pendatang baru yang baru terbit per 2 Februari 2009, Tribun Manado mampu bersaing dengan koran-koran pendahulunya maupun koran-koran nasional. Ia mengatakan, dengan adanya koran lokal yang menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar akan menambah tingkat kecerdasan masyarakat pembaca.

“Jadi, jika ingin semakin baik lagi maka Tribun Manado harus lebih sering berkonsultasi dengan Balai Bahasa yang ada di Manado. Supaya tahun depan ikut lagi dan siapa tahu bisa jadi peringkat pertama,” tutur Mariani.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Sulawesi Utara (Sulut), Drs Zainuddin Hakim Mhum mengatakan, piagam penghargaan yang dia terima mewakili Tribun Manado akan diberikannya ketika kembali ke Manado pada 2 November mendatang.

“Selamat untuk Tribun Manado yang mampu bersaing dengan koran nasional. Teruslah menjadi koran berbahasa Indonesia yang baik,”ujar Zainuddin melalui telepon seluler.(*)